Bahlil Respons Ancaman PHK 50 Ribu Buruh Akibat Gas Industri Mahal

Periskop.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal kenaikan harga gas industri yang memicu kekhawatiran puluhan ribu buruh terancam kehilangan pekerjaan. Ia memastikan stok gas nasional dalam kondisi aman, namun tak menampik adanya lonjakan harga di sektor non-HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu).

Kenaikan harga itu, menurut Bahlil, dipicu oleh penurunan produksi sumur-sumur gas di wilayah Jawa Barat. Kekurangan pasokan tersebut lantas ditutup menggunakan gas alam cair atau LNG yang didatangkan dari kawasan timur Indonesia, pengangkutan lintas wilayah yang secara otomatis menambah komponen biaya.

"Kalau gas secara keseluruhan, stok kita tidak ada masalah. Yang ada itu adalah ada kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT," ujar Bahlil di kawasan Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).

Bahlil merinci, LNG yang digunakan untuk menambal kekurangan pasokan itu dibawa dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Jarak tempuh yang jauh itulah yang membuat biaya bertambah dan ujungnya membebani industri.

"Maka kemudian untuk menutupi itu pakai LNG. Yang namanya LNG itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan dan itu ada penambahan cost. Nah, itu yang kita lagi mencari untuk menengahi agar jangan juga industrinya ditaruh diberikan beban harga yang tinggi," beber Bahlil.

Bahlil menyebutkan dirinya sudah bertemu langsung dengan pihak asosiasi industri maupun perwakilan buruh. Kini, ia tengah menggelar rapat teknis bersama PT Pertamina (Persero) untuk merancang formula harga yang dinilai layak bagi semua pihak.

"Aku kan sudah rapat sama mereka sama asosiasi, sama buruh sudah. Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka yang ideal agar industri kita tetap bisa bertahan harga," imbuhnya.

Kekhawatiran soal dampak kenaikan harga gas ini sebelumnya sudah disuarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea memperkirakan sekitar 50.000 buruh berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bila pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret.

Pernyataan itu disampaikan Andi Gani setelah menerima laporan dalam pertemuan selama sekitar tiga jam bersama perwakilan 15 perusahaan dan 15 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (PUK SP KEP) KSPSI. Para perwakilan itu melaporkan tekanan berat yang dirasakan dunia usaha akibat tingginya harga gas.

Salah satu perusahaan keramik besar di Bekasi bahkan disebut telah menyampaikan rencana PHK terhadap ratusan pekerjanya. Kondisi ini dinilai Andi Gani sebagai sinyal darurat yang tidak bisa diabaikan.

"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani, ancaman badai PHK bisa terjadi dalam waktu dekat," kata Andi Gani dalam keterangannya, Minggu (21/6).