periskop.id - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan kritik terhadap perjanjian antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia dalam kerangka Board of Peace (BoP). Perjanjian tersebut dinilai sebagai ancaman serius yang dapat mengakhiri kedaulatan negara dan keselamatan rakyat Indonesia.
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Artha Siagian, menegaskan bahwa kesepakatan diplomatik ini merupakan momen krusial yang berdampak buruk bagi posisi tawar Indonesia.
“Bagi kami, sebenarnya perjanjian antara AS dan Indonesia ini adalah titik balik matinya kedaulatan Indonesia,” kata Uli di Jakarta, Rabu (25/2).
Menurut WALHI, kedaulatan sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari jaminan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan hidup. Namun, isi perjanjian BoP ini diprediksi akan mempercepat kerusakan alam demi ambisi ekstraksi sumber daya.
“Perjanjian ini akan mengekskalasi kehancuran ekologi, dan rakyat pasti akan dikorbankan,” tegas Uli.
Uli menyampaikan bahwa kedaulatan Indonesia seharusnya mencakup upaya memastikan rakyat selamat serta lingkungan atau ekologi tetap terjaga.
“Karena sebenarnya kalau kita bicara kedaulatan Indonesia, itu juga berarti bagaimana rakyat selamat dan bagaimana ekologi atau lingkungan tetap terjaga,” tuturnya.
Lebih lanjut, Uli menyoroti bahwa lebih dari 267 juta jiwa rakyat Indonesia sangat bergantung pada lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk bertahan hidup. Dengan adanya ambisi ekstraksi sumber daya alam yang tertuang dalam perjanjian tersebut, WALHI menilai pemerintah telah abai terhadap hak-hak dasar warganya.
“Maka sebenarnya Presiden Prabowo tengah menjual 287 juta jiwa rakyat Indonesia ke Amerika Serikat,” pungkas Uli merespons ambisi ekstraksi sumber daya yang dinilai merugikan masyarakat luas tersebut.
Tinggalkan Komentar
Komentar