Karhutla Meluas, Pemerintah Bagi Komando per Wilayah Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri

Periskop.id - Pemerintah pusat menerapkan pembagian penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasarkan wilayah dengan menugaskan sejumlah pejabat setingkat menteri hingga pimpinan TNI-Polri untuk turun langsung ke daerah terdampak. Langkah tersebut dilakukan tanpa membentuk satuan tugas baru karena koordinasi lintas sektor yang berjalan saat ini dinilai masih memadai.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembagian wilayah dilakukan untuk mempercepat respons pemerintah di lapangan, terutama di Sumatra dan Kalimantan yang saat ini menjadi pusat penanganan karhutla.

"Pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah. Jadi, ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya," kata Prasetyo di Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Prasetyo menekankan pembagian tersebut bukan berarti masing-masing pejabat hanya memiliki tanggung jawab terhadap satu provinsi. Skema itu digunakan agar terdapat pejabat yang memberikan perhatian langsung terhadap perkembangan penanganan di setiap wilayah dan memastikan kebutuhan lapangan cepat ditindaklanjuti.

Pemerintah saat ini memberikan perhatian khusus terhadap enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Wilayah-wilayah tersebut memiliki kerentanan tinggi karena luasnya lahan gambut serta kondisi musim kemarau yang diperparah El Niño.

Pimpinan TNI-Polri Dibagi ke Sejumlah Provinsi

Pembagian komando lapangan sebenarnya telah mulai dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada jajaran TNI dan Polri.

Untuk Kalimantan Barat, pemerintah menugaskan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sementara penanganan di Kalimantan Tengah dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

Di Kalimantan Selatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mendapat tugas bersama Astamaops Kapolri Komjen Muhammad Fadil Imran. Sedangkan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita dan Komandan Korps Brimob Komjen Ramdani Hidayat dikerahkan ke Kalimantan Timur.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya mengatakan pembagian tersebut dimaksudkan agar operasi dapat dilakukan secara serentak dan lebih cepat.

"Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terpadu dan serentak," ujarnya.

Presiden Prabowo juga turun langsung ke Kalimantan pada Sabtu (22/8). Setelah memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan Barat, Presiden melanjutkan koordinasi di Kalimantan Tengah untuk mengevaluasi kebutuhan personel, peralatan, operasi udara hingga perlindungan masyarakat terdampak.

Belum Ada Rencana Bentuk Satgas Baru

Meski skala operasi terus diperbesar, pemerintah belum melihat kebutuhan membentuk satgas khusus karhutla yang baru.

"Saya kira belum. Karena kemarin hasil dari lapangan, penanganan yang itu juga koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat. Kemudian kalaupun ada keperluan penambahan beberapa peralatan termasuk heli untuk water bombing sampai APD dan penambahan pasukan, semua sudah dikerjakan," jelas Prasetyo.

Artinya, pemerintah masih mengandalkan struktur yang sudah berjalan melalui koordinasi kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BPBD, BMKG, Manggala Agni, dunia usaha, relawan hingga masyarakat.

Kementerian Kehutanan mencatat 12.880 personel gabungan telah dimobilisasi untuk operasi karhutla. Penempatan personel dilakukan secara dinamis berdasarkan arah angin, kondisi cuaca, karakteristik lahan gambut, akses menuju lokasi kebakaran serta kedekatan api dengan permukiman dan fasilitas publik.

Operasi darat dilakukan melalui patroli, pemadaman awal dan lanjutan, pembuatan sekat bakar, pendinginan lahan hingga penjagaan setelah api dianggap padam. Langkah tersebut kemudian diperkuat melalui water bombing, patroli udara dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Puluhan Helikopter Dikerahkan

Pemerintah juga mengandalkan operasi udara karena sebagian titik kebakaran berada di kawasan gambut atau wilayah yang sulit dijangkau tim darat.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago sebelumnya menyebut pemerintah telah mengoperasikan sekitar 43 helikopter, ditambah 10 hingga 15 pesawat fixed-wing sesuai kebutuhan penanganan.

"Kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing juga bisa antara 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Jumlah armada tersebut bersifat dinamis karena pesawat dan helikopter dapat dipindahkan mengikuti perkembangan titik api.

Khusus di Kalimantan Barat, Prabowo pada Sabtu memerintahkan tambahan tiga batalyon TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan. Pemerintah juga menambah enam helikopter berkapasitas besar untuk memperkuat operasi water bombing.

OMC turut ditingkatkan ketika kondisi awan memungkinkan. Upaya tersebut menjadi penting terutama untuk membasahi lahan gambut, tempat bara dapat bertahan di bawah permukaan meskipun api di atas tanah terlihat telah padam.

Menhan Minta Pembagian Tugas Tidak Tumpang Tindih

Pembagian tanggung jawab antarpejabat juga dilakukan di Sumatra. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, misalnya, meninjau langsung penanganan karhutla di Riau pada Sabtu.

Menurut Sjafrie, kerja pemerintah harus memiliki peta penanganan yang jelas agar mobilisasi personel dan peralatan tidak saling tumpang tindih.

"Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri serta seluruh unsur terkait harus terus diperkuat untuk mengendalikan titik-titik kebakaran, mencegah meluasnya dampak dan melindungi keselamatan masyarakat," kata Sjafrie.

Ia menilai seluruh sumber daya yang tersedia harus diarahkan secara sistematis, bukan sekadar memperbanyak jumlah personel.

"Seluruh sumber daya yang tersedia harus dioptimalkan untuk menjaga keselamatan rakyat, kelestarian lingkungan serta keamanan wilayah," ujarnya.

Skema tersebut menjadi penting karena luasan kebakaran sudah mencapai skala besar. Dalam rapat koordinasi pemerintah pada 10 Agustus, luas hutan dan lahan yang terbakar secara nasional dilaporkan mencapai sekitar 107 ribu hektare.

Sementara khusus enam provinsi prioritas, BNPB mencatat sekitar 48.889,69 hektare lahan terbakar hingga 9 Agustus 2026. Kalimantan Barat mencatat luasan terbesar sekitar 28.680,47 hektare, diikuti Riau 15.551,76 hektare dan Kalimantan Tengah 3.069,52 hektare.

Penegakan Hukum Ikut Diperketat

Pemerintah juga mulai menggabungkan operasi pemadaman dengan penegakan hukum terhadap dugaan pembakaran. Kapolri Listyo Sigit sebelumnya mengatakan polisi telah mengamankan sejumlah orang terkait kasus karhutla. 

Polda Kalimantan Tengah hingga pertengahan Agustus telah menetapkan sekitar 12 tersangka dalam berbagai perkara kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan selama penanganan karhutla diproses sesuai ketentuan. 

Pada saat yang sama, pemerintah mendorong pencegahan melalui edukasi agar masyarakat dan pelaku usaha tidak membuka ataupun membersihkan lahan dengan cara membakar.

Dengan skema pembagian pejabat per wilayah, pemerintah kini berusaha memperpendek rantai koordinasi dari pusat ke titik kebakaran. Tantangannya tidak hanya memadamkan api, tetapi memastikan pembagian tugas benar-benar menghasilkan respons lebih cepat dan tidak menciptakan struktur komando baru yang justru tumpang tindih.

Untuk sementara, pemerintah memilih mempertahankan koordinasi lintas sektor tanpa membentuk satgas baru. Efektivitas strategi tersebut akan sangat bergantung pada kecepatan distribusi personel dan peralatan, kemampuan membaca perubahan cuaca, konsistensi patroli darat dan udara, serta keberhasilan mencegah munculnya titik kebakaran baru selama puncak musim kemarau.