Periskop.id – Pemerintah Kota Bandung mulai mendekatkan layanan kesehatan mental ke tingkat kecamatan. Langkah ini dilakukan melalui program Bandung Utama Bagja Sararea atau Bangbara yang pertama kali diluncurkan di Kecamatan Ujungberung.
Program tersebut hadir sebagai layanan konseling psikologis bagi warga yang membutuhkan ruang aman untuk berkonsultasi. Melalui layanan ini, masyarakat tidak harus selalu datang ke fasilitas kesehatan besar untuk mendapatkan pendampingan awal terkait persoalan psikologis.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Bangbara menjadi bagian dari upaya pemerintah kota memperluas akses layanan kesehatan mental yang lebih dekat dengan warga. Ia menilai layanan seperti ini semakin dibutuhkan karena persoalan psikologis di masyarakat tidak bisa lagi dianggap sebagai urusan pribadi semata.
“Hari ini kita meluncurkan layanan baru, mulai dari Kecamatan Ujungberung. Ini sebuah layanan untuk memberikan konseling psikologis kepada masyarakat yang didukung oleh Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” kata Farhan di Bandung, Kamis (25/6).
Menurut Farhan, Bangbara disiapkan sebagai tempat bagi warga yang sedang mengalami tekanan mental, stres, kesedihan berkepanjangan, atau sekadar membutuhkan ruang untuk bercerita kepada tenaga yang lebih tepat.
“Tujuannya tentu saja untuk memberikan ruang-ruang konseling bagi warga masyarakat yang mengalami stres, ingin curhat, atau bahkan memiliki kesedihan yang berkepanjangan. Datang saja ke Kecamatan Ujungberung,” ujarnya.
Peluncuran Bangbara menjadi penting karena persoalan kesehatan mental di Kota Bandung mulai terlihat pada berbagai kelompok usia, termasuk pelajar. Farhan mengungkapkan, hasil program Cek Kesehatan Gratis pada tahun sebelumnya menunjukkan adanya masalah kesehatan mental pada anak-anak sekolah.
“Dari hasil survei cek kesehatan gratis tahun lalu, kita mendapatkan fakta bahwa ada puluhan ribu anak-anak SD sampai SMA yang mengalami gangguan kesehatan mental mulai dari stres ringan sampai depresi berat,” ujarnya.
Temuan tersebut membuat Pemkot Bandung menilai layanan konseling perlu diperkuat sampai ke tingkat kewilayahan. Dengan begitu, warga yang membutuhkan bantuan psikologis bisa mendapat akses lebih cepat, terutama sebelum kondisi yang dialami berkembang menjadi lebih berat.
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak juga Meningkat
Selain persoalan pada pelajar, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi salah satu alasan Pemkot Bandung memperkuat layanan pendampingan psikologis. Dalam banyak kasus, korban kekerasan tidak hanya membutuhkan penanganan hukum atau perlindungan fisik, tetapi juga pemulihan mental yang berkelanjutan.
Farhan berharap Bangbara tidak berhenti di Ujungberung. Program ini ditargetkan menjadi model layanan kesehatan mental berbasis kecamatan yang nantinya bisa diperluas ke seluruh wilayah Kota Bandung.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Sony Adam mengatakan, informasi mengenai layanan psikolog kewilayahan akan disebarluaskan melalui jaringan yang paling dekat dengan masyarakat. Sosialisasi akan dilakukan lewat puskesmas, kader Posyandu, hingga pengurus RW.
“Informasi akan disampaikan melalui puskesmas dan disebarluaskan ke kader Posyandu serta RW. Nantinya masyarakat dapat mendaftar untuk mendapatkan layanan tersebut. Informasi ini akan menyebar ke seluruh wilayah Kota Bandung agar masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya,” kata Sony.
Kehadiran Bangbara melengkapi upaya Kota Bandung yang sebelumnya telah menghadirkan layanan psikolog klinis di sejumlah puskesmas. Layanan kesehatan mental berbasis fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi penting karena banyak orang masih ragu mencari bantuan psikologis akibat stigma.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Bandung menyebut telah menghadirkan layanan psikolog klinis di 12 puskesmas. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes Kota Bandung, Girindra Warhana, mengatakan layanan tersebut disiapkan agar warga bisa mendapat bantuan sejak awal.
“Kami ingin masyarakat memanfaatkan layanan ini sejak dini, bukan menunggu sampai mengalami masalah kesehatan mental yang berat,” ucapnya.
