Kementerian Haji dan Umrah: Dasar Hukum, Struktur, dan Bedanya dengan Kemenag

Periskop.id - Sampai pertengahan 2025, seluruh urusan haji Indonesia ditangani satu direktorat jenderal di bawah Kementerian Agama. Sekarang urusan itu punya kementerian sendiri.

Perubahannya bukan sekadar ganti papan nama. Yang bergeser adalah siapa yang menetapkan kebijakan, kantor mana yang Anda datangi saat mendaftar, dan lembaga mana yang harus bertanggung jawab kalau ada yang keliru.

Kementerian yang Lahir dari Sebuah Badan

Kementerian Haji dan Umrah, disingkat Kemenhaj, dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025. Perpres itu ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025.

Cikal bakalnya Badan Penyelenggara Haji, lembaga yang dibentuk setahun sebelumnya lewat Perpres Nomor 154 Tahun 2024. Badan itu belum sempat berjalan penuh sebelum statusnya dinaikkan menjadi kementerian.

Perpres 92/2025 sekaligus mencabut Perpres Nomor 152 dan Nomor 154 Tahun 2024, dua aturan yang selama ini menjadi dasar badan tersebut.

Di hari yang sama, Mochamad Irfan Yusuf dilantik sebagai menteri haji dan umrah pertama, didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri.

Apa yang Dikerjakan Kemenhaj

Perpres 92/2025 menyerahkan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah kepada kementerian ini, mulai dari perumusan kebijakan sampai pelaksanaannya di lapangan.

Cakupannya luas. Kuota jemaah yang dirundingkan dengan Arab Saudi setiap tahun. Besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dibahas bersama DPR. Penerbitan visa haji. Pengangkatan dan penempatan petugas haji. Sampai pengawasan travel penyelenggara umrah dan haji khusus.

Ada satu mandat yang tidak dimiliki Ditjen PHU dulu, yaitu pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Ini menyangkut rantai pasok di sekitar penyelenggaraan, dari katering, penginapan, sampai keterlibatan pelaku usaha dalam negeri.

Empat Direktorat Jenderal di Dalamnya

Berdasarkan Perpres 92/2025, Kemenhaj terdiri atas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, empat direktorat jenderal, dan dua staf ahli.

Keempat direktorat jenderal itu adalah:

• Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sisi pembinaan, termasuk urusan bimbingan jemaah dan lembaga seperti KBIHU.
• Ditjen Pelayanan Haji, sisi operasional. Pengelolaan asrama haji berada di bawah direktorat jenderal ini.
• Ditjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, sisi ekonomi.
• Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sisi pengawasan dan penindakan.

Pembagian empat pintu ini menjelaskan kenapa surat atau pengumuman soal haji sekarang bisa datang dari unit yang berbeda-beda, tergantung isinya soal pembinaan, layanan, ekonomi, atau pengawasan.

Kemenhaj Punya Kantor Sendiri di Daerah

Bagian ini yang paling langsung menyentuh jemaah.

Lewat Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 20 November 2025, Kemenhaj membentuk instansi vertikalnya sendiri. Ada Kantor Wilayah di tingkat provinsi dan Kantor Kementerian Haji dan Umrah di tingkat kabupaten/kota.

Sebelumnya, jemaah yang hendak mendaftar haji reguler berurusan dengan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Fungsi itu kini pindah rumah.

Peralihannya berjalan bertahap dan tidak selesai serentak di seluruh daerah. Sebaiknya telepon atau cek dulu kantor terdekat sebelum berangkat membawa berkas, supaya tidak salah alamat.

Ditjen PHU Sudah Tidak Ada Lagi

Setelah perpres terbit, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama resmi dibubarkan. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menyatakan seluruh kewenangan haji dan umrah beralih ke kementerian baru.

Peran Kemenag setelah itu terbatas pada dukungan peralihan, yakni menyerahkan aset dan mengalihkan pegawai, sambil memastikan layanan haji tidak terputus selama masa transisi.

Jadi kalau Anda masih menemukan formulir, tautan, atau papan petunjuk yang menyebut Ditjen PHU, itu peninggalan struktur lama. Rujukan resminya sekarang portal haji.go.id, dan seluruh aturan turunannya dihimpun di halaman regulasi kementerian.

Pertanyaan Seputar Kementerian Haji dan Umrah

Kemenhaj singkatan dari apa?
Kemenhaj adalah singkatan Kementerian Haji dan Umrah, kementerian yang menangani penyelenggaraan haji dan umrah Indonesia sejak 8 September 2025.

Siapa menteri haji dan umrah saat ini?
Mochamad Irfan Yusuf, menteri pertama sejak kementerian ini dibentuk, dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri.

Apa bedanya Kemenhaj dan Kemenag?
Kemenhaj menangani haji dan umrah. Kemenag menangani urusan keagamaan lainnya. Sebelum September 2025 keduanya menyatu, dengan haji berada di bawah Ditjen PHU Kemenag.

Pendaftaran haji sekarang di kantor mana?
Kewenangannya sudah berada di Kemenhaj lewat kantor kabupaten/kota. Karena peralihan berjalan bertahap, konfirmasikan lebih dulu ke kantor di daerah Anda.

Apa situs resmi Kemenhaj?
haji.go.id. Situs itu memuat regulasi, pengumuman, dan layanan resmi kementerian.