TransJakarta Bakal Kelola Transportasi ke Kepulauan Seribu

Periskop.id - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mendukung rencana pengalihan pengelolaan transportasi ke Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta ke TransJakarta. Ia meminta rencana tersebut dikaji secara khusus sebelum diterapkan.

Nova menilai langkah Gubernur DKI Jakarta untuk memusatkan pengelolaan transportasi lewat BUMD patut diapresiasi. Menurutnya, kajian mendalam tetap diperlukan sebelum kebijakan itu benar-benar dijalankan.

"Saya apresiasi dengan langkah gubernur terkait nantinya ada satu hal yang memang terpusat melalui BUMD, tapi tentu itu butuh kajian khusus," kata Nova, Selasa (11/8).

Nova meminta Pemprov DKI Jakarta dan TransJakarta mengkaji aturan public service obligation (PSO) atau subsidi untuk layanan kapal. Ia juga menekankan perlunya revisi peraturan daerah terkait TransJakarta, mengingat cakupan tugas badan usaha itu selama ini terbatas pada moda darat.

"Selama ini kan bahwa TransJakarta hanya pengelola BRT dan non-BRT. Yang paling penting lagi terkait dengan pengelolaan dermaga nantinya, dermaga kan perlu dilihat lagi ini apakah dishub yang mengelola atau TransJakarta sekaligus," ucap Nova.

Selain soal aturan, Nova juga menyoroti keterbatasan jumlah armada kapal yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Seribu. Ia berencana memanggil Dishub DKI Jakarta dan TransJakarta untuk membahas kesiapan rencana tersebut.

"Ke depan tentu kita harus panggil dishub sama TransJakarta untuk kesiapan hal ini," ujar Nova.

Dukungan senada datang dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Zoelkifli. Ia berharap ada kesetaraan layanan publik antara warga daratan Jakarta dan Kepulauan Seribu, khususnya di sektor transportasi.

"Jadi timpang sekali pelayanan transportasi di daratan Jakarta dengan di Kepulauan Seribu, padahal itu milik Jakarta juga," kata Taufik.

Meski mendukung, Taufik memberi sejumlah catatan kritis. Ia menyoroti tarif kapal ke Pulau Seribu yang dinilai jauh lebih mahal dibandingkan tarif TransJakarta di daratan.

"Jadi saya kira tetap harus ada subsidi, ada PSO untuk kapal yang menghubungkan daratan Jakarta dengan Kepulauan Seribu. Saya kira Rp40 ribu-Rp70 ribu agak kemahalan untuk orang Kepulauan Seribu, kalau dia bolak-balik kerja ke daratan. Soal tarif harus diperhatikan," ucapnya.

Catatan kedua Taufik menyangkut keselamatan penumpang dan kualitas armada kapal, mengingat risiko di laut berbeda dengan moda darat. Ia menilai kualitas kapal yang dikelola Dishub DKI saat ini belum cukup memadai.

"Kemarin ketika dishub memang sedikit cuaca mendung saja, dia (kapal) tidak jalan, karena memang kapalnya kualitasnya tidak terlalu baik," ujar Taufik.

Selain tarif dan keselamatan, Taufik juga meminta kepastian jadwal dan kapasitas kapal diperhatikan. Ia mendorong agar layanan transportasi laut itu nantinya terintegrasi dengan moda transportasi di daratan Jakarta.

"Jadi bisa diintegrasikan tiket dari kapal TransJakarta dengan tiket bus TransJakarta di darat atau bahkan dengan LRT/MRT, dan mikrotrans, Jaklinko," pungkas Taufik.