Prabowo Mulai 14 Proyek PLTS 5,3 GW, Investasi Tahap Awal Rp135 Triliun

Periskop.id - Pemerintah resmi memulai program besar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) dengan menggerakkan 14 proyek awal berkapasitas sekitar 5,3 GWp di enam provinsi. Nilai investasi tahap pertama diperkirakan mencapai US$7,7 miliar atau sekitar Rp135 triliun, dengan potensi penghematan anggaran sekitar Rp4,6 triliun per tahun.

Program tersebut diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026). Kegiatan di Bali terhubung secara daring dengan PLTS Terapung Gajah Mungkur di Wonogiri, PLTS Desa Sembur di Kepulauan Riau, serta PLTS Pulau Rengit di Bangka Belitung.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan paket awal tersebut menjadi pijakan menuju target 100 GWp yang ditetapkan pemerintah. “Untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking untuk 5,3 gigawatt, dan untuk di Bali adalah 1.000 megawatt,” ujar Bahlil.

Meski seremoni dikemas sebagai peluncuran dan groundbreaking, 14 proyek tersebut sebenarnya berada pada tahapan berbeda. Enam proyek siap memasuki tender, tiga menjalani groundbreaking, tiga telah berada dalam tahap konstruksi, sedangkan dua lainnya masuk tahap peresmian.

Jatiluhur dan Cirata Jadi Proyek Terbesar

Enam proyek yang siap ditender memiliki total kapasitas sekitar 4,55 GWp.

PLTS Terapung Jatiluhur di Purwakarta menjadi proyek terbesar dengan kapasitas 1.688 MWp, disusul PLTS Terapung Cirata 1.250 MWp dan PLTS Terapung Jatigede di Sumedang sebesar 636 MWp.

Pemerintah juga menyiapkan PLTS plus Battery Energy Storage System (BESS) Klaster Madura sebesar 605 MWp untuk mengurangi penggunaan BBM di Madura, PLTS Bali di Gilimanuk sebesar 300 MWp, serta PLTS di lahan Bank Tanah Purwakarta sebesar 69 MWp.

Tiga proyek yang memasuki tahap groundbreaking terdiri atas PLTS Banyuwangi sebesar 130,2 MWp, PLTS Pasuruan 132 MWp, dan PLTS Terapung Gajah Mungkur 134,2 MWp.

Sementara itu, PLTS Terapung Karangkates berkapasitas 133 MWp telah mencapai progres konstruksi 56,54%, PLTS Terapung Saguling 92 MWp mencapai 44,4%, dan PLTS Tembesi 46 MWp mencapai 65%. Dua proyek yang memasuki tahap peresmian adalah PLTS Desa Sembur 0,92 MWp serta PLTS Pulau Rengit 0,078 MWp.

Berdasarkan rincian proyek yang dipublikasikan, kapasitas keseluruhan berada di kisaran 5,2 GWp dan pemerintah membulatkannya sebagai paket awal 5,3 GWp.

Target 100 GWp dalam Tiga Tahun

Prabowo memasang target jauh lebih besar dibandingkan proyek tahap pertama. Pemerintah ingin membangun PLTS hingga 100 GWp dalam tiga tahun, hampir menyamai kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia saat ini yang disebut Presiden berada di kisaran 88 GW dari berbagai sumber energi.

"Kita akan membangun 100 gigawatt dan kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun," kata Prabowo.

Target tersebut juga jauh melampaui porsi PLTS yang sebelumnya tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034.

RUPTL yang disahkan pada 2025 merencanakan penambahan pembangkit nasional 69,5 GW hingga 2034, terdiri atas 42,6 GW energi terbarukan, 10,3 GW sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW pembangkit fosil. Dari porsi EBT tersebut, rencana tambahan PLTS tercatat 17,1 GW.

Dengan demikian, program 100 GWp yang kini dicanangkan memiliki skala jauh lebih besar daripada rencana tenaga surya dalam RUPTL yang berlaku saat ini. Pemerintah belum memerinci secara lengkap bagaimana target baru tersebut akan diintegrasikan dengan RUPTL, pembangunan transmisi, kebutuhan baterai, dan jadwal pengadaan proyek.

Investasi 100 GWp Diperkirakan Rp1.140 Triliun

Skala proyek juga membutuhkan pembiayaan sangat besar.

Bahlil memperkirakan kebutuhan investasi keseluruhan program 100 GWp mencapai sekitar Rp1.140 triliun. Pemerintah menghitung proyek tersebut berpotensi menghemat subsidi dan biaya energi hingga Rp73,9 triliun per tahun apabila seluruh kapasitas dapat direalisasikan.

Program juga diproyeksikan menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja secara akumulatif, termasuk pekerjaan di industri panel surya dan sistem penyimpanan energi serta sektor konstruksi. Pemerintah memperkirakan pengembangan penuh 100 GWp dapat memangkas emisi sekitar 140,16 juta ton CO2 per tahun dengan potensi nilai ekonomi karbon Rp6,31 triliun.

"Proyek PLTS 100 GWp berpotensi menciptakan 5,52 juta lapangan kerja akumulatif (3,5 juta di industri panel surya & BESS, serta 2 juta di sektor konstruksi) dan mampu mengurangi emisi karbon sebesar 140,16 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon mencapai Rp6,31 triliun," tutur Bahlil.

Pemerintah juga menghitung penggunaan energi surya dapat mengurangi konsumsi solar hingga sekitar 6 juta kiloliter setiap tahun secara nasional. Khusus Bali, penghematan diesel diperkirakan mencapai 500 ribu kiloliter per tahun.

Prabowo Bidik Penghentian Impor Minyak dan LPG

Ambisi pembangunan PLTS ditempatkan Prabowo dalam agenda lebih besar untuk mencapai kemandirian energi. "Kita tidak boleh impor lagi satu barel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, Insyaallah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi," kata Prabowo.

Menurut Presiden, target tersebut harus ditopang tidak hanya oleh PLTS, tetapi juga pengembangan panas bumi, peningkatan produksi gas domestik dan kenaikan lifting minyak.

"Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barel pun minyak," ujar Presiden.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GW PLTS dan penghentian 13 GW PLTD sebagai langkah awal percepatan. Pemerintah memperkirakan transisi dari pembangkit berbasis diesel menuju tenaga surya menjadi salah satu sumber utama penghematan karena biaya bahan bakar dan distribusi BBM, terutama ke wilayah kepulauan, relatif tinggi.

Baterai dan Jaringan Jadi Tantangan Berikutnya

Besarnya kapasitas tenaga surya membuat pembangunan panel saja tidak cukup. PLTS merupakan pembangkit variabel yang produksinya mengikuti intensitas sinar matahari sehingga sistem listrik memerlukan baterai, pembangkit fleksibel, dan jaringan transmisi untuk menjaga pasokan tetap stabil.

RUPTL 2025-2034 sendiri telah merencanakan tambahan 10,3 GW sistem penyimpanan energi, terdiri atas BESS dan pumped storage. Namun, kebutuhan penyimpanan berpotensi meningkat apabila tambahan PLTS benar-benar melonjak menuju 100 GWp dalam waktu tiga tahun.

Di proyek Gilimanuk, pemerintah telah memasukkan baterai sebagai bagian dari desain. Bloomberg Technoz melaporkan proyek di lokasi tersebut mencakup PLTS sekitar 198 MWp yang dipadukan dengan BESS 666 MWh dan ditargetkan beroperasi komersial pada 2028.

Bahlil juga mengatakan Indonesia mulai memiliki industri panel surya serta industri baterai dalam negeri yang diharapkan ikut memperoleh manfaat dari ekspansi tersebut.

"Terlebih lagi, Indonesia sudah memiliki industri panel surya dan industri baterai penyimpanan listrik/BESS di dalam negeri, sehingga melalui PLTS 100 GWp kita betul-betul akan berdiri di atas kaki kita sendiri," ujar Bahlil.

Peluncuran 14 proyek dengan kapasitas 5,3 GWp akhirnya baru menjadi langkah pertama dari target yang jauh lebih ambisius. Dengan kebutuhan investasi menembus Rp1.000 triliun dan target penyelesaian tiga tahun, tantangan utama pemerintah berikutnya berada pada kepastian pendanaan, kesiapan jaringan dan baterai, pengadaan lahan, kapasitas industri dalam negeri, serta sinkronisasi program 100 GWp dengan RUPTL nasional.

Jika seluruh komponen tersebut dapat berjalan, pemerintah berharap tenaga surya tidak hanya memperbesar porsi energi terbarukan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memangkas konsumsi BBM, mengurangi subsidi, dan memperkuat kemandirian energi Indonesia.