periskop.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mencatat adanya 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang 2025 serta 26 kasus hingga April 2026.
Pigai menilai, setiap peristiwa kekerasan di Papua kini dengan cepat diketahui publik karena perkembangan teknologi informasi semakin terbuka dan sulit dibatasi. Ia menegaskan, setiap tindakan kekerasan harus dicegah dan tidak boleh terjadi.
Pigai menyebutkan, penyelesaian konflik tersebut perlu upaya besar, keputusan politik tingkat tinggi, serta keterlibatan berbagai komponen bangsa. Menurutnya, konflik Papua merupakan persoalan strategis nasional yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu kementerian, lembaga, atau institusi tertentu.
“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” kata Pigai, dalam keterangan resminya, Senin (11/5).
Selama ini, pemerintah, termasuk Komnas HAM, lebih banyak menangani persoalan yang bersifat kasus per kasus. Namun, pendekatan tersebut belum cukup untuk menghentikan akar persoalan yang memicu konflik berkepanjangan di Papua. Akibatnya, harus ada pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Pigai juga menyampaikan, berbagai peristiwa kekerasan di Papua saat ini terdokumentasi secara luas dan menjadi perhatian publik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menilai situasi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, mengingat setiap peristiwa yang terjadi akan membentuk persepsi global terhadap kondisi HAM di Indonesia.
Menurutnya, eskalasi kekerasan yang terus terjadi juga menunjukkan penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara biasa.
Pigai menegaskan, Komnas HAM merupakan lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemantauan, penyelidikan, serta pengumpulan data dan fakta terkait kondisi HAM.
“Berdasarkan catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi. Dalam hampir sebulan saja, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam lima peristiwa yakni Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika, dan Tembagapura,” jelas Pigai.
Kementerian HAM akan terus mendorong lahirnya pendekatan penyelesaian yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan terhadap HAM. Pigai menegaskan, pemerintah bertanggung jawab memastikan perlindungan warga negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, sekaligus mencari solusi damai untuk menjawab persoalan konflik secara mendasar.
Tinggalkan Komentar
Komentar