KBIH dan KBIHU: Bedanya dengan Petugas Haji Resmi dan Cara Cek Izinnya

Periskop.id - Menjelang musim haji, banyak calon jemaah didatangi tawaran bimbingan manasik. Ada yang lewat masjid, ada yang lewat majelis taklim, ada juga yang lewat grup WhatsApp keluarga.

Yang menawarkan biasanya KBIHU. Lembaga ini legal, diatur undang-undang, dan bagi sebagian jemaah memang membantu. Tapi ada satu hal yang sering disalahpahami: KBIHU bukan bagian dari petugas negara, dan biayanya tidak termasuk dalam ongkos haji yang sudah Anda bayar.

KBIHU Bukan Petugas Haji

Ini pembeda paling mendasar. KBIHU adalah lembaga swasta yang mengurus izin sendiri, membiayai diri sendiri, dan memungut biaya dari jemaah yang mendaftar ke sana.

Sementara petugas resmi yang dibentuk pemerintah direkrut lewat seleksi negara, digaji dari anggaran negara, dan melayani seluruh jemaah dalam kloternya tanpa memandang ia ikut KBIHU atau tidak.

Konsekuensinya sederhana. Tidak ikut KBIHU sama sekali tidak mengurangi hak Anda atas layanan haji. Akomodasi, katering, bus, pembimbing kloter, dan layanan kesehatan tetap Anda terima penuh.

Dasar Hukum dan Definisinya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mendefinisikan KBIHU sebagai kelompok yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan umrah yang telah mendapatkan izin dari Menteri.

Definisi itu diubah lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Frasa izin dari Menteri diganti menjadi telah memenuhi Perizinan Berusaha. Perubahannya bukan sekadar redaksional. Izin KBIHU kini masuk rezim perizinan berusaha, bukan lagi surat keputusan yang berdiri sendiri.

Singkatannya juga sering tertukar. KBIH adalah sebutan lama, KBIHU adalah bentuk resminya sekarang setelah cakupan umrah dimasukkan.

Syarat Sebuah KBIHU Boleh Beroperasi

Sebuah kelompok pengajian tidak otomatis boleh membimbing jemaah haji. Ada berkas yang harus dipenuhi sebelum izinnya keluar.

• Akta pendirian dari notaris yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM
• Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
• Struktur organisasi dengan ketua, sekretaris, bendahara, dan pembimbing bersertifikat
• Sertifikat pembimbing ibadah yang diterbitkan pemerintah
• Kantor tetap beserta sarana bimbingan
• Rekomendasi dari kantor wilayah setempat
• Proposal program bimbingan manasik

Poin keempat yang paling sering diabaikan calon jemaah, padahal itu yang membedakan pembimbing sungguhan dengan orang yang sekadar pernah berhaji.

Pembimbing Wajib Bersertifikat

Sertifikasi pembimbing manasik bukan formalitas. Penyelenggaranya terbatas pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah, dan sertifikatnya menjadi syarat wajib .

Menariknya, sertifikat yang sama juga jadi tiket masuk ke jalur resmi. Tanpa sertifikat itu, seseorang tidak bisa melamar formasi pembimbing ibadah dalam seleksi petugas haji .

Jadi banyak pembimbing KBIHU yang juga mendaftar sebagai petugas negara. Keduanya bukan jalur yang saling meniadakan, tapi statusnya tetap berbeda saat di Tanah Suci.

Cara Memastikan KBIHU-nya Berizin

Izin KBIHU berbeda dengan izin travel. Sebuah biro perjalanan bisa punya izin PPIU atau PIHK tanpa punya izin KBIHU , dan sebaliknya. Jangan tertukar.

Empat hal yang bisa Anda periksa sebelum menyetor uang. Minta salinan izin operasional beserta nomornya, bukan sekadar spanduk atau kop surat. Cocokkan nama lembaganya ke kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten atau kota, karena rekomendasi awalnya memang keluar dari sana.

Minta juga sertifikat pembimbing yang akan mendampingi, lengkap dengan nama dan lembaga penerbitnya. Terakhir, minta rincian tertulis apa saja yang Anda dapat dengan biaya tersebut, karena bimbingan manasik di Tanah Air dan pendampingan di Arab Saudi adalah dua hal berbeda.

Ketika KBIHU Melanggar

Musim haji 1447 H memberi dua contoh yang layak diingat calon jemaah.

Pada 22 Mei 2026, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti KBIHU yang melanggar skema pergerakan dan penempatan jemaah selama fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina. "Kalau ada KBIHU atau oknum-oknum lain yang tetap bandel, saya pastikan kami akan segera cabut izinnya karena kami tidak mau jamaah itu dikorbankan," katanya.

Sebulan berselang, 10 Juni 2026, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah Ichsan Marsha mengungkap ada KBIHU yang bekerja sama dengan mukimin menarik dam dari jemaah tanpa menyetorkannya ke Adahi, lembaga resmi Arab Saudi . Praktik itu melanggar Surat Edaran Nomor 30 Tahun 2026 Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah. Satu KBIHU berinisial AU asal Nusa Tenggara Barat disebut tidak mau mengembalikan uang jemaah dan siap menerima risikonya.

Dua kasus itu punya benang merah yang sama. Masalah muncul saat KBIHU mengambil alih peran yang sebenarnya bukan wewenangnya.

Perlu dicatat, pembimbing ibadah di dalam kloter punya sebutan resmi sendiri dan bukan orang KBIHU. Istilah-istilah semacam itu bisa Anda telusuri di kamus istilah petugas haji .

Perlu Ikut KBIHU atau Tidak?

Tidak ada jawaban tunggal, dan pemerintah tidak pernah mewajibkannya.

KBIHU biasanya membantu bagi jemaah lanjut usia, jemaah yang baru pertama bepergian jauh, atau yang merasa lebih tenang berangkat bersama rombongan yang sudah dikenal. Bimbingan manasik berbulan-bulan sebelum berangkat juga sesuatu yang tidak didapat dari manasik resmi yang jumlah pertemuannya terbatas.

Sebaliknya, jemaah yang sudah paham manasik dan terbiasa mandiri tidak akan kehilangan apa pun kalau memilih tidak ikut. Bimbingan resmi tetap diberikan pemerintah, dan pendaftaran haji reguler sendiri tidak pernah mensyaratkan keanggotaan KBIHU.

Yang jelas, biaya KBIHU adalah pengeluaran tambahan di luar setoran haji. Pastikan Anda tahu persis apa yang dibeli sebelum membayar.

Pertanyaan Seputar KBIHU

Apa beda KBIH dan KBIHU?

KBIH adalah sebutan lama. Setelah cakupan umrah dimasukkan, bentuk resminya menjadi KBIHU, singkatan dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah.

Apakah ikut KBIHU wajib?

Tidak. Pemerintah tidak pernah mensyaratkannya, dan tidak ikut KBIHU tidak mengurangi satu pun hak layanan jemaah.

Apakah biaya KBIHU sudah termasuk ongkos haji?

Tidak. Itu pengeluaran terpisah yang dibayarkan langsung ke lembaga bersangkutan.

Siapa yang menerbitkan izin KBIHU?

Izinnya berada di rezim perizinan berusaha setelah perubahan lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dengan rekomendasi awal dari kantor wilayah setempat.

Apakah pembimbing KBIHU bisa jadi petugas haji?

Bisa, lewat seleksi resmi dan dengan sertifikat pembimbing manasik. Tapi statusnya saat itu adalah petugas negara, bukan perwakilan KBIHU.