Rehabilitasi Sekolah Rusak Jakarta Dimulai September, Empat Prioritas Telan Rp249 Miliar

Periskop.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mulai mempercepat pembangunan kembali sejumlah sekolah rusak pada September 2026. Empat sekolah dengan kondisi paling kritis masuk daftar prioritas tahun ini dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp249 miliar, sementara secara keseluruhan terdapat 22 sekolah yang telah direkomendasikan menjalani rehabilitasi total.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keputusan tersebut mencakup SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 dan 11 serta sejumlah sekolah lain yang membutuhkan penanganan mendesak.

“Berkaitan dengan sekolah-sekolah rusak, termasuk SD Negeri (Kebayoran Lama Selatan) 09, 11 dan sebagainya, sudah saya putuskan untuk pembangunannya dimulai bulan depan,” kata Pramono di Balai Kota, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Pemprov DKI sebelumnya menetapkan empat kelompok sekolah yang dipercepat rehabilitasinya pada 2026, yakni SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang akan diregrouping dengan SDN Kebayoran Lama Selatan 11, SMAN 102 Jakarta, SDN Cempaka Putih Barat 03, serta SDN Papanggo 01 bersama TKN Papanggo 01.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI, sebanyak 22 sekolah telah mendapatkan rekomendasi teknis untuk menjalani rehabilitasi total. Tujuh sekolah sebelumnya sudah memperoleh alokasi pembiayaan melalui APBD 2026-2027. Setelah empat sekolah berkondisi kritis dipercepat, total sekolah yang memperoleh penanganan pada 2026 menjadi 11 sekolah, sedangkan sisanya diarahkan untuk ditangani pada 2027.

Anggaran Empat Sekolah Capai Rp249 Miliar

Kebutuhan anggaran untuk empat proyek prioritas diperkirakan sekitar Rp249 miliar. Nilai tersebut tidak hanya digunakan untuk pekerjaan fisik, tetapi juga mencakup jasa konsultansi konstruksi, sewa angkut dan gudang, serta berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pembangunan kembali fasilitas pendidikan.

Pendanaannya tidak seluruhnya bersumber dari APBD. Pemprov DKI mengoptimalkan APBD Perubahan sekaligus sumber non-APBD, termasuk kewajiban kompensasi atas pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), RSM/S, serta sumber lain yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan.

“Terkait anggaran pembangunan, sebagian mengambil dana dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB)," serunya. 

Pramono menegaskan, pemerintah bahkan menyediakan ruang anggaran lebih besar dibandingkan kebutuhan yang semula diajukan. “Bahkan, anggaran untuk penanganan sekolah rusak lebih besar dari pada apa yang diusulkan,” ujar Pramono.

Khusus untuk regrouping SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan 11, kebutuhan anggarannya diperkirakan sekitar Rp48,15 miliar. Sementara dalam rincian sebelumnya, SMAN 102 dialokasikan sekitar Rp67,5 miliar, SDN Cempaka Putih Barat 03 sekitar Rp48,4 miliar, serta SDN Papanggo 01 dan TKN Papanggo 01 sekitar Rp74,1 miliar. Total kebutuhan keseluruhan kemudian memperhitungkan komponen konstruksi dan jasa pendukung lainnya.

SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jadi Sorotan

Percepatan rehabilitasi menguat setelah kondisi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 menjadi perhatian publik. Sebagian rangka atap sekolah tersebut roboh pada November 2024 dan berdasarkan rekomendasi teknis dinyatakan mengalami kerusakan berat sehingga tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Gedung kemudian dikosongkan sejak 27 November 2024. Sebanyak 270 siswa dipindahkan ke SDN Kebayoran Lama Selatan 11 yang berada di sebelahnya dan kegiatan belajar dilaksanakan dengan sistem dua sif.

Pramono sebelumnya memastikan pembangunan kembali sekolah tersebut dimulai paling lambat September 2026. Sepanjang Agustus, pemerintah menyelesaikan penghapusbukuan aset bangunan lama serta penentuan kontraktor. Pengerjaan fisiknya ditargetkan berlangsung sekitar 10 bulan dan selesai pada Juli 2027.

Pemprov juga memutuskan menggabungkan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan 11 agar fasilitas pendidikan baru dapat dibangun dalam satu kawasan yang lebih aman dan representatif.

"Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas," kata Pramono saat meninjau lokasi pada Juli lalu.

Seluruh Gedung Sekolah Jakarta Akan Diinventarisasi

Perbaikan tidak akan berhenti pada 22 sekolah yang sudah masuk daftar. Pemprov DKI membentuk Tim Inventarisasi Kondisi Kerusakan Gedung Sekolah untuk memeriksa kondisi fasilitas pendidikan di seluruh Jakarta. Tim diberi waktu satu bulan sekaligus untuk memverifikasi status tanah dan bangunan.

Hasil inventarisasi nantinya menjadi dasar pemerintah menentukan jenis intervensi yang diperlukan pada masing-masing sekolah, mulai dari rehabilitasi, pembangunan kembali, relokasi, pembelian lahan hingga penyelesaian persoalan aset.

Pemprov juga mengubah pendekatan pengawasan pembangunan. Dinas Pendidikan tidak akan bekerja sendiri. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dilibatkan sejak tahap perencanaan, desain dan pengadaan hingga pelaksanaan konstruksi. Tim teknis khusus juga disiapkan untuk mengawasi kualitas pekerjaan.

Langkah tersebut dilakukan setelah Pramono menilai pekerjaan konstruksi sekolah membutuhkan pengawasan dari perangkat daerah yang memang memiliki keahlian teknis bangunan. Pemerintah juga menyiapkan prosedur mitigasi serta mekanisme relokasi sementara apabila bangunan sekolah dinilai tidak aman digunakan.

Dengan pengerjaan fisik mulai September, prioritas Pemprov DKI saat ini adalah memastikan sekolah dengan kerusakan paling berat tidak lagi menunggu jadwal rehabilitasi reguler. Inventarisasi menyeluruh juga diharapkan membuat kondisi bangunan sekolah dapat terdeteksi lebih awal sehingga kerusakan berat tidak baru ditangani setelah mengganggu kegiatan belajar atau membahayakan siswa dan guru.