Jakarta Targetkan 10.000 Bus Rendah Emisi Beroperasi di 2030, Armada Listrik Dikebut

Periskop.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan lebih dari 10.000 bus rendah emisi beroperasi pada 2030, melonjak lebih dari 20 kali dibandingkan sekitar 500 bus listrik yang tersedia saat ini. Percepatan penggunaan kendaraan listrik, hidrogen, dan hibrida tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah menekan emisi sektor transportasi yang masih menjadi sumber utama pencemaran udara ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan transformasi armada transportasi publik akan dilakukan secara bertahap hingga akhir dekade.

“Di Jakarta, saya menargetkan di tahun 2030, yang sekarang ini pada saat saya bicara, ini kurang lebih 500 bus elektrik, saya menargetkan di 2030 adalah 10.000 lebih bus elektrik,” ungkap Pramono di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (20/8).

Menurut Pramono, pengembangan transportasi rendah emisi tidak hanya akan bertumpu pada bus listrik berbasis baterai. Pemprov juga membuka ruang penggunaan teknologi hidrogen dan hibrida sebagai bagian dari transformasi armada.

“Supaya ini memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin menurunkan emisi di Jakarta itu bisa bersama-sama dengan Pemerintah DKI Jakarta,” tutur Pramono.

Target tersebut sejalan dengan peta jalan TransJakarta. Per Februari 2026, perusahaan mengoperasikan 500 bus listrik dan menargetkan 50% armada berbasis listrik pada 2027. Pada 2030, TransJakarta membidik elektrifikasi 100% armada atau sekitar 10.047 unit.

Jumlah tersebut masih membutuhkan ekspansi sangat besar dalam kurang dari lima tahun. Sebagai gambaran, pada Januari 2026 TransJakarta masih mengoperasikan 470 bus listrik. Penambahan 30 unit kemudian membawa jumlahnya menjadi 500 kendaraan.

Secara keseluruhan, layanan TransJakarta telah didukung ribuan armada. Pemprov DKI pada Juni 2026 mencatat sekitar 4.792 armada TransJakarta, termasuk 500 bus listrik, dengan layanan menjangkau berbagai kawasan Jakarta dan daerah penyangga.

Bus Listrik Bisa Hemat Subsidi BBM Rp302 Juta per Tahun

Selain menekan emisi, peralihan dari bus berbahan bakar minyak menuju listrik berpotensi mengurangi beban biaya energi.

TransJakarta sebelumnya menghitung satu bus listrik dapat menghemat subsidi BBM pemerintah hingga Rp302 juta setiap tahun. Apabila penghematan energi dan biaya perawatan ikut diperhitungkan, total efisiensi selama sekitar 5,5 tahun dapat mencapai hampir Rp3,9 miliar per unit, setara dengan harga satu bus listrik berukuran 12 meter.

Spesialis Utama Transformasi dan Manajemen Perubahan TransJakarta Gatot Indra Koswara mengakui biaya pembelian awal kendaraan listrik memang lebih mahal dibandingkan bus diesel. Namun, biaya operasional yang lebih rendah dapat memperkecil selisih tersebut dalam jangka panjang.

"Kalau kita bicara ada biaya penghematan perawatan, ada penghematan energinya, sebenarnya kalau kita kumpulkan itu menjadi satu, kalau kita kali 5,5 tahun, itu mendapatkan (penghematan) biaya kurang lebih Rp3,9 miliar, atau kalau saat ini hampir seharga satu bus listrik 12 meter," jelas Gatot.

TransJakarta juga pernah menghitung pengoperasian bus listrik dapat memberikan efisiensi biaya operasional sekitar 5-10%. Apabila penghematan subsidi BBM diperhitungkan, efisiensinya diperkirakan mencapai 18-20%.

Skala manfaatnya berpotensi semakin besar apabila seluruh armada berhasil dielektrifikasi. TransJakarta menyebut penggunaan armada listrik secara luas memiliki potensi menekan emisi hingga 422 ribu ton CO2e, setara dengan penanaman sekitar 1,5 juta bibit pohon.

Transportasi Jadi Sumber Utama Polusi Jakarta

Ambisi memperbanyak bus listrik juga berkaitan dengan persoalan kualitas udara Jakarta.

Data resmi Pemprov DKI berdasarkan inventarisasi emisi menunjukkan sektor transportasi menjadi penyumbang besar sejumlah polutan. Sektor ini berkontribusi sekitar 67,03% terhadap emisi PM2.5, 57,99% PM10, 72,40% NOx, dan 96,36% karbon monoksida (CO).

Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta 2025-2029 juga mencatat konsentrasi tahunan PM2.5 di Jakarta sebesar 34,77 mikrogram per meter kubik, jauh di atas nilai panduan WHO sebesar 5 mikrogram per meter kubik. Dokumen itu kembali menempatkan emisi transportasi sebagai salah satu persoalan utama kualitas udara Jakarta.

Karena itu, strategi Pemprov tidak hanya menambah kendaraan ramah lingkungan, tetapi juga mendorong lebih banyak warga meninggalkan kendaraan pribadi.

TransJakarta saat ini melayani sekitar 1,4 juta perjalanan pelanggan per hari. Pemerintah berharap peningkatan kualitas dan kapasitas angkutan umum dapat membuat perpindahan moda menjadi lebih menarik sehingga pengurangan emisi tidak hanya terjadi akibat perubahan teknologi mesin bus.

Pramono sebelumnya juga menekankan kebijakan transportasi publik menjadi instrumen untuk mengatasi dua persoalan Jakarta secara bersamaan, yakni kemacetan dan polusi.

“Saya mengapresiasi Kampanye Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta. Upaya mengatasi kemacetan, polusi udara, dan perubahan iklim membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” tutur Pramono sebelumnya. 

Target 10.000 lebih bus pada 2030 dengan demikian bukan hanya persoalan mengganti kendaraan diesel dengan teknologi yang lebih bersih. Pemprov DKI masih harus memastikan pengadaan armada, pembangunan infrastruktur pengisian energi, kesiapan operator, dan peningkatan jumlah pengguna transportasi publik berjalan beriringan.

Jika peta jalan tersebut tercapai, armada bus Jakarta akan mengalami transformasi besar dari sekitar 500 bus listrik saat ini menjadi lebih dari 10.000 kendaraan rendah emisi pada akhir dekade, sekaligus menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk menekan polusi udara dari sektor transportasi.