Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN terus mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas pemerintah di bidang pendidikan.
Komitmen tersebut disampaikan Purbaya saat meninjau pelaksanaan program di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8).
“Salah satu tugas Kementerian Keuangan adalah memastikan ketersediaan anggaran agar program tersebut dapat berjalan optimal,” kata Purbaya.
Menurut Purbaya, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Pendidikan yang diperoleh para siswa diharapkan dapat membuka peluang untuk memperbaiki masa depan sekaligus mendorong mobilitas sosial keluarga. Dukungan anggaran negara pun diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Tampung Siswa Jenjang SD hingga SMA
Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya berdiri di atas lahan sekitar 6,6 hektare di kawasan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak. Sekolah berasrama tersebut dirancang menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan pendidikan.
Pada tahun ajaran 2026/2027, sekolah ini dipersiapkan menampung sekitar 370 siswa. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang belajar, asrama siswa, laboratorium, masjid, kantin, lapangan olahraga, ruang guru, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menilai, fasilitas yang disediakan tidak kalah dari sekolah swasta berstandar tinggi, meskipun seluruhnya diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Yang jelas fasilitasnya luar biasa. Kalau kita melihat fasilitas ini, biasanya sekolah-sekolah swasta yang sangat bagus dan sangat mahal memiliki fasilitas seperti ini. Tetapi justru di sini ditujukan untuk kalangan yang kurang beruntung,” ujar Qodari.
Sekolah tersebut juga menerapkan sistem berasrama. Para siswa tidak hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi tinggal di lingkungan sekolah dengan pendampingan wali asrama dan wali asuh untuk mendukung pembentukan karakter.
Sekolah Rakyat Ditujukan bagi Keluarga Prasejahtera
Program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, terutama kelompok desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Siswa mendapatkan layanan pendidikan, asrama, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Pada 2025, Kementerian Sosial memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp48 juta per siswa setiap tahun.
Pemilihan calon siswa melibatkan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, pendamping Program Keluarga Harapan, serta pemerintah desa. Proses tersebut mengacu pada DTSEN dan dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung terhadap kondisi calon penerima manfaat.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan program ini diarahkan untuk membantu memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Sekolah Rakyat merupakan program utama untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan menyekolahkan adik-adik dari keluarga prasejahtera, mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya dari prasejahtera menjadi sejahtera, sekaligus mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045,” kata Dody.
Target Siswa Sekolah Rakyat Terus Bertambah
Pemerintah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah pada Januari 2026. Jumlah peserta program pada tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari 45.000 siswa, termasuk siswa lama dan peserta didik baru.
Kementerian Sosial menargetkan sedikitnya 100 gedung permanen dapat beroperasi hingga akhir 2026. Apabila pembangunan berlangsung sesuai rencana, jumlah Sekolah Rakyat permanen diproyeksikan mencapai lebih dari 200 unit pada 2027.
“Yang kami harapkan di tahun ini ada lebih dari 100 gedung permanen sekolah rakyat bisa beroperasi,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Kementerian Pekerjaan Umum juga sedang menyiapkan pembangunan sekitar 100 Sekolah Rakyat tahap berikutnya yang akan memasuki proses lelang. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan kehadiran satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota.
Pemerintah menargetkan jumlah siswa Sekolah Rakyat dapat melampaui 500.000 orang pada 2030. Target tersebut akan dikejar melalui pembangunan gedung baru secara bertahap dan penambahan daya tampung setiap tahun.
Dukungan APBN diperlukan tidak hanya untuk pembangunan gedung, tetapi juga untuk membiayai operasional sekolah, kebutuhan tenaga pendidik, fasilitas asrama, makanan siswa, perlengkapan belajar, dan sarana penunjang pendidikan lainnya.
Melalui pengawasan anggaran dan evaluasi pelaksanaan di lapangan, pemerintah berharap Sekolah Rakyat benar-benar dapat memperluas akses pendidikan sekaligus memberikan jalan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya.
Tinggalkan Komentar
Komentar