GCP Pasang Badan Kawal Prabowo hingga 2029, Budi Arie Akan Dilaporkan soal Wacana Pemilu Dipercepat

Periskop.id – Gerakan Cinta Prabowo (GCP) menyatakan akan mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga masa jabatan 2024–2029 berakhir. Organisasi relawan itu juga berencana melaporkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya mengenai kemungkinan dinamika politik berlangsung lebih cepat dari Pemilu 2029.

Ketua Umum GCP H. Kurniawan menyampaikan sikap tersebut dalam acara bertajuk "Evaluasi dan Konsolidasi Serangan Masif Para Pembenci Prabowo" di Sekretariat GCP, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (30/8/2026).

"Kami siap pasang badan agar Presiden Prabowo menjabat hingga tahun 2029," kata Kurniawan.

Menurut dia, jajaran GCP harus menyatukan langkah untuk mendukung dan mengawal program pemerintahan Prabowo. Organisasi itu menempatkan dirinya sebagai salah satu kelompok relawan yang akan membela pemerintahan dari serangan politik yang dinilai merugikan Presiden.

"Kami sampaikan bahwa relawan GCP adalah garda terdepan melindungi dan membela Presiden Prabowo," ujarnya.

Kurniawan turut menuding dalam beberapa bulan terakhir terdapat pihak yang berusaha menciptakan situasi tidak kondusif dan menurunkan citra Presiden Prabowo. Namun, tudingan mengenai adanya upaya terorganisasi tersebut merupakan pernyataan GCP dan dalam keterangan itu tidak disertai bukti terperinci yang dapat diverifikasi secara independen.

GCP Soroti Pernyataan Budi Arie

Salah satu isu yang disorot GCP adalah pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan adanya momentum politik sebelum 2029. Kurniawan mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan tim hukum dan berencana membawa persoalan tersebut ke kepolisian.

"Paling lambat hari Rabu, kami akan melaporkan Budi Arie Setiadi," katanya.

Hingga pernyataan GCP disampaikan Minggu, rencana tersebut masih berupa niat untuk membuat laporan. Belum ada informasi bahwa laporan polisi telah resmi diajukan atau mengenai pasal yang nantinya akan digunakan.

Polemik bermula dari beredarnya video Budi Arie yang berbicara mengenai kemungkinan dinamika politik terjadi lebih cepat dibandingkan jadwal Pemilu 2029. Pernyataan itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi mengenai keberlangsungan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Budi Arie telah menyampaikan permohonan maaf pada Rabu (26/8) dan mengatakan pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadinya.

“Saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” kata Budi Arie.

Dua hari kemudian, Budi kembali memberikan penjelasan. Ia menegaskan pembicaraan soal kemungkinan percepatan bukan dorongan politik untuk mengubah jadwal pemilu, melainkan analisis terhadap dinamika masyarakat.

“Kalau analisis kan itu kan begini, ada kemungkinan biasa 2029, tapi kok ada analisis lebih cepat? Tidak perlu ditarik, biar saja waktu membuktikan itu. Saya tidak meralat pernyataan saya, saya cuma bilang bahwa kita itu bisa diperbaiki,” ucapnya. 

Ia juga menegaskan tetap mengikuti aturan konstitusi. “Kalau soal pemilu dipercepat atau pemilu sesuai jadwalnya, lebih bagus. Dan kita memang sepakat dengan dasar reformasi kita bahwa pemilu lima tahun sekali,” imbuhnya. 

Konstitusi Atur Masa Jabatan Presiden Lima Tahun

Secara konstitusional, masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memang berlangsung pada periode 2024–2029. Keduanya resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah memenangkan Pemilu Presiden 2024.

Pasal 7 UUD 1945 menetapkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Sementara Pasal 22E UUD 1945 mengatur pemilu dilaksanakan setiap lima tahun.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya turut merespons polemik percepatan pemilu dengan mengingatkan ketentuan konstitusi tersebut. “Sesuai dengan konstitusi, pemerintahan itu berjalan, sesuai undang-undangnya, per lima tahun. Jadi, ikuti konstitusi yang ada dan sebagai warga negara yang taat hukum, ya, ikuti semua aturan itu dengan sebaik-baiknya. Pemilu per lima tahun, ya, kita lakukan setiap lima tahun,” ucap Puan, Kamis (27/8).

Partai Gerindra juga menyatakan tidak sedang membahas Pemilu 2029 dan memilih fokus mengawal program pemerintahan. "Kami fokus menyukseskan program Pak Prabowo, tidak ada pembahasan untuk 2029, masih jauh untuk dibahas," kata Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso.

GCP Buka Dukungan Prabowo Periode Kedua

Di tengah polemik tersebut, Kurniawan mengatakan GCP bahkan siap mendukung Prabowo kembali maju untuk periode kedua apabila kondisi kesehatan Presiden memungkinkan.

Namun, dukungan organisasi relawan bukan mekanisme pencalonan presiden secara formal. Berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Menariknya, Projo yang dipimpin Budi Arie juga secara terbuka masih menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam HUT ke-12 Projo pada 23 Agustus 2026, Budi meminta anggotanya mendukung program pemerintah sembari tetap memberikan kritik terhadap pelaksanaannya.

"Karena itu kita mendukung program-program pro-kerakyatan Presiden Prabowo atau program-program pro-rakyat pemerintahan Prabowo-Gibran ini dengan terus memberikan input, saran terhadap praktik-praktik yang tidak benar," kata Budi Arie.

Dengan demikian, polemik yang berkembang saat ini lebih berpusat pada interpretasi terhadap pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan dinamika sebelum 2029, bukan perubahan resmi jadwal Pemilu. Hingga kini tidak ada keputusan konstitusional maupun kebijakan resmi yang mengubah masa jabatan pemerintahan Prabowo-Gibran atau jadwal Pemilu 2029.