Prabowo Luncurkan Proyek PLTS 100 GWp, Target Hemat Rp73,9 Triliun per Tahun

Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking program nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026). Proyek berskala besar tersebut ditargetkan rampung pada 2029 dan diproyeksikan memangkas biaya penyediaan listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun.

Peluncuran dilakukan di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali. Namun, kapasitas 100 GWp tersebut merupakan target program nasional, bukan berarti seluruh pembangkit akan dibangun di satu lokasi di Bali. Pemerintah menyiapkan pengembangan PLTS secara bertahap di berbagai wilayah sebagai bagian dari agenda kemandirian energi dan pengurangan ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden meminta pembangunan dilakukan lebih cepat agar manfaat ekonominya segera dirasakan.

"Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan 100 GWp PLTS dipercepat dan diselesaikan pada 2029, dengan efisiensi biaya listrik diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GWp PLTS sekaligus penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)," tuturnya. 

Perhitungan penghematan tersebut sebelumnya juga telah dijelaskan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penggunaan PLTS yang dikombinasikan dengan sistem penyimpanan energi atau Battery Energy Storage System (BESS) diperkirakan lebih murah dibandingkan mempertahankan pembangkit berbahan bakar diesel maupun gas di sejumlah wilayah.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P. Hutajulu mengatakan efisiensi akan semakin besar apabila PLTS mampu menggantikan PLTD yang memiliki biaya operasi tinggi.

“Kalau program PLTS 100 gigawatt (GW) ini selesai, ini akan menggantikan PLTD yang sangat boros, baik di bagian timur maupun di Jawa-Bali juga cukup besar,” kata Jisman.

Potensi Surya 3.294 GWp, yang Terpasang Baru 1,5 GW

Target 100 GWp tergolong sangat ambisius apabila dibandingkan kapasitas yang telah terbangun saat ini.

Kementerian ESDM mencatat Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 GWp. Namun, kapasitas PLTS yang telah terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GW, termasuk PLTS atap sekitar 895 MW.

Artinya, kapasitas eksisting baru sekitar 1% dari target 100 GWp yang ingin dicapai pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.

Prabowo sebelumnya menilai ketergantungan terhadap PLTD, khususnya di daerah terpencil, membuat biaya penyediaan listrik menjadi tidak efisien karena bahan bakar harus terus diangkut menggunakan kapal maupun moda transportasi lainnya.

“Tidak masuk akal jika pulau-pulau terpencil kita terus menunggu kapal pembawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien,” ujarnya.

Pemerintah karena itu menargetkan pembangunan 30 GW PLTS pada 2026 bersamaan dengan penghentian sekitar 13 GW PLTD. Prabowo juga pernah mendorong konsep PLTS berkapasitas sekitar 1 MW di setiap desa yang memiliki ketersediaan lahan memadai.

Tahap Pertama 17 GWp

Kementerian ESDM sebelumnya menyebut percepatan awal PLTS 100 GW akan difokuskan pada 17 GWp. Pemerintah bahkan telah mengidentifikasi sekitar 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa untuk mendukung sebagian pengembangan proyek serta melakukan pengecekan ketersediaan jaringan transmisi dan gardu induk.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan sekitar 100,7 GWp PLTS dengan BESS 145,8 GWh. Sekitar 87,5 GWp dirancang dalam bentuk pembangkit berskala besar yang terhubung ke jaringan, sedangkan 13,2 GWp berupa sistem terdistribusi untuk daerah dan desa. Estimasi awal investasi proyek mencapai sekitar US$71,3 miliar atau lebih dari Rp1.100 triliun.

Dalam keterangan terbaru Mensesneg, pembangunan disebut dibagi menjadi Tahap I sebesar 17 GWp, Tahap II 18 GWp, dan Tahap III 30 GWp. Ketiga angka tersebut jika dijumlahkan mencapai 65 GWp. Keterangan yang dipublikasikan sejauh ini belum memerinci pembagian tahap untuk sisa sekitar 35 GWp menuju target akhir 100 GWp.

Kejelasan mengenai jadwal, lokasi, pembiayaan, dan pembagian kapasitas keseluruhan menjadi penting mengingat skala proyek jauh melampaui kapasitas PLTS nasional saat ini.

