Periskop.id - Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Achmad Nurmandi menilai rencana pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) harus diawali kajian yang menyeluruh.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kampus baru benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan nasional.
Nurmandi menjelaskan pemerintah sebaiknya memetakan kebutuhan tenaga kerja, persebaran program studi, kapasitas perguruan tinggi yang telah ada, serta kesiapan sumber daya manusia sebelum memutuskan membangun URI.
"Kalau basisnya berasal dari lembaga yang berorientasi pada ilmu sosial dan persiapan calon pemimpin, sementara fokus pendidikannya diarahkan pada STEM dan kedokteran, kesetaraannya perlu dikaji kembali," kata Nurmandi seperti dikutip dari situs resmi UMY pada Jumat (31/7).
Fokus Akademik Dinilai Perlu Diselaraskan
Menurut Nurmandi, pemerintah sebelumnya menyampaikan URI akan berfokus pada pendidikan berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), termasuk membuka program kesehatan dan kedokteran.
Namun, ia menilai orientasi tersebut perlu diselaraskan dengan rencana pemerintah yang memproyeksikan URI sebagai bagian dari sistem pendidikan calon pemimpin pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, arah akademik dan desain kelembagaan kampus baru harus dirumuskan secara sinkron.
Ia menjelaskan kebutuhan pendidikan bagi calon pemimpin pemerintahan maupun BUMN sebenarnya telah tersedia melalui berbagai jalur, seperti pendidikan kedinasan, program magister manajemen, pendidikan eksekutif, pelatihan kepemimpinan, hingga berbagai program pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi.
"Apabila kebutuhannya adalah menyiapkan calon pemimpin pemerintahan atau BUMN, sebenarnya sudah terdapat berbagai jalur pendidikan dan pelatihan yang dapat diperkuat. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tanpa harus langsung membentuk institusi baru," jelasnya.
Ketersediaan Dosen dan Fasilitas Jadi Sorotan
Selain arah akademik, Nurmandi menilai kesiapan sumber daya manusia juga perlu menjadi perhatian utama.
Menurutnya, pengembangan program berbasis STEM, kesehatan, dan kedokteran membutuhkan dosen berkualifikasi tinggi, laboratorium, fasilitas penelitian, serta sistem penjaminan mutu yang memadai.
Ia mengatakan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala maupun guru besar masih banyak terkonsentrasi di perguruan tinggi besar.
Menurutnya, perekrutan tenaga pengajar dari kampus yang sudah ada tanpa strategi regenerasi berpotensi hanya memindahkan sumber daya, bukan memperluas kapasitas pendidikan nasional.
"Persoalannya bukan hanya membangun gedung atau membuka program studi. Perguruan tinggi memerlukan dosen berkualifikasi, peneliti, laboratorium, tata kelola akademik, serta ekosistem keilmuan yang tidak dapat terbentuk dalam waktu singkat," katanya.
Dampak terhadap Anggaran Pendidikan
Nurmandi juga menyoroti konsekuensi pendanaan URI terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia berpendapat, pembangunan perguruan tinggi baru memerlukan investasi besar, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur, laboratorium, pendanaan operasional, hingga pemberian beasiswa.
Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka sumber pembiayaan, tahapan pembangunan, target penerimaan mahasiswa, serta estimasi biaya operasional agar tidak mengurangi ruang fiskal bagi program pendidikan tinggi lain.
"Pendirian perguruan tinggi baru membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan. Hal ini perlu dipertimbangkan secara cermat di tengah keterbatasan anggaran pendidikan nasional saat ini," imbuhnya.
Penguatan Kampus yang Sudah Ada Jadi Alternatif
Sebagai alternatif, Nurmandi merekomendasikan pemerintah memperkuat program studi STEM yang telah berjalan di berbagai perguruan tinggi.
Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan fasilitas laboratorium, pendanaan riset, beasiswa, kolaborasi dengan industri, serta pemerataan dosen berkualifikasi.
Ia menambahkan pemerintah juga dapat membentuk konsorsium antarkampus untuk mengembangkan strategi pendidikan tanpa harus membangun organisasi baru dari awal.
"Daripada membangun institusi serupa dari awal, pemerintah dapat memperkuat program studi STEM yang telah tersedia. Infrastruktur, dosen, dan tata kelolanya sudah ada sehingga anggaran dapat lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian," jelas Nurmandi.
Sebagai konteks, pemerintah sebelumnya menyampaikan URI akan difokuskan pada pendidikan berbasis STEM, kesehatan, dan kedokteran.
Kampus tersebut juga diproyeksikan menjadi bagian dari sistem pendidikan dan pelatihan calon pemimpin pemerintahan maupun BUMN.
Di akhir, Nurmandi menilai pendirian URI tetap dapat dipertimbangkan apabila pemerintah mampu menunjukkan kebutuhan yang belum dipenuhi perguruan tinggi yang telah ada.
Menurutnya, kajian tersebut harus mencakup kebutuhan tenaga kerja, peta program studi nasional, proyeksi mahasiswa, kesiapan dosen, kebutuhan anggaran, serta manfaat yang ingin dicapai.
"Setiap kebijakan pendidikan harus dimulai dari permasalahan yang ingin diselesaikan. Setelah kebutuhannya jelas, barulah ditentukan apakah solusinya harus berupa pendirian universitas baru atau cukup melalui penguatan institusi yang sudah berjalan," tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar