Cara Cek Travel Umrah dan Haji Khusus Resmi agar Tidak Tertipu
Travel umrah bodong masih marak. Simak cara resmi mengecek izin PPIU dan PIHK, serta kenapa Siskopatuh bukan alat untuk jemaah.

Periskop.id - Penipuan berkedok perjalanan umrah berulang dengan pola yang mirip: harga jauh di bawah pasaran, promosi lewat media sosial, lalu keberangkatan yang tak kunjung datang.
Padahal legalitas biro perjalanan bisa diperiksa sendiri dalam hitungan menit, asalkan tahu kanal yang tepat. Berikut caranya.
Kenapa Legalitas Travel Harus Dicek
Kementerian Haji dan Umrah berulang kali mengingatkan calon jemaah agar tidak langsung percaya pada promosi. Kepala Subdirektorat Pengembangan Umrah Kemenhaj, Edayanti Dasril, meminta masyarakat tidak tergoda rating di internet maupun endorsemen figur media sosial yang tidak punya ikatan dengan penyelenggara.
Harga yang tidak masuk akal menjadi penanda paling awal. Kementerian bahkan meminta jemaah mewaspadai paket umrah yang dijual di bawah Rp26 juta karena dinilai tidak wajar secara hitungan biaya.
Cara Resmi Mengecek Legalitas Travel
Kanal resmi yang direkomendasikan Kemenhaj saat ini adalah aplikasi resmi kementerian , tempat calon jemaah dapat memverifikasi status penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
Informasi yang bisa diperiksa mencakup nama travel, nomor surat keputusan izin, status akreditasi, status penyelenggara, serta data pendukung lainnya.
Ini poin penting yang membedakan sumber resmi dari daftar rekomendasi di internet. Banyak artikel dan unggahan media sosial yang memuat daftar travel terbaik, tetapi tidak satu pun menggantikan pemeriksaan izin di kanal pemerintah.
PPIU dan PIHK, Dua Izin yang Berbeda
Ada dua jenis izin yang sering tertukar, padahal cakupannya berbeda.
- PPIU adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, yaitu biro yang berizin memberangkatkan jemaah umrah.
- PIHK adalah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yaitu biro yang berizin memberangkatkan jemaah haji lewat jalur khusus.
Sebuah travel bisa mengantongi izin PPIU saja, atau keduanya. Karena itu, memiliki izin umrah tidak otomatis berarti berhak memberangkatkan jemaah haji khusus. Pastikan jenis izinnya sesuai dengan layanan yang ditawarkan.
Siskopatuh, Sistem yang Bukan untuk Jemaah
Banyak calon jemaah mencari Siskopatuh dan berusaha login, lalu bingung karena tidak bisa masuk. Ini kekeliruan yang wajar tetapi perlu diluruskan.
Siskopatuh adalah Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus , dan penggunanya adalah biro perjalanan, bukan jemaah. Sistem ini dipakai travel untuk mendaftarkan jemaah, melaporkan paket perjalanan, serta mencatat realisasi keberangkatan dan kepulangan.
Fungsinya bagi pemerintah adalah pengawasan. Lewat sistem ini, kementerian bisa memantau apakah sebuah travel benar-benar memberangkatkan jemaah yang sudah didaftarkannya.
Jadi bila Anda jemaah dan tidak bisa login ke Siskopatuh, itu bukan kesalahan Anda. Akun memang hanya diberikan kepada penyelenggara berizin.
Nomor Porsi Umrah, Bukti Anda Terdaftar
Yang perlu dipastikan jemaah bukan akses ke sistem travel, melainkan Nomor Porsi Umrah atau NPU. Nomor ini terbit ketika travel mendaftarkan jemaah ke dalam sistem.
Bila sebuah travel sudah menerima pembayaran tetapi tidak kunjung menerbitkan NPU, itu tanda yang patut dicurigai. Nomor tersebut menjadi bukti bahwa keberangkatan Anda tercatat di sistem pemerintah, bukan sekadar di pembukuan travel.