Butuh Jaringan Transmisi hingga Industri Panel Surya

Tantangan program juga tidak berhenti pada pemasangan panel. Kementerian ESDM memperkirakan pengembangan energi terbarukan dalam skala besar membutuhkan pembangunan jaringan transmisi hingga sekitar 48.000 kilometer dengan investasi kurang lebih Rp300 triliun. 

Jaringan dibutuhkan karena lokasi dengan potensi energi terbarukan besar tidak selalu berada dekat dengan pusat konsumsi listrik. “Tidak ada transisi energi tanpa transmisi … apalagi potensi energi terbarukan kita jauh dari pusat beban listrik saat ini,” ucap Jisman.

Pemerintah juga berupaya membangun industri panel surya domestik agar lonjakan permintaan dari proyek 100 GW tidak hanya menguntungkan produsen luar negeri.

Pada 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menjajaki penguatan rantai pasok dengan produsen panel surya. Salah satu pabrik di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal memiliki kapasitas awal sekitar 1 GWp per tahun dan direncanakan berkembang menjadi 3 GW dalam dua hingga tiga tahun.

"Kita tahu potensi energi surya Indonesia mencapai ribuan gigawatt, maka perlu dilakukan penjajakan kerja sama dengan perusahaan produsen Solar PV agar potensi energi surya yang besar ini dapat dioptimalkan untuk mencapai ketahanan dan swasembada energi," ujar Bahlil.

Berpotensi Ciptakan Ratusan Ribu Green Jobs

Pemerintah juga melihat pengembangan PLTS sebagai sumber investasi dan lapangan kerja baru.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 diproyeksikan dapat menciptakan sekitar 1,7 juta kesempatan kerja. Dari 836.696 tenaga kerja yang diperkirakan terserap di sektor pembangkitan, lebih dari 760 ribu atau sekitar 91% dikategorikan sebagai green jobs.

Khusus pengembangan PLTS, proyeksi kebutuhan tenaga kerja mencapai sekitar 348.057 orang, mencakup industri manufaktur, pembangunan pembangkit, operasi hingga pemeliharaan.

"Program PLTS 100 GWp juga diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi pembangkit, baterai, dan jaringan, penguatan industri solar PV dalam negeri, serta penciptaan green jobs. RUPTL 2025–2034 diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan, lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi menjadi green jobs," tutur Prasetyo.

Listrik Wilayah 3T Ikut Diperluas

Pengembangan energi surya juga diarahkan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurut pemerintah, sepanjang 2025 telah dibangun 15 pembangkit energi baru terbarukan, terdiri atas 12 PLTS dan tiga PLTMH senilai Rp103,3 miliar. Pembangkit tersebut melayani 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum.

Pada 2026, pembangunan dilanjutkan di 39 lokasi PLTS Terpadu untuk 4.259 rumah tangga dengan anggaran Rp450,2 miliar. Tiga PLTMH lainnya disiapkan untuk melayani 464 rumah tangga dengan nilai Rp50,4 miliar.

Program listrik desa juga disebut telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi, sementara 220.845 rumah tangga tidak mampu memperoleh manfaat Bantuan Pasang Baru Listrik.

Peluncuran PLTS 100 GWp di Bali dengan demikian menjadi awal dari agenda yang jauh lebih besar dibandingkan pembangunan sebuah pembangkit. Pemerintah harus mengejar peningkatan kapasitas dari sekitar 1,5 GW saat ini menuju 100 GWp, sekaligus menyiapkan baterai, jaringan transmisi, lahan, pembiayaan dan industri panel surya dalam negeri.

Jika target tersebut terealisasi, proyek berpotensi menekan ketergantungan terhadap PLTD dan impor BBM serta menghemat biaya listrik puluhan triliun rupiah setiap tahun. Namun, besarnya kesenjangan antara kapasitas yang sudah terpasang dan target 2029 membuat kecepatan eksekusi, kepastian pendanaan, kesiapan jaringan, serta kejelasan tahapan pembangunan menjadi faktor utama yang akan menentukan apakah ambisi 100 GWp tersebut benar-benar dapat diwujudkan.