PLN Seleksi Lahan untuk PLTS-BESS, 24 Ribu Hektare Dipetakan di Jawa

Periskop.id – PT PLN (Persero) mulai menyeleksi lahan milik pemerintah untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan battery energy storage system (BESS). Langkah ini menjadi bagian penting dalam mengejar target besar pengembangan energi surya nasional, di tengah tantangan lokasi lahan yang belum tentu dekat dengan pusat konsumsi listrik maupun jaringan PLN.

Manager of Various Renewable Energy PT PLN (Persero) Head Office Fandi Gunawan Sianipar mengatakan, perusahaan telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Kehutanan untuk memetakan lahan yang dapat digunakan.

“Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan-lahan milik kementerian yang bisa dimanfaatkan untuk proyek PLTS plus BESS,” kata Fandi dalam Industrial Summit 2026 di Jakarta, Kamis (20/8).

Namun, tersedianya lahan belum otomatis membuat lokasi tersebut layak digunakan untuk proyek PLTS skala besar. PLN harus memperhitungkan kondisi geografis, luas lahan, jarak terhadap pusat kebutuhan listrik, serta kesiapan jaringan transmisi dan gardu induk.

“Ternyata lahannya itu ada yang di gunung, ada yang jauh sekali dari beban. Sehingga kami harus melakukan penyaringan dan belum banyak,” ujarnya.

Persoalan jarak antara sumber energi terbarukan dan pusat konsumsi juga telah menjadi perhatian pemerintah dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034. Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit dan gardu induk berkapasitas sekitar 108 ribu MVA untuk menghubungkan sumber energi yang banyak berada jauh dari kawasan dengan kebutuhan listrik tinggi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan kondisi geografis menjadi tantangan pengembangan energi bersih.

“Indonesia memiliki potensi EBT besar, tersebar, dan beragam untuk mendukung ketahanan energi nasional sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Tantangannya, potensi EBT ini lokasinya berada jauh dari pusat kebutuhan listrik,” ujar Bahlil.

Pemerintah Petakan 24 Ribu Hektare Lahan di Jawa

Kebutuhan lahan semakin besar seiring rencana pemerintah mengembangkan program PLTS 100 GW. Kementerian ESDM bersama Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah mengidentifikasi sekitar 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa yang berpotensi dimanfaatkan untuk proyek tersebut.

Lahan itu belum otomatis menjadi lokasi pembangunan. Pemerintah masih harus melakukan verifikasi bersama PLN dengan mempertimbangkan akses menuju jaringan transmisi dan ketersediaan gardu induk.

Wakil Menteri ESDM Yuliot sebelumnya menjelaskan, “Jadi, ketersediaan lahan, berdasarkan identifikasi yang kami lakukan bersama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian ATR/BPN, di Pulau Jawa ini sudah tersedia sekitar 24 ribu hektare.”

Pemerintah menargetkan tahap awal program PLTS 100 GW dimulai dengan pengembangan 17 GW PLTS yang didukung fasilitas penyimpanan energi berbasis baterai. Pada awal Agustus 2026, Bahlil juga menyatakan tahap pertama program tersebut direncanakan dimulai di Bali dan program 100 GW sudah masuk dalam revisi RUPTL PLN 2025-2034.

Program tersebut menjadi ekspansi jauh lebih besar dibandingkan RUPTL 2025-2034 yang disahkan pada Mei 2025. Dalam dokumen awal RUPTL tersebut, pemerintah merencanakan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 GW hingga 2034. Sebanyak 42,6 GW berasal dari EBT dan 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi.

PLTS mendapat porsi terbesar di antara pembangkit EBT dengan tambahan kapasitas 17,1 GW, diikuti PLTA 11,7 GW, PLTB 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan nuklir 0,5 GW. Sementara penyimpanan energi 10,3 GW terdiri atas 6 GW pumped storage dan 4,3 GW BESS.

PLN Cari Alternatif Selain PLTS Darat

Keterbatasan lahan yang memenuhi seluruh persyaratan membuat PLN tidak hanya mengandalkan proyek PLTS di daratan. Sejumlah pilihan mulai dikembangkan, mulai dari PLTS terapung hingga pembangkitan tersebar dan virtual power plant (VPP) yang mengintegrasikan sumber energi seperti panel surya atap.

“Beberapa sudah kita inovasi menggunakan PLTS terapung, bahkan ada tadi yang disampaikan VPP atau virtual power plants di atap, kemudian melakukan distributed generation,” ungkap Fandi.

Pengembangan BESS menjadi bagian penting karena produksi listrik tenaga surya bersifat intermiten. Produksi PLTS tinggi ketika sinar matahari tersedia, tetapi dapat menurun saat cuaca mendung maupun pada malam hari. Baterai memungkinkan sebagian energi disimpan dan digunakan kembali ketika dibutuhkan.

PLN juga menyiapkan smart grid agar sistem kelistrikan lebih fleksibel dan mampu mengelola semakin besarnya porsi energi terbarukan. RUPTL 2025-2034 memang dirancang tidak hanya untuk menambah pembangkit, tetapi juga membangun jaringan yang dapat mengintegrasikan PLTS, PLTB, BESS, pumped storage, dan sistem transmisi berkapasitas besar.

Salah satu proyek yang telah berjalan adalah PLTS Mentari Nusantara I dengan kapasitas total 1,225 GW. Tender proyek diluncurkan PLN pada 30 April 2026 melalui skema pengadaan terintegrasi GIGA ONE dan seluruh proyek ditargetkan beroperasi komersial pada 2029.

Kapasitas Mentari Nusantara I tersebar di Jawa sebesar 600 MW, Kalimantan 340 MW, Maluku dan Papua 120 MW, Nusa Tenggara Barat 80 MW, Sulawesi 50 MW, serta Sumatra 35 MW. PLN menyebut skema tersebut juga akan direplikasi untuk pengembangan BESS dan proyek energi terbarukan lainnya.

Regulasi BESS Masih Jadi Tantangan

Meski teknologi baterai semakin penting, PLN mengakui masih terdapat persoalan regulasi, khususnya penggunaan BESS untuk fungsi load shifting. Mekanisme tersebut memungkinkan listrik yang diproduksi ketika permintaan rendah disimpan terlebih dahulu kemudian dilepaskan saat kebutuhan listrik meningkat.

“Karena saat ini regulasinya kan masih belum diatur untuk BESS untuk shifting, untuk load shifting itu masih belum. Mungkin itu tantangan dari kami,” ujarnya.

Kesiapan regulasi menjadi krusial karena skala investasi ketenagalistrikan Indonesia dalam satu dekade mendatang sangat besar. Kementerian ESDM mencatat RUPTL 2025-2034 membuka peluang investasi sekitar Rp2.967,4 triliun, terdiri atas Rp2.133,7 triliun untuk pembangkit, Rp565,3 triliun untuk penyaluran, dan Rp268,4 triliun untuk kebutuhan lainnya.

Khusus pembangkit EBT, kebutuhan investasinya mencapai sekitar Rp1.682,4 triliun. Sebanyak Rp1.341,8 triliun diarahkan melalui skema independent power producer (IPP), sedangkan Rp340,6 triliun menjadi porsi PLN.

Dengan target PLTS yang semakin agresif, tantangan transisi energi tidak lagi hanya soal memasang sebanyak mungkin panel surya. Ketersediaan lahan yang tepat, jaringan transmisi, kapasitas penyimpanan baterai, regulasi, dan kedekatan pembangkit dengan pusat kebutuhan listrik harus dibangun secara bersamaan.

Seleksi lahan pemerintah yang kini dilakukan PLN menjadi salah satu tahap awal untuk memastikan proyek PLTS dan BESS tidak hanya tersedia di atas kertas, tetapi juga dapat tersambung ke jaringan dan menghasilkan listrik secara efektif ketika mulai beroperasi.