Periskop.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mematangkan rencana penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar armada Transjakarta dan Transjabodetabek. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah berkomunikasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk membahas kesiapan kendaraan, pasokan energi, serta infrastruktur pengisian.
Pramono mengatakan Bahlil telah meminta Direktur Utama PLN menindaklanjuti pembicaraan mengenai pemanfaatan hidrogen untuk transportasi umum di Jakarta. Rencana tersebut masih berada pada tahap awal dan belum disertai jadwal operasional maupun jumlah armada.
"Saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Menteri ESDM, Pak Bahlil juga sudah menugaskan Dirut PLN untuk berbicara mengenai penggunaan hidrogen untuk transportasi di Transjakarta maupun Transjabodetabek. Segera kita matangkan terlebih dahulu," kata Pramono di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Rabu (29/7).
Pemprov DKI kini menyiapkan kajian mengenai jenis kendaraan, pola operasional, lokasi pengisian, kebutuhan hidrogen, biaya, serta kesiapan perawatan. Rincian tersebut akan disampaikan setelah pembahasan dengan kementerian dan badan usaha selesai.
Produsen Tawarkan Mobil Hidrogen untuk Uji Coba
Menurut Pramono, sejumlah produsen kendaraan berbahan bakar hidrogen telah menyampaikan minat untuk melakukan uji coba di Jakarta. Mereka bahkan menawarkan unit kendaraan untuk digunakan sebagai proyek percontohan.
"Bahkan, mereka akan menyumbangkan satu, dua mobil sebagai pilot project penggunaan hidrogen di Jakarta," ujar Pramono.
Namun, kendaraan yang ditawarkan belum tentu langsung digunakan sebagai armada angkutan massal. Pemerintah masih perlu menguji keandalan teknologi, biaya pengoperasian, ketersediaan suku cadang, standar keselamatan, serta kesesuaiannya dengan karakter perjalanan Transjakarta.
Pengamat energi dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bhaktiar menilai penerapan hidrogen sebaiknya dimulai melalui proyek terbatas sebelum diperluas.
"Langkah awal bisa mulai pilot project dan menyusun roadmap jangka menengah, diimplementasikan secara bertahap serta dilakukan evaluasi secara berkala," kata Bisman.
Stasiun Pengisian Hidrogen Sudah Tersedia
Wacana pemanfaatan hidrogen untuk Transjakarta mencuat dalam Global Hydrogen Ecosystem Summit 2026. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan stasiun pengisian bahan bakar hidrogen atau SPBH telah tersedia di Jakarta, tetapi belum ada armada bus yang memanfaatkannya.
“Rantai pasoknya dari mana? Nah, kami (PLN) kolaborasi dengan Pertamina. Jadi, kalau Hydrogen Refueling Station itu sudah ada dan siap pakai. Tetapi, mobilnya belum ada,” ujar Darmawan.
Darmawan kemudian meminta Bahlil membuka komunikasi dengan Pemprov DKI. PLN mengaku telah berdiskusi dengan produsen kendaraan asal Jepang, Jerman, dan China mengenai ketersediaan bus hidrogen.
“Nanti Pertamina dengan PLN bersama-sama menyediakan busnya. Tinggal kemudian nanti bus hidrogen ada logonya ESDM, PLN, Pertamina, kita berkolaborasi membangun transportasi berbasis hidrogen,” ucap Darmawan.
Kementerian ESDM, PLN, dan DAMRI sebelumnya juga memperkenalkan bus dengan teknologi hydrogen-diesel dual fuel. Kendaraan itu masih menggunakan mesin diesel, tetapi sebagian bahan bakarnya digantikan hidrogen sebagai tahap awal pengujian teknologi pada kendaraan berat.
Biaya Masih Menjadi Tantangan
Bahlil menilai hidrogen berpeluang menjadi sumber energi yang lebih kompetitif apabila harga minyak terus bergejolak akibat konflik geopolitik. Namun, biaya produksi, distribusi, kendaraan, dan infrastruktur pengisian saat ini masih menjadi hambatan utama.
Penerapan bus hidrogen tidak cukup hanya menyediakan kendaraan. Pemerintah perlu memastikan asal hidrogen yang digunakan, sebab manfaat pengurangan emisinya sangat bergantung pada proses produksi. Hidrogen hijau dihasilkan menggunakan listrik dari energi terbarukan, sedangkan hidrogen yang dibuat dari bahan bakar fosil tetap menghasilkan emisi dalam rantai produksinya.
Kementerian ESDM mencatat konsumsi hidrogen Indonesia saat ini sekitar 1,75 juta ton per tahun. Sebagian besar digunakan sebagai bahan baku urea, amonia, dan kilang minyak, bukan untuk transportasi. Pemerintah menargetkan tambahan produksi hidrogen hijau lebih dari 199 ton per tahun pada 2026.
Dalam Peta Jalan Hidrogen dan Amonia Nasional, transportasi jarak jauh dan kendaraan berat ditempatkan sebagai salah satu sektor potensial karena lebih sulit dielektrifikasi dibandingkan mobil penumpang biasa. Pemerintah juga menempatkan pembangunan SPBH sebagai bagian penting dari pembentukan pasar hidrogen nasional.
Berjalan Bersama Elektrifikasi Bus
Rencana hidrogen akan melengkapi, bukan langsung menggantikan, program elektrifikasi Transjakarta. Hingga April 2026, Transjakarta telah mengoperasikan 500 bus listrik dan menargetkan setengah armadanya berbasis listrik pada 2027. Seluruh armada sebanyak sekitar 10.047 unit ditargetkan beralih ke kendaraan listrik pada 2030.
Transjakarta melayani sekitar 1,4 juta perjalanan pelanggan per hari dengan cakupan mencapai 92,4 persen wilayah Jakarta. Skala layanan tersebut membuat setiap teknologi baru harus diuji dari sisi daya tahan, biaya per kilometer, waktu pengisian, ketersediaan depo, dan keandalan operasional.
Hidrogen memiliki keunggulan berupa waktu pengisian relatif cepat dan jarak tempuh panjang, sehingga berpotensi digunakan pada bus yang beroperasi intensif atau melayani rute antarkota. Sebaliknya, bus listrik baterai telah memiliki ekosistem yang lebih berkembang dan efisiensi energi yang umumnya lebih tinggi.
Karena itu, pemerintah belum menentukan apakah hidrogen akan digunakan secara luas atau hanya pada rute tertentu. Hasil proyek percontohan akan menjadi dasar untuk menilai kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan sebelum armada diperbanyak.
Tinggalkan Komentar
Komentar