Dinkes Kota Bandung juga menyatakan 12 puskesmas tersebut telah dipetakan untuk mewakili wilayah tertentu. Dengan skema ini, warga tetap dapat mengakses layanan meski berdomisili di wilayah yang belum memiliki psikolog klinis.
Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Bandung Endang Pregiwatiningsih dalam pemberitaan yang sama menekankan bahwa mencari bantuan psikolog bukan hal yang memalukan.
“Mencari bantuan psikolog bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk menjadi lebih baik,” ujarnya.
Kebutuhan layanan kesehatan mental yang lebih dekat dengan warga juga sejalan dengan tren nasional. Kementerian Kesehatan mencatat, Program Cek Kesehatan Gratis periode 2025–2026 menemukan indikasi masalah kesehatan jiwa pada hampir 10 persen anak di Indonesia. Dari sekitar 7 juta anak yang menjalani skrining, sekitar 338 ribu anak menunjukkan gejala cemas dan sekitar 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi.
Peningkatan Masalah Kesehatan Mental jadi Alarm Serius
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut temuan itu sebagai alarm serius. “Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujar Budi.
Data lain juga menunjukkan persoalan kesehatan mental remaja sudah menjadi isu besar. Kementerian Kesehatan mengutip survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey atau I-NAMHS 2022 yang menunjukkan 15,5 juta atau sekitar 34,9% remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Sementara itu, data WHO menunjukkan satu dari tujuh anak usia 10–19 tahun mengalami masalah kesehatan mental.
Dalam factsheet Survei Kesehatan Indonesia 2023 tentang depresi pada anak muda, Kementerian Kesehatan juga mencatat prevalensi depresi nasional pada 2023 sebesar 1,4%. Prevalensi tertinggi terdapat pada kelompok usia muda 15–24 tahun, yakni 2 persen. Angka ini menunjukkan anak muda menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih dalam kebijakan kesehatan jiwa.
Di daerah lain, dorongan memperkuat layanan kesehatan mental di tingkat primer juga mulai menguat. Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jawa Timur, misalnya, mendorong agar psikolog klinis berizin resmi hadir di seluruh puskesmas. Ketua IPK Indonesia Wilayah Jawa Timur Toetiek Septriasih mengatakan layanan kesehatan jiwa primer perlu diperkuat melalui kehadiran psikolog klinis.
"Fokus itu diwujudkan dengan keberadaan psikolog klinis di puskesmas," kata Toetiek.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Cicik Swi Antika mengatakan, hasil pemeriksaan kesehatan gratis juga menunjukkan persoalan serupa pada anak.
"Hasil pelaksanaan cek kesehatan gratis menunjukkan bahwa hampir 10 persen anak yang telah menjalani skrining mengalami gejala kecemasan dan depresi," kata Cicik.
Model Layanan Berbeda
Sejumlah daerah juga mulai mengembangkan model layanan yang berbeda. DKI Jakarta, misalnya, memiliki layanan gratis telekonsultasi kesehatan jiwa yang ditangani langsung psikolog klinis selama 24 jam. Layanan ini dihadirkan karena masih ada keterbatasan layanan di puskesmas dan rumah sakit daerah.
Dengan konteks tersebut, peluncuran Bangbara di Kota Bandung menjadi bagian dari perubahan pendekatan layanan kesehatan mental. Pemerintah daerah tidak lagi hanya menunggu warga datang ke rumah sakit atau fasilitas rujukan, tetapi mulai membuka akses konsultasi lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal.
Meski begitu, tantangan ke depan tetap besar. Pemkot Bandung perlu memastikan layanan ini mudah diakses, memiliki tenaga profesional yang memadai, menjaga kerahasiaan warga, dan mampu terhubung dengan layanan lanjutan jika ditemukan kasus berat.
Bangbara juga perlu disosialisasikan secara konsisten agar masyarakat tidak takut atau malu untuk datang. Sebab, dalam isu kesehatan mental, ketersediaan layanan saja tidak cukup. Warga juga perlu merasa aman, tidak dihakimi, dan percaya bahwa mencari bantuan psikologis adalah langkah yang wajar.
Jika berjalan efektif, layanan kesehatan mental di tingkat kecamatan dapat menjadi pintu masuk penting untuk deteksi dini, pendampingan warga, serta pencegahan masalah yang lebih serius. Bagi Kota Bandung, Bangbara bukan hanya program baru, tetapi juga sinyal bahwa kesehatan mental mulai ditempatkan sebagai kebutuhan dasar warga.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar