Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor tidak berhenti pada ganti rugi.
Pemerintah juga menyiapkan langkah konkret pemulihan lingkungan dan ekonomi masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Purbaya mengatakan persoalan Montara telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat pesisir, mulai dari menurunnya hasil tangkapan nelayan, terganggunya budidaya rumput laut, hingga berkurangnya pendapatan pelaku usaha kecil yang bergantung pada sektor kelautan.
Menurutnya, pemulihan kondisi wilayah menjadi kunci agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.
Dalam upaya mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Purbaya mengunjungi Tablolong, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (6/8), untuk berdialog langsung dengan masyarakat terdampak tumpahan minyak Montara di Laut Timor.
Kunjungan itu dilakukan atas penugasan Presiden Prabowo Subianto guna menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meninjau perkembangan penanganan dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang hingga kini masih dirasakan warga.
Sebelum bertolak ke NTT, Purbaya mengaku telah melaporkan rencana kunjungannya kepada Presiden. Presiden juga menitipkan salam kepada masyarakat dan meminta seluruh aspirasi warga dihimpun sebagai bahan tindak lanjut pemerintah.
"Sebelum saya ke sini, saya lapor ke Bapak Presiden. Bapak Presiden mengirimkan salam untuk seluruh masyarakat di sini. Semua keluhan yang disampaikan akan saya tampung dan saya laporkan kepada Bapak Presiden karena beliau memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat di wilayah ini," ujar Purbaya dalam keterangannya, Kamis (6/8).
Menurut Purbaya, penyelesaian persoalan Montara harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan pemulihan lingkungan, pemulihan ekonomi masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah berencana mengirimkan tim riset untuk melakukan kajian komprehensif terhadap kondisi lingkungan di kawasan terdampak. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penyusunan langkah-langkah pemulihan agar ekosistem pesisir dapat kembali mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
"Selain ganti rugi, yang paling penting adalah bagaimana daerah ini dapat kembali hidup seperti sediakala. Karena itu, kami akan mengupayakan pengiriman tim riset untuk memastikan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan. Seluruh hasil pertemuan ini akan saya laporkan kepada Bapak Presiden," terang dia.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar berbagai upaya penanganan dapat berjalan secara terpadu.
Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program yang dibutuhkan masyarakat, baik dalam aspek pemulihan lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain membahas pemulihan lingkungan, pertemuan tersebut juga menyoroti perkembangan penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah terus mengawal proses tersebut agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, akuntabilitas, dan rasa keadilan bagi masyarakat.
"Kami juga membahas berbagai hal terkait upaya penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Aspirasi masyarakat perlu terus dikawal agar proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya.
Lebih jauh, pemerintah berharap langkah-langkah pemulihan lingkungan, penyelesaian hak-hak masyarakat, dan penguatan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur dapat berjalan secara berkesinambungan sehingga kesejahteraan masyarakat terdampak musibah Montara dapat terus meningkat.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar