Periskop.id - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Aset milik daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan agar pembangunan sekolah berasrama bagi anak-anak keluarga prasejahtera tidak terkendala lokasi.
Arahan tersebut disampaikan Tito saat melakukan peletakan batu pertama Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kampung Ibdi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Sabtu (1/8).
Dalam pembagian tugas antarkementerian, Kementerian Dalam Negeri berperan mengoordinasikan dukungan pemerintah daerah, termasuk penyediaan lahan. Kementerian Sosial menangani penyelenggaraan program, sedangkan pembangunan fasilitas permanen dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum.
Tito mengatakan daerah yang memiliki aset menganggur dapat mengusulkannya sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Kesiapan lahan menjadi faktor penting karena pembangunan tidak dapat dimulai apabila status kepemilikan dan kelayakannya belum jelas.
Sekolah Rakyat Menyasar Desil 1 dan 2
Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kelompok tersebut mencakup 20 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, termasuk keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Diharapkan anak-anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat ini yang diambil dari desil 1 dan desil 2, 20 persen rakyat yang miskin atau miskin ekstrem, tidak mampu, itu dipilih khusus untuk mereka agar mereka mendapat pendidikan yang baik, yang layak dan Insya Allah, semoga Tuhan memberkati mereka kemudian ke depan mereka akan lebih maju, lebih baik daripada orang tuanya," kata Tito.
Program ini menggunakan sistem berasrama dengan biaya pendidikan ditanggung negara. Fasilitasnya mencakup ruang kelas, asrama putra dan putri, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, lapangan olahraga, kantin, serta sarana penunjang pembelajaran lainnya.
Menurut Tito, Sekolah Rakyat berangkat dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap anak-anak yang belum mendapat kesempatan mengakses pendidikan layak. Kebijakan tersebut juga dikaitkan dengan amanat Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
"Saya tahu bahwa ini keinginan dari Bapak Presiden dan betul-betul ini ide mungkin dari Bapak Presiden yang setahu saya karena dua faktor utama. Beliau memahami betul keinginan para pendiri negara bangsa Indonesia," katanya.
Biak Siapkan Lahan Sekitar 10 Hektare
Pembangunan kompleks permanen Sekolah Rakyat Biak dilakukan di atas lahan sekitar 9,6 hektare yang disiapkan pemerintah kabupaten. Sebelum pembangunan dimulai, Pemkab Biak Numfor sejak 2025 telah menyatakan kesiapan menyediakan lahan sekitar 10 hektare di Kampung Ibdi.
Biak sebelumnya telah mengoperasikan Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 dengan memanfaatkan gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sekolah tersebut menampung 100 siswa dari keluarga kurang mampu dalam empat rombongan belajar.
Pembangunan fasilitas permanen akan memungkinkan layanan pendidikan diperluas dari jenjang SMA menjadi sekolah terintegrasi yang mencakup SD, SMP, dan SMA.
Kesiapan Biak menjadi contoh penting karena usulan Sekolah Rakyat menggunakan pendekatan dari bawah. Pemerintah daerah mengajukan lokasi, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian PU, dan instansi terkait melakukan verifikasi terhadap status lahan dan kelayakannya.
Lahan yang diajukan harus berstatus jelas, tidak bersengketa, mudah diakses, dan memungkinkan pembangunan fasilitas berasrama. Daerah yang telah memiliki bangunan untuk direnovasi juga dapat memperoleh prioritas karena proses persiapannya lebih cepat.
Sebanyak 166 Sekolah Rakyat Telah Diresmikan
Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi pada Januari 2026. Seluruh sekolah tersebut menampung 15.954 siswa dengan dukungan 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.
Kementerian PU juga melanjutkan pembangunan fasilitas permanen tahap kedua di 104 lokasi. Sekolah-sekolah tersebut dibangun pada lahan seluas lima hingga 10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah dan ditargetkan mendukung tahun ajaran 2026/2027.
Secara keseluruhan, pembangunan tahap kedua dirancang memiliki kapasitas hingga 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar. Kapasitas itu terdiri atas 1.872 rombongan belajar SD serta masing-masing 936 rombongan belajar SMP dan SMA.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan kualitas bangunan tetap menjadi perhatian meskipun pembangunan dilakukan secara cepat.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU memastikan seluruh fasilitas pendidikan dibangun secara cepat, berkualitas, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Dody.
Bantuan untuk Guru dan Siswa
Dalam rangkaian kegiatan di Biak, Tito bersama Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Tito Karnavian menyerahkan 45 paket sembako kepada guru dan 88 botol minum isi ulang kepada siswa. KTP elektronik pemula juga diserahkan secara simbolis kepada dua siswa.
Tri mengajak peserta didik mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tempat minum sendiri. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon di sekitar lokasi pembangunan sekolah.
Koordinasi pemerintah daerah selanjutnya menjadi penentu perluasan program. Selain menyediakan lahan yang siap dibangun, pemda perlu membantu verifikasi calon siswa, menyiapkan akses jalan dan utilitas, serta memastikan fasilitas dapat digunakan secara berkelanjutan setelah konstruksi selesai.
Melalui pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah menargetkan pendidikan berasrama tidak hanya menyediakan tempat belajar gratis, tetapi juga menjadi jalan bagi anak-anak keluarga miskin untuk meningkatkan taraf hidup dan memutus kemiskinan antargenerasi.
Tinggalkan Komentar
Komentar