Periskop.id – Presiden Prabowo Subianto memanggil anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7) sore. Pertemuan digelar setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia dan Destry Damayanti ditetapkan sebagai pejabat gubernur sementara.
Rapat tersebut menjadi langkah awal koordinasi pemerintah bersama otoritas moneter dan sektor keuangan untuk memastikan pergantian kepemimpinan Bank Indonesia tidak mengganggu stabilitas rupiah, sistem pembayaran, perbankan, maupun pasar keuangan.
Anggota KSSK mulai berdatangan ke Istana sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka terdiri atas unsur Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. KSSK memiliki mandat memantau serta memelihara stabilitas sistem keuangan dan mengoordinasikan penanganan risiko krisis.
Destry hadir bersama Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono dan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia lainnya. "Undangan, kita koordinasi ya," ujar Damayanti.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pertemuan dengan Presiden akan membahas perkembangan situasi terkini setelah terjadinya pergantian kepemimpinan di bank sentral. "Kita akan rapat koordinasi saja, tentang situasi saat ini," jelas Friderica.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu belum memberikan keterangan mengenai pokok pembahasan rapat tersebut. "Nanti aja ya," kata Anggito.
Destry Damayanti Pimpin BI untuk Sementara
Bank Indonesia mengumumkan Perry Warjiyo mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi pada 25 Juli 2026. Sehari kemudian, Rapat Dewan Gubernur menetapkan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai pejabat Gubernur sementara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia.
BI menegaskan seluruh fungsi bank sentral tetap berjalan, mulai dari menjaga stabilitas nilai rupiah, memelihara kelancaran sistem pembayaran, hingga turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
Pemerintah menerima surat pengunduran diri Perry pada Minggu (26/7). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden akan menindaklanjutinya melalui penerbitan keputusan presiden mengenai pemberhentian secara hormat.
"Kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia," kata Prasetyo.
Pemerintah menegaskan keputusan tersebut didasari alasan pribadi dan bukan karena kondisi kesehatan maupun desakan dari pihak tertentu.
Pengunduran diri Perry terjadi sebelum masa jabatan keduanya berakhir. Ia mulai memimpin BI pada 2018 dan kembali dilantik untuk periode 2023–2028 pada 24 Mei 2023.
Calon Gubernur BI Akan Jalani Uji Kelayakan DPR
Setelah keputusan pemberhentian diterbitkan, Presiden akan mengajukan calon Gubernur BI definitif kepada DPR. Komisi XI DPR selanjutnya menggelar uji kelayakan dan kepatutan sebelum memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan.
Calon yang disetujui DPR kemudian ditetapkan dan dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Hingga Senin, Presiden belum menentukan nama calon pengganti Perry karena surat pengunduran diri baru diterima sehari sebelumnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta sosok pengganti Perry memiliki kemampuan menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, memperkuat kebijakan moneter, dan mempertahankan independensi bank sentral.
Komisi XI memastikan proses uji kelayakan dan kepatutan akan dilakukan secara objektif dan profesional setelah Presiden menyampaikan nama calon.
Transisi Berlangsung saat Rupiah Mendekati Rp18.000
Pergantian kepemimpinan BI berlangsung ketika perekonomian Indonesia masih menghadapi tekanan dari ketidakpastian pasar keuangan global.
Pada Rapat Dewan Gubernur 21–22 Juli 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate sebesar 5,75 persen. Suku bunga deposit facility tetap sebesar 4,75 persen dan lending facility sebesar 6,50 persen.
Data BI menunjukkan inflasi tahunan pada Juni 2026 tercatat 3,34 persen, masih berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus satu persen. Posisi cadangan devisa mencapai 145,59 miliar dolar AS, sedangkan kurs referensi JISDOR pada Senin berada di level Rp17.995 per dolar AS.
Kondisi itu membuat kepastian kebijakan dan komunikasi selama masa transisi menjadi perhatian pelaku pasar. Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menilai pergantian tersebut tidak berarti terjadi kekosongan kendali di Bank Indonesia karena kebijakan diputuskan secara kolektif melalui Dewan Gubernur.
“Pasar akan menilai tiga hal, yaitu konsistensi komunikasi BI, ketegasan menjaga independensi, dan kepastian proses pemilihan Gubernur yang baru,” kata Josua.
BI menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah tanpa mengurangi independensi masing-masing lembaga. Rapat Presiden bersama KSSK juga diharapkan menghasilkan pesan yang jelas bahwa kebijakan moneter, pengawasan sektor jasa keuangan, kebijakan fiskal, dan penjaminan simpanan tetap berjalan selama proses pemilihan Gubernur BI definitif.
Tinggalkan Komentar
Komentar