Utang AS Tembus Rp712.000 Triliun, Cetak Rekor Baru

Periskop.id - Utang nasional Amerika Serikat (AS) resmi menembus US$40,047 triliun, setara sekitar Rp712.000 triliun, untuk pertama kalinya dalam sejarah. Departemen Keuangan AS melaporkan pencapaian ini pada Selasa lalu, seperti dilansir Reuters, Kamis (20/8).

Rekor ini dipicu melonjaknya biaya program jaring pengaman sosial serta pembayaran bunga utang yang kini jauh melampaui pendapatan negara akibat pemotongan pajak besar-besaran. Presiden AS Donald Trump merespons gejolak ini dengan santai dan justru kembali menuntut penurunan suku bunga.

"Saya tidak berpikir begitu sama sekali. Kita punya negara yang sangat kuat, dan kita sedang melewati suku bunga konyol ini, mereka konyol. Ketika negara kita kuat, suku bunga harus turun," kata Trump saat ditanya soal volatilitas pasar obligasi, dikutip Kamis (20/8).

Tanda kepanikan mulai terlihat di pasar obligasi global. Investor asing yang memegang hampir sepertiga surat utang AS terus mengurangi permintaan selama setahun terakhir.

Imbal hasil obligasi tenor panjang bahkan melonjak ke level tertinggi dalam hampir dua dekade, setelah lelang senilai US$25 miliar (Rp445 triliun) mencatatkan yield tertinggi sejak 2021. Menteri Keuangan AS Scott Bessent merespons dengan menggandakan ukuran buyback surat utang bertenor 10 hingga 30 tahun menjadi minimal US$4 miliar (Rp71,2 triliun) per operasi guna menekan yield.

Total utang jumbo tersebut terdiri dari surat berharga yang dipegang publik senilai US$32,266 triliun (Rp574.334,8 triliun) dan kepemilikan utang antar-pemerintah sebesar US$7,782 triliun (Rp138.519,6 triliun). Angka ini melipatgandakan beban fiskal AS dalam waktu kurang dari satu dekade.

Utang federal berawal dari US$19,95 triliun (Rp355.110 triliun) saat Trump pertama kali dilantik pada Januari 2017. Selama dua periode kepemimpinannya di Gedung Putih, utang AS melesat US$11,6 triliun (Rp206.480 triliun).

Rinciannya, utang publik membengkak US$7,8 triliun pada periode pertama Trump yang sebagian besar dipicu pandemi, sementara sejak dilantik kembali Januari 2025 beban utang bertambah US$3,8 triliun. Di era Joe Biden, utang AS juga meledak US$8,4 triliun (Rp149.520 triliun) akibat belanja pemulihan COVID-19, investasi infrastruktur, hingga subsidi energi bersih.

Sekitar sepertiga dari total lonjakan utang dalam sedekade terakhir murni berasal dari pinjaman era pandemi oleh kedua presiden. Sisanya merupakan akibat ketidakseimbangan struktural jangka panjang antara pajak dan pengeluaran negara.

Presiden Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) Maya MacGuineas memberikan peringatan tajam atas kondisi fiskal ini. Ia menilai beban utang raksasa tersebut bukan sekadar catatan di buku pemerintah, melainkan sudah dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Empat puluh triliun dolar utang tidak hanya ada di buku besar pemerintah, itu dirasakan di seluruh ekonomi dan menemukan jalannya ke kantong orang-orang dengan satu atau lain cara. Semakin banyak kita meminjam, semakin kita memperburuk inflasi, memeras prioritas lain dalam anggaran, dan membuat diri kita rentan terhadap keadaan darurat di dalam negeri dan gejolak di luar negeri," tegas Maya.

Pencapaian US$40 triliun ini terjadi kurang dari lima bulan setelah utang AS menyentuh US$39 triliun. Jumlah tersebut telah berlipat empat kali dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun, setelah sebelumnya AS baru menembus utang US$1 triliun pertama pada 1981.

Kondisi kas negara AS makin memburuk. Departemen Keuangan AS melaporkan defisit bulanan tertinggi keempat dalam sejarah, yakni US$432 miliar (Rp7.689,6 triliun) untuk bulan Juli, akibat pengembalian tarif yang membuat penerimaan bea cukai negatif selama tiga bulan berturut-turut ditambah beban Jaminan Sosial dan Medicare.

Defisit sepanjang 10 bulan pertama tahun fiskal 2026 bahkan sudah melampaui total celah defisit sepanjang tahun fiskal 2025. Trump memang meluncurkan Department of Government Efficiency (DOGE) untuk memangkas pekerja agen federal, namun pemangkasan itu hanya menyasar porsi terkecil anggaran, yakni anggaran diskresioner.

AS menghabiskan sekitar US$7 triliun (Rp124.600 triliun) setiap tahun, dan 60% di antaranya sudah terkunci untuk program wajib seperti Jaminan Sosial, Medicare, Medicaid, dan perawatan veteran. One Big Beautiful Bill Act, paket legislatif andalan Trump di periode kedua, diperkirakan menyumbang tambahan utang baru US$4,7 triliun (Rp83.660 triliun) menurut hitungan Kantor Anggaran Kongres (CBO).

Di luar biaya program tersebut, AS kini harus membakar US$1,1 triliun (Rp19.580 triliun) murni untuk membayar bunga utangnya. Beban biaya layanan utang ini untuk pertama kalinya resmi melampaui pendanaan Pentagon pada tahun fiskal 2025, dan pada 10 bulan pertama tahun fiskal 2026 bahkan mengalahkan pengeluaran Medicare hingga menjadi pos anggaran terbesar kedua di bawah Jaminan Sosial.

Kondisi ini kian diperparah oleh membengkaknya biaya perawatan kesehatan generasi baby boomer yang menguras dana perwalian negara, sementara penerimaan pajak gaji dan penghasilan terus gagal menutupi biaya operasional pemerintahan Paman Sam.

"Sungguh mengejutkan betapa terprediksinya penurunan fiskal kekuatan global bisa terjadi," pungkas Maya.