DKI Akui Masih Dilema Hapus Jalur Sepeda di Ibu Kota

Periskop.id – Nasib jalur sepeda di Jakarta tengah dipertimbangkan ulang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung belum memutuskan apakah fasilitas tersebut akan dipertahankan, diubah, atau sebagian dihilangkan setelah menerima dua pandangan berbeda dari masyarakat.

Di satu sisi, muncul keluhan, jalur sepeda di sejumlah ruas jalan jarang digunakan pesepeda dan justru kerap dimasuki sepeda motor. Di sisi lain, komunitas pesepeda dan anggota DPRD DKI menilai persoalan tersebut seharusnya dijawab dengan pengawasan dan perbaikan infrastruktur, bukan penghapusan jalur.

Pramono mengatakan, Pemprov DKI menerima masukan langsung dari kelompok pesepeda, termasuk Bike to Work (B2W), agar jalur tetap dipertahankan.

“Memang ada usulan. Kalau usulannya dari komunitas sepeda, salah satunya Bike to Work, mereka sebenarnya meminta itu dipertahankan. Tapi usulan dari masyarakat merasa bahwa jalur itu lebih banyak digunakan menggunakan motor,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).

Perdebatan mengenai jalur sepeda menguat sejak muncul usulan di media sosial agar fasilitas di sejumlah jalan protokol dihapus karena dinilai sepi pada hari kerja. Pemprov DKI kemudian membuka opsi mengevaluasi fungsi dan desain jalur sebelum mengambil keputusan akhir.

Pramono Akui Punya Hobi Bersepeda

Pramono mengaku keputusan tersebut perlu diambil secara hati-hati karena dirinya juga memiliki hobi bersepeