Asapnya Dihirup Warga, Titik Panas Karhutla Kalimantan Banyak di Area Korporasi

Periskop.id - Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda Pulau Kalimantan dan menjadikannya sebagai episentrum bencana nasional. Berdasarkan laporan dari Mongabay, lonjakan titik panas atau hotspot terus menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan meskipun periode musim kemarau belum mencapai puncaknya.

Catatan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah terdeteksi sebanyak 34.262 titik panas di Pulau Kalimantan. Luas indikatif area yang terbakar di kawasan ini telah mencapai 33.837 hektar. Jika dilihat secara nasional, angka tersebut menjadi bagian dari total 118.420 titik panas di seluruh Indonesia dengan perkiraan luas kebakaran mencapai 107.649 hektar.

Di antara lima provinsi di Pulau Borneo, Kalimantan Barat mencatatkan angka titik panas tertinggi yaitu 17.236 titik dengan luas area terbakar sekitar 28.680 hektar. Kebakaran lahan juga terdeteksi merata di provinsi lainnya seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Walhi mencatat adanya lonjakan titik panas yang sangat tajam sepanjang bulan Juli 2026. Pada periode April hingga Juni, jumlah titik panas tercatat relatif rendah dan tidak pernah melampaui 74 titik per bulan. Namun, angka tersebut melonjak signifikan pada bulan Juli hingga menyentuh 615 titik panas.

Kenaikan yang mencolok juga terlihat jelas di wilayah Kalimantan Barat. Provinsi ini menyumbang 778 titik panas yang mencakup sekitar 65% dari total titik panas berskala tinggi di seluruh kawasan Kalimantan.

Dominasi Titik Panas di Area Konsesi Perusahaan

Temuan penting dari Walhi mengungkapkan bahwa mayoritas titik panas di Kalimantan tidak berada di lahan kosong atau area pemukiman warga, melainkan bertempat di dalam area konsesi perusahaan. Dari total 34.262 titik panas yang terpantau, sebanyak 25.524 titik atau sekitar 74% berada di dalam kawasan yang mengantongi izin industri.

Secara lebih rinci, sebanyak 10.739 titik panas ditemukan berada di area konsesi perkebunan kelapa sawit, 7.880 titik berada di wilayah konsesi pertambangan, dan 6.905 titik terdeteksi pada area Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Tata Kelola Lahan dan Lemahnya Penegakan Hukum

Melihat dominasi kebakaran di area industri, masalah karhutla dinilai tidak dapat dipisahkan dari persoalan tata kelola perizinan serta lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk kegagalan dalam memastikan perlindungan pada ekosistem krusial seperti hutan dan lahan gambut.

Bencana karhutla terbukti tidak semata disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem semata. Menurut analisis Walhi, penyebab paling mendasar adalah buruknya tata kelola hutan dan lahan yang dibiarkan berlangsung selama bertahun-tahun. 

Sejak pertengahan tahun 2000-an, banyak izin usaha yang diterbitkan di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Kalimantan Barat. Kebijakan ini memicu korporasi membongkar lahan, melakukan pembakaran, serta membangun saluran kanal yang mengeringkan gambut sehingga area tersebut menjadi sangat mudah terbakar. 

Sebagai gambaran, kawasan KHG seluas 2,79 juta hektar di Kalimantan Barat saat ini terbebani oleh 135 izin perkebunan kelapa sawit, 123 izin pertambangan, dan 35 izin PBPH.

Rekam Jejak Kebakaran Lahan di Kalimantan

Secara historis, bencana kebakaran di tanah Kalimantan memang terus berulang setiap tahun. Data dari Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan mengonfirmasi bahwa luas kebakaran di lima provinsi Kalimantan terus berfluktuasi dalam tujuh tahun terakhir, di mana puncaknya terjadi pada tahun 2019 dan berulang kembali pada tahun 2023.

Pada tahun 2019, Kalimantan Tengah menjadi wilayah terdampak terparah dengan luas kebakaran mencapai 317.749 hektar. Empat tahun berselang, tepatnya pada 2023, Kalimantan Selatan mencatatkan area kebakaran tertinggi seluas 190.394,58 hektar, disusul Kalimantan Tengah seluas 165.894 hektar dan Kalimantan Barat seluas 111.848,43 hektar. 

Kendati luasan area terbakar sempat menurun pada kurun waktu 2024 hingga 2025, angka kebakaran di seluruh provinsi Kalimantan tidak pernah benar-benar menyentuh angka nol.