Sinergi Inti Andalan Prima (INET) Dapat Lampu Hijau OJK Rights Issue, Incar Rp3,2 Triliun

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) memperoleh restu OJK untuk melaksanakan rights issue dengan target dana hingga Rp3,2 triliun.

Reporter : Maria

Editor : Pipit Ramadhani

Tayang pada : 23 Des 2025 | 14:26 WIB

Waktu Baca : ±... menit

periskop.id - PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) atau Sinergy Networks mendapat restu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PM-HMETD) I atau rights issue.

Melansir prospektus perseroan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (23/12), perseroan akan menerbitkan maksimal 12,8 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp10 per saham. Dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham, perusahaan menargetkan perolehan dana hingga Rp3,2 triliun dari aksi ini.

Bersamaan dengan itu, perseroan juga menerbitkan maksimal 3,2 miliar waran seri II, dengan 2,3 miliar waran akan menyertai saham baru rights issue sebagai insentif bagi pemegang saham baru. Jika seluruh waran dieksekusi, potensi tambahan dana mencapai Rp691,2 miliar.

Untuk menjamin kelancaran aksi ini, pemegang saham pengendali PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara (AKUN) menyatakan kesanggupannya bertindak sebagai standby buyer, siap mengambil sisa saham publik yang tidak diambil, sebanyak-banyaknya 5,65 miliar saham.

Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana rights issue akan dialokasikan untuk ekspansi besar-besaran perusahaan di sektor telekomunikasi dan infrastruktur digital. Sekitar Rp2,8 triliun akan disalurkan melalui entitas anak PT Garuda Prima Internetindo (GPI) untuk pengembangan jaringan Fiber To The Home (FTTH) berkecepatan tinggi dengan Wi-Fi 7, menargetkan 2 juta pelanggan di Bali dan Lombok.

Sekitar Rp215,38 miliar akan digunakan entitas anak PT Pusat Fiber Indonesia (PFI) untuk pelunasan biaya Indefeasible Right of Use (IRU) jaringan kabel bawah laut (submarine cable) kepada PT JMP. Sisanya digunakan sebagai modal kerja bagi perusahaan dan anak usaha.

Catatan saja, bagi pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya, kepemilikan akan terdilusi maksimal 57,14%.