Prabowo Tutup 290 BUMN, Klaim Hemat Rp50 Triliun; Target Sisa 200-250 Entitas

Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto kembali mempercepat perampingan perusahaan negara. Pemerintah disebut telah menutup 290 entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai merugi atau tidak berkinerja baik, dengan penghematan biaya operasional mencapai Rp50 triliun.

Prabowo menyampaikan perkembangan tersebut saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

"Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN," kata Prabowo dalam sambutannya pada penutupan Muktamar Ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin.

Menurut Prabowo, perampingan 290 entitas tersebut telah menghasilkan penghematan sekitar Rp50 triliun. Angka itu terutama berasal dari berkurangnya berbagai biaya rutin perusahaan.

Kebijakan tersebut belum berhenti. Prabowo mengatakan pemerintah akan kembali memangkas sedikitnya 700 entitas dalam kelompok BUMN hingga penghujung 2026.

"Jadi, nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200 sampai 250," ujarnya.

Target terbaru tersebut lebih agresif dibandingkan pernyataan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026. Ketika itu, Presiden menyebut pemerintah menemukan 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya, lalu menargetkan jumlah tersebut dipangkas menjadi paling banyak 300 entitas pada akhir 2026.

Penghematan Ditargetkan Tembus Rp100 Triliun

Prabowo berharap jumlah perusahaan negara yang semakin ramping dapat memangkas beban operasional lebih besar. Komponen yang disorot antara lain gaji direksi dan komisaris serta berbagai pengeluaran rutin lainnya.

"Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris," kata Prabowo.

Pernyataan serupa juga disampaikan Prabowo dalam pidatonya dua pekan sebelumnya. Saat itu, pemerintah mencatat penghematan biaya overhead lebih dari Rp50 triliun dari gaji direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, hingga perjalanan dinas. Target penghematan ketika itu dipatok lebih dari Rp70 triliun pada akhir tahun.

Dengan target terbaru yang disampaikan di Jombang, potensi penghematan tersebut kini dinaikkan menjadi sekitar Rp100 triliun. Selain dari BUMN, Prabowo mengatakan pemerintah telah menjalankan efisiensi di berbagai sektor. 

Total penghematan secara keseluruhan disebut telah mendekati Rp300 triliun setiap tahun. "Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya untuk rakyat," kata Prabowo.

Menurut Presiden, ruang fiskal yang diperoleh dari efisiensi akan diarahkan untuk berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Perampingan BUMN Tak Cuma Lewat Penutupan

Meski Prabowo menggunakan istilah "menutup" BUMN dalam pidatonya, proses perampingan yang dilakukan pemerintah dan Danantara tidak seluruhnya berupa pembubaran perusahaan secara langsung.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani sebelumnya menjelaskan penataan perusahaan dalam ekosistem BUMN dilakukan melalui sejumlah skema, seperti penutupan, divestasi, merger, likuidasi, hingga konsolidasi vertikal.

Pada 14 Agustus 2026, Rosan menyebut sekitar 260 perusahaan telah ditata melalui berbagai mekanisme tersebut dari basis sekitar 1.074 entitas. Danantara saat itu menargetkan jumlah perusahaan dalam kelompok BUMN dapat dipangkas menjadi sekitar 200 entitas.

"Kita juga kita gabungkan sehingga ini salah satu program yang kita jalankan dengan target memang pada akhir tahun ini kita bisa mencapai kurang lebih 200 perusahaan BUMN pada akhirnya," ujar Rosan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Artinya, angka lebih dari 1.000 yang beberapa kali disampaikan pemerintah merujuk pada keseluruhan entitas dalam kelompok BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan, bukan semata-mata perusahaan induk yang berstatus BUMN.

Danantara Pastikan Perampingan Tak Berujung PHK

Salah satu konsekuensi yang menjadi perhatian dari konsolidasi besar-besaran tersebut adalah nasib pekerja. Namun, Danantara sebelumnya memastikan proses perampingan tidak diarahkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

COO Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengatakan pegawai akan dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi.

"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," kata Dony.

Menurut Danantara, penyederhanaan struktur dilakukan agar perusahaan negara lebih fokus terhadap bisnis inti, menghilangkan tumpang tindih usaha, serta meningkatkan produktivitas aset.

Pada Mei 2026, Dony menyebut sebanyak 180 perusahaan telah masuk proses penataan melalui konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, maupun pembubaran. Angka tersebut kemudian terus bertambah menjadi sekitar 260 entitas pada pertengahan Agustus sebelum Prabowo menyampaikan angka terbaru 290 entitas pada akhir bulan.

Catatan: Pernyataan Prabowo pada 31 Agustus menyebut pemerintah akan menutup "paling sedikit 700 lagi" dan menyisakan sekitar 200-250 entitas. Namun, jika menggunakan basis 1.074 entitas yang sebelumnya disebut pemerintah dan 290 entitas telah ditutup, hitungan tersebut belum sepenuhnya selaras secara aritmetika. Pemerintah maupun Danantara dalam sumber yang tersedia belum merinci basis penghitungan terbaru untuk angka 700 tambahan tersebut. Target akhirnya sendiri konsisten dengan keterangan Danantara yang sebelumnya mengarah pada sekitar 200-300 perusahaan.

Restrukturisasi BUMN menjadi salah satu agenda efisiensi terbesar pemerintahan Prabowo. Pemerintah berharap perusahaan negara yang tersisa nantinya merupakan entitas yang produktif, mampu menghasilkan nilai tambah, sekaligus tidak membebani keuangan negara dengan biaya operasional yang dinilai tidak diperlukan.