Konsepnya mirip dengan nomor porsi pada haji reguler , yaitu penanda resmi bahwa seseorang benar-benar masuk antrean, bukan sekadar terdaftar di daftar internal biro perjalanan.
Haji Khusus dan ONH Plus
Haji khusus, yang secara awam kerap disebut ONH Plus atau haji plus, adalah jalur keberangkatan haji yang diselenggarakan biro berizin PIHK, bukan langsung oleh pemerintah.
Perbedaan utamanya dengan jalur reguler ada pada kuota, biaya, dan masa tunggu. Kuotanya jauh lebih kecil, yaitu 16.680 jemaah untuk musim haji 1447 H/2026 M, dibanding 203.320 jemaah pada jalur reguler .
Biayanya jauh lebih tinggi dan bervariasi antar-penyelenggara, umumnya dipatok dalam dolar Amerika Serikat. Masa tunggunya lebih pendek dibanding jalur reguler, meski tetap ada antrean.
Karena besaran biaya ditentukan masing-masing penyelenggara dan bukan ditetapkan pemerintah seperti biaya haji reguler , calon jemaah perlu membandingkan penawaran sekaligus memastikan izin PIHK penyelenggaranya masih berlaku.
Peran Asosiasi Penyelenggara
Di luar izin pemerintah, banyak biro perjalanan tergabung dalam asosiasi seperti Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji atau HIMPUH, serta asosiasi sejenis lainnya.
Keanggotaan asosiasi bisa menjadi indikator tambahan, tetapi bukan pengganti izin resmi. Yang menentukan legalitas tetap izin PPIU atau PIHK dari kementerian, bukan logo asosiasi yang dipasang di brosur.
Ciri Travel yang Patut Dicurigai
- Harga jauh di bawah kisaran wajar tanpa penjelasan komponen biaya;
- Tidak dapat menunjukkan nomor surat keputusan izin PPIU atau PIHK;
- Meminta pembayaran ke rekening pribadi, bukan rekening perusahaan;
- Menjanjikan keberangkatan sangat cepat di luar kewajaran antrean;
- Tidak menerbitkan Nomor Porsi Umrah setelah pembayaran;
- Jadwal keberangkatan berulang kali diundur tanpa kejelasan;
- Promosi hanya mengandalkan testimoni figur media sosial.
Pertanyaan Seputar Legalitas Travel
Apa kepanjangan PPIU dan PIHK?
PPIU adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, sedangkan PIHK adalah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
Kenapa saya tidak bisa login Siskopatuh?
Karena akun Siskopatuh hanya untuk biro perjalanan berizin. Jemaah memverifikasi travel lewat kanal resmi kementerian, bukan lewat sistem tersebut.
Apa itu ONH?
ONH merupakan istilah lama untuk Ongkos Naik Haji. Sebutan ONH Plus masih dipakai secara awam untuk merujuk haji khusus, meski istilah resminya kini berbeda.
Apakah travel yang berizin pasti aman?
Izin memastikan legalitas, bukan jaminan mutlak atas kualitas layanan. Periksa juga rekam jejak keberangkatan, kejelasan kontrak, dan transparansi komponen biaya.
Ke mana melapor bila menjadi korban?
Laporan dapat disampaikan ke kantor kementerian yang menangani haji dan umrah di daerah, serta ke aparat penegak hukum bila terdapat indikasi penipuan.
Memeriksa izin sebelum menyetor uang adalah langkah paling murah untuk menghindari kerugian yang jauh lebih besar di kemudian hari.
Baca berita dan informasi lainnya mengenai kemenhaj, dan jamaah umrah dengan mengeklik tautan.



Komentar (0)
Harus masuk dulu untuk berkomentar. Komentar tayang setelah dimoderasi.
Belum ada komentar.