Periskop.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menilai kualitas batu bara menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik PT PLN. Menurut dia, persoalan pasokan untuk pembangkit tidak hanya menyangkut volume batu bara, tetapi juga spesifikasi kalori yang sesuai dengan kebutuhan operasional pembangkit listrik.
Bahlil mengatakan kebutuhan batu bara dengan kalori menengah atau medium coal menjadi perhatian setelah pemerintah mengevaluasi penyebab gangguan pasokan listrik yang sempat memicu pemadaman bergilir di Pulau Jawa.
“Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur (blending). Inilah yang dibutuhkan (untuk operasional pembangkit),” kata Menteri ESDM di Jakarta, Kamis (25/6).
Menurut Bahlil, jika kualitas batu bara berada di bawah kebutuhan pembangkit, maka volume batu bara yang dipakai bisa lebih banyak untuk menghasilkan listrik yang sama. Kondisi ini berpotensi mengganggu efisiensi pembangkit dan membuat stok lebih cepat menipis.
Kebutuhan PLN Capai 154 Juta Ton
Bahlil menjelaskan, total kebutuhan batu bara untuk pembangkit PLN dalam satu tahun mencapai sekitar 154 juta metrik ton. Berdasarkan aturan domestic market obligation atau DMO kepada para eksportir, PLN disebut bisa mendapatkan pasokan hingga 180 juta sampai 190 juta metrik ton.
Dari kebutuhan tahunan tersebut, Bahlil mengatakan sebanyak 141 juta metrik ton batu bara sudah diterima PLN. Namun, ia mengaku mendapat laporan, pasokan batu bara untuk produksi listrik sudah menipis pada Juni 2026.
“Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta kurang 141 juta, itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam? Ini ilmu apa lagi? Ya ini aku jujur-jujur saja nih, berarti kan ada sesuatu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya kejanggalan yang menurut Bahlil harus dijelaskan lebih jauh. Jika kontrak dan penugasan pasokan terlihat cukup di atas kertas, maka masalahnya bisa berada pada kualitas, distribusi, jadwal pengiriman, pola konsumsi pembangkit, atau tata kelola pengadaan.
Bukan Cuma Jumlah, Kalori Batu Bara Jadi Masalah
Dalam operasional pembangkit listrik tenaga uap, kualitas batu bara sangat menentukan. Batu bara dengan kalori lebih rendah membutuhkan volume lebih besar untuk menghasilkan energi yang sama dibandingkan batu bara dengan kalori lebih tinggi.
Karena itu, pembangkit membutuhkan komposisi batu bara tertentu agar proses pembakaran dan produksi listrik berjalan stabil. Jika batu bara yang tersedia tidak sesuai spesifikasi, PLN harus melakukan blending atau pencampuran dengan batu bara berkalori lebih baik.
Bahlil menyebut PLN membutuhkan batu bara kalori medium di atas 5.000 untuk campuran. Jenis inilah yang menjadi sorotan karena disebut memengaruhi stabilitas pasokan pembangkit.
Masalah ini juga menjelaskan mengapa stok secara angka bisa terlihat tersedia, tetapi pembangkit tetap menghadapi tekanan operasional. Pasokan batu bara yang banyak belum tentu cukup jika kualitasnya tidak cocok dengan kebutuhan mesin pembangkit.
PLN Dinilai Harus Bisa Mitigasi Lebih Awal
Bahlil menilai persoalan seperti ini seharusnya bisa dimitigasi PLN sebelum berdampak kepada masyarakat. Menurut dia, pemerintah telah memberikan penugasan DMO kepada perusahaan batu bara, tetapi teknis pengadaan dan pengelolaan pasokan berada pada perusahaan.
“Nah kalau pemerintah memberikan DMO, teknisnya kan (PLN), perusahaan, gitu. Jangan air sudah di batang leher baru teriak,” kata dia.
Pernyataan ini menjadi kritik langsung terhadap tata kelola pasokan energi primer PLN. Bahlil menilai masalah pasokan tidak boleh baru dibahas ketika sudah menimbulkan pemadaman bergilir.
Dalam sistem kelistrikan, pasokan batu bara harus dijaga jauh sebelum stok kritis. Kebutuhan pembangkit harus dihitung dari sisi volume, kualitas, jadwal pengiriman, lokasi pembangkit, dan cadangan operasional.
Jika rantai pasok tidak dipantau ketat, gangguan kecil dapat berkembang menjadi masalah besar. Dampaknya bukan hanya ke PLN, tetapi juga ke rumah tangga, pelaku usaha, sekolah, rumah sakit, layanan publik, dan industri.
Pemerintah Tahan Ekspor untuk Kebutuhan Dalam Negeri
Bahlil memastikan pemerintah tidak ingin persoalan serupa kembali terjadi. Ia mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah fokus memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri lebih dulu.
“Nah karena seperti itu, maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Sekarang sudah jalan normal. Dari beberapa yang harus ekspor ke luar kita tahan, (penuhi) kebutuhan dalam negeri dulu,” ujarnya.
Langkah menahan sebagian ekspor menunjukkan pemerintah menempatkan pasokan domestik sebagai prioritas. Dalam kondisi pasokan pembangkit terganggu, batu bara yang semula dialokasikan untuk ekspor dapat diarahkan sementara untuk memenuhi kebutuhan PLN.
Kebijakan ini sejalan dengan prinsip DMO, yakni memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri terpenuhi sebelum perusahaan menjual ke pasar ekspor. Namun, kebijakan tersebut juga perlu dijalankan hati-hati agar tidak mengganggu kontrak dagang dan tetap menjaga kepastian bagi pelaku usaha.
Pengadaan Diminta Transparan
Selain menahan ekspor, Bahlil juga menekankan pentingnya pengawasan pengadaan batu bara PLN. Ia meminta proses pengadaan berlangsung transparan dan diawasi aparat penegak hukum agar persoalan berulang tidak terus muncul setiap tahun.
“Pengadaannya harus transparan. Dan saya minta aparat penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus,” kata Bahlil.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat masalah dari sisi teknis energi, tetapi juga tata kelola. Jika pengadaan tidak transparan, potensi masalah bisa muncul dari pemilihan pemasok, kualitas batu bara, jadwal pengiriman, harga, hingga kontrak.
Sebelumnya, Bahlil juga membentuk tim pengadaan batu bara kalori sedang untuk mengatasi kendala PLN. Tim tersebut melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Bahlil menjelaskan, langkah itu dibuat untuk memperkuat pengawasan energi primer. “Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP,” ujar Bahlil.
Harga DMO Ikut Jadi Perdebatan
Masalah pasokan batu bara PLN juga berkaitan dengan harga DMO. Selama ini, batu bara untuk pembangkit listrik PLN mengacu pada harga DMO US$70 per ton.
Di sisi lain, harga batu bara acuan periode I Juni 2026 ditetapkan sebesar US$121,83 per ton. Selisih harga tersebut membuat pemasok batu bara menilai margin pasokan ke PLN menjadi lebih tipis dibandingkan penjualan ke pasar lain.
Bahlil sebelumnya mengakui PLN membutuhkan batu bara medium dengan kualitas yang lebih baik. Namun, batu bara jenis tersebut semakin terbatas dan harga jual ke PLN dinilai murah.
“Saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta (ton) itu, (PLN) membutuhkan batu bara yang medium, yang kalorinya agak bagus,” ujar Bahlil.
Ia juga menyebut harga jual ke PLN menjadi salah satu masalah bagi perusahaan pemasok.
“Jadi, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah,” kata Bahlil.
Karena itu, pemerintah membuka ruang untuk meninjau harga DMO batu bara. Namun, revisi harga tidak bisa dilakukan sembarangan karena dapat memengaruhi biaya pembelian PLN, subsidi, kompensasi, dan biaya pokok penyediaan listrik.
Pemadaman Berdampak ke UMKM
Pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa tidak hanya mengganggu rumah tangga, tetapi juga berdampak pada pelaku usaha kecil. Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menyebut pemadaman tersebut menimbulkan berbagai dampak terhadap aktivitas pelaku usaha.
“Misalnya mereka yang jualan es, pada saat mati (listrik) ya esnya cair, nggak bisa jualan mereka, terus (pedagang) frozen food (makanan beku), dan segala macam (lainnya). Jadi sebetulnya impact (dampak) sosialnya tuh ke mana-mana,” kata Maman Abdurrahman.
Maman juga meminta PLN membenahi tata kelola rantai pasok batu bara karena banyak pembangkit utama di Pulau Jawa masih berupa PLTU.
“Potensi blackout (pemadaman listrik secara luas) seperti yang (terjadi) 3 tahun yang lalu ini berpotensi terjadi lagi kalau supply chain management (manajemen rantai pasok) yang ada di PLN itu tidak segera dibenahi dan ditata secara baik,” ujar Maman.
Pernyataan Maman menunjukkan, persoalan pasokan batu bara tidak hanya menjadi urusan teknis sektor energi. Dampaknya langsung masuk ke ekonomi rakyat, terutama UMKM yang bergantung pada listrik untuk menyimpan bahan makanan, mengoperasikan alat produksi, menerima pembayaran digital, dan melayani pelanggan.
PLN Juga Hadapi Gangguan Teknis Pembangkit
Selain pasokan batu bara, gangguan teknis pembangkit juga menjadi bagian dari persoalan pemadaman bergilir. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sebelumnya menyampaikan bahwa dua PLTU di Pulau Jawa mengalami gangguan teknis sehingga keluar dari sistem kelistrikan.
“Sekali lagi, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya gangguan yang mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa,” ucap Darmawan Prasodjo.
Artinya, gangguan listrik yang terjadi tidak bisa dibaca dari satu penyebab tunggal. Ada persoalan pasokan batu bara kalori medium, ada kebutuhan perbaikan manajemen rantai pasok, dan ada gangguan teknis pembangkit.
Karena itu, solusi yang dibutuhkan juga harus berlapis. Pemerintah perlu memastikan batu bara sesuai spesifikasi tersedia, PLN memperkuat kontrak dan distribusi pasokan, pembangkit melakukan pemeliharaan tepat waktu, dan pengawasan pengadaan berjalan transparan.
Batu Bara Masih Tulang Punggung Listrik
Kasus ini juga menunjukkan, sistem kelistrikan Indonesia masih sangat bergantung pada PLTU batu bara. Selama porsi PLTU masih besar, gangguan pasokan batu bara akan tetap menjadi risiko besar bagi stabilitas listrik.
Karena itu, penguatan rantai pasok batu bara tetap dibutuhkan dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah juga perlu mempercepat diversifikasi energi, termasuk gas, panas bumi, hidro, surya, biomassa, dan energi baru terbarukan lain.
Ketergantungan yang terlalu besar pada satu jenis energi membuat sistem rentan. Jika batu bara bermasalah, listrik terganggu. Jika harga batu bara naik, biaya pembangkit tertekan. Jika kualitas batu bara tidak sesuai, pembangkit harus mengonsumsi lebih banyak bahan bakar.
Diversifikasi energi dapat mengurangi risiko tersebut. Namun, transisi energi membutuhkan waktu, investasi, kesiapan jaringan, dan perencanaan yang matang.
Kualitas Pasokan Harus Masuk Kontrak
Salah satu pelajaran penting dari pernyataan Bahlil adalah kualitas batu bara harus menjadi bagian penting dalam kontrak dan pengawasan. PLN tidak cukup hanya mengejar volume tonase. Pasokan harus sesuai spesifikasi yang dibutuhkan pembangkit.
Jika kontrak hanya berfokus pada jumlah, pembangkit bisa menerima batu bara yang tidak optimal untuk operasional. Akibatnya, penggunaan batu bara meningkat, stok cepat habis, dan efisiensi pembangkit turun.
Karena itu, pengadaan batu bara seharusnya mencakup parameter kalori, kadar air, abu, sulfur, jadwal pengiriman, titik serah, cadangan stok, dan mekanisme sanksi jika kualitas tidak sesuai.
Transparansi pengadaan juga penting agar tidak ada perbedaan antara data kontrak, realisasi pasokan, dan kebutuhan operasional pembangkit.
Kritik Bahlil soal “jangan air sudah di batang leher baru teriak” menjadi pesan utama dari kasus ini. Dalam sektor energi, mitigasi harus dilakukan sebelum gangguan terjadi.
PLN dan pemerintah perlu memiliki sistem peringatan dini untuk melihat risiko pasokan batu bara. Misalnya, stok menipis, kualitas tidak sesuai, pengiriman terlambat, gangguan cuaca, keterbatasan kapal, atau pemasok tidak memenuhi kontrak.
Sistem tersebut harus terintegrasi dengan kebutuhan pembangkit. Jika satu pembangkit membutuhkan batu bara kalori medium, maka pasokan jenis itu harus diprioritaskan sejak jauh hari.
Tanpa sistem mitigasi yang kuat, pemadaman bergilir akan terus menjadi risiko berulang. Yang paling terdampak akhirnya masyarakat dan pelaku usaha kecil.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar