periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan alasan memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mobil listrik. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap tingginya harga minyak dunia di tengah konflik Timur Tengah yang diperkirakan masih berlangsung cukup lama.
Purbaya menilai, ketegangan geopolitik global berpotensi membuat harga energi, khususnya minyak, tetap tinggi sehingga dapat menekan impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia. Karena itu, pemerintah memilih mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik guna mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil.
"Kita lihat harga minyak dunia kan enggak akan turun. Setelah saya ke Amerika, saya pelajarin cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain ketentuan (negosiasi) yang diberikan untuk Iran, itu sepertinya desainnya untuk (negara) yang kalah perang," kata Purbaya kepada media, Jakarta, Selasa (12/5).
Menurut dia, hasil pengamatannya terhadap dinamika politik dan negosiasi internasional menunjukkan konflik di kawasan Timur Tengah belum akan mereda dalam waktu dekat.
"Jadi kelihatannya kalau begitu perangnya masih panjang, artinya konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi. Dan dengan harga yang lebih tinggi, jadi kalau saya bisa pindahkan (anggaran) ke (insentif) listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan,” terangnya.
Bendahara negara itu memperkirakan skenario terbaik konflik dapat mulai mereda pada September mendatang, meski tidak menutup kemungkinan situasi berlangsung lebih panjang.
"Paling jelek (akhir konflik) itu September, paling bagus September itu berakhir, karena di sana ada pemilihan kan di Amerika Serikat. Tapi bisa aja (konflik) jalan berlanjut terus, jadi kita akan melihat (kondisi) terus," ungkapnya.
Selain menekan impor BBM, pemerintah, kata dia, juga ingin mengoptimalkan pasokan listrik nasional yang saat ini dinilai masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Purbaya menyebut masih terdapat kapasitas listrik PLN yang sudah dibayar pemerintah namun belum sepenuhnya digunakan masyarakat.
"Ada listrik PLN yang tetap dibayar, tapi belum dipakai, itu mungkin kapasitas yang baru terpakai sekitar 70%, masih ada 30% listrik yang kita bayar tapi enggak dipakai kalau saya enggak salah ingat ya, saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil, itu utamanya," tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar