Periskop.id – Dorongan agar masyarakat disiplin memilah sampah dari rumah dinilai tidak akan efektif, tanpa keteladanan dari pemerintah. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi menegaskan, budaya pilah sampah harus dimulai dari lingkungan pemerintahan, mulai dari tingkat kelurahan hingga seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Kalau ingin masyarakat disiplin memilah sampah dari rumah, maka kantor-kantor dinas pemerintah harus lebih dahulu menjadi contoh. Jangan sampai kampanye gerakan kuat, tetapi praktik di lapangan belum konsisten," kata Nabilah di Jakarta, Senin (11/5).
Pernyataan ini muncul di tengah implementasi gerakan pilah sampah dari sumber yang mulai dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 10 Mei 2026. Nabilah mengaku mendukung kebijakan tersebut, namun menekankan pentingnya konsistensi agar program tidak berhenti sebagai slogan semata.
Ia menilai, selama ini beban pengurangan sampah terlalu banyak dibebankan kepada masyarakat, sementara praktik di lingkungan pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan standar yang diharapkan.
Nabilah juga menyoroti, persoalan sampah Jakarta masih berfokus pada penanganan di hilir, khususnya di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Padahal, akar masalah utama justru berada di hulu, yakni belum optimalnya pemilahan sampah sejak dari sumber.
"Selama sampah dari rumah masih tercampur, maka beban di hilir akan terus menumpuk. Jakarta tidak bisa terus mengandalkan Bantargebang. Ini momentum, kita manfaatkan dengan berbagai cara solutif supaya masalah sampah bisa selesai di hulu," tuturnya.
Menurutnya, perubahan sistem pengelolaan sampah harus disertai langkah konkret, seperti pengawasan yang ketat, penyediaan fasilitas pemilahan, serta evaluasi berkala, terutama di lingkungan pemerintahan. Tanpa hal tersebut, perubahan perilaku masyarakat akan sulit tercapai.
"Pemerintah harus hadir, bukan hanya lewat imbauan, tetapi lewat contoh nyata. Dari kantor pemerintahan dahulu, baru masyarakat akan percaya dan ikut bergerak," ungkap Nabilah.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menegaskan, program pilah sampah dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, sebagai bagian dari upaya mengurangi beban TPST Bantargebang.
"Secara resmi, Pemerintah Jakarta mengadakan kegiatan pilah sampah, sesuai dengan Instruksi Gubernur. Kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di lima kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah," ujar Pramono.
Ia optimistis, jika pemilahan sampah berjalan efektif, maka volume sampah yang dibuang ke Bantargebang dapat ditekan secara signifikan karena hanya residu yang akan dikirim ke fasilitas tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah Indonesia mencapai sekitar 68 juta ton per tahun, dengan mayoritas berasal dari rumah tangga.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mencatat produksi sampah harian di ibu kota berkisar 7.500–8.000 ton per hari yang sebagian besar masih berakhir di TPST Bantargebang. Minimnya pemilahan dari sumber menjadi salah satu penyebab tingginya beban di fasilitas tersebut.
Sampah Residu
Untuk diketahui, pemerintah resmi mengubah skema pengelolaan sampah di Jakarta. Mulai 1 Agustus 2026, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang hanya akan menerima sampah residu, menandai langkah besar menuju penghentian praktik open dumping dan penguatan sistem pengelolaan sampah dari hulu.
Kebijakan ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat, yang menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menyiapkan peta jalan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
"Ini langkah besar yang harus didukung bersama. Peradaban sebuah bangsa juga ditentukan dari bagaimana kita memperlakukan sampah,” kata dia, Minggu (19/5).
Menurut Jumhur, fasilitas pemilahan sampah yang telah disiapkan Pemprov DKI Jakarta harus dimanfaatkan secara konsisten agar kebiasaan memilah sampah dapat tumbuh menjadi budaya baru. Ia juga menilai Jakarta berpotensi menjadi pelopor gerakan pilah sampah nasional jika kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berjalan efektif.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi menegaskan, pemilahan sampah dari sumber akan secara signifikan mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. "Dengan begitu, hanya sedikit residu yang perlu diproses di fasilitas pengolahan akhir," tuturnya.
Sejumlah wilayah seperti Kelurahan Rorotan bahkan telah mulai menerapkan sistem pemilahan sampah sebagai percontohan. Model ini akan direplikasi ke berbagai wilayah lain di Jakarta guna mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah.
“Gerakan ini tidak akan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Karena itu, kami mengajak seluruh warga mulai membiasakan memilah sampah dari rumah agar pilah sampah benar-benar menjadi budaya baru yang berkelanjutan untuk Jakarta,” kata Dudi.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menambahkan, program pilah sampah dilakukan secara serentak di lima wilayah kota administrasi hingga Kepulauan Seribu. Ia optimistis kebijakan ini akan menekan beban Bantargebang yang selama ini menampung hampir seluruh sampah Jakarta tanpa pemilahan.
"Secara resmi Pemerintah Jakarta mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di lima kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah," kata Pramono.
Ia meyakini, jika langkah ini berhasil, Jakarta hanya akan bisa menimbun residunya. “Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan semuanya diangkut ke Bantargebang. Sekarang kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan," sambungnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar