periskop.id - Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan negara dapat menghemat anggaran apabila subsidi BBM bisa tepat sasaran.
Anggota DEN, Fadhil Hasan bilang, penghematan dari perbaikan skema subsidi energi tersebut diperkirakan mencapai Rp170 triliun hingga Rp200 triliun.
Fadhil melanjutkan, dana hasil penghematan masif itu nantinya dapat dialihkan untuk memperkuat program perlindungan sosial.
Menurutnya, pemangkasan anggaran subsidi yang salah sasaran juga bakal mendanai berbagai program prioritas pemerintah lainnya.
"Nantinya dana tersebut bisa digunakan untuk perlindungan sosial, kemudian juga program-program lainnya," kata Fadhil di Jakarta, Kamis (25/6).
Ia menilai, skema subsidi yang berjalan saat ini masih mengalami kendala besar akibat kebocoran ke kelompok masyarakat mampu.
Masalah inclusion error ini membuat kelompok yang tidak berhak justru meraup keuntungan yang jauh lebih besar daripada masyarakat miskin.
Fadhil memaparkan, laporan terbaru menunjukkan masyarakat yang berada di lapisan 10% teratas menikmati subsidi hingga Rp2,5 juta per kapita setiap tahunnya.
Sebaliknya, ia mengungkapkan bahwa masyarakat di lapisan 10% termiskin hanya menerima manfaat subsidi sebesar Rp50 ribu per kapita per tahun.
"Tapi 10 persen yang termiskin itu hanya mendapatkan manfaat sebesar Rp50 ribu per kapita per tahunnya dari subsidi yang sekarang ini dan kompensasi yang sedang dijalankan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa 20% kelompok masyarakat terkaya juga menguasai lebih dari 50% manfaat dari total skema subsidi dan kompensasi saat ini. Distribusi yang timpang tersebut dinilai mencederai keadilan sosial.
Fadhil menegaskan, subsidi yang awalnya dirancang untuk melindungi masyarakat miskin justru habis dinikmati oleh kaum kaya.
Kebocoran anggaran ini menurutnya harus segera dihentikan melalui reformasi kebijakan yang radikal.
"Kalau kita bisa menghilangkan inclusion error yang ada dalam subsidi dan kompensasi, kita bisa menghemat menurut perkiraan kami itu sekitar Rp170–200 triliun," katanya.
Ia menegaskan, tugas mendesak bagi pemerintah dan DPR saat ini adalah mendorong penghapusan atau pengurangan inclusion error tersebut secara signifikan.
Langkah ini dinilai krusial untuk menyelamatkan keuangan negara dari salah sasaran.
"Saya kira kita harus melakukan skema subsidi bersifat tertutup atau diintegrasikan dengan data sosial ekonomi yang terbaru," tutup Fadhil.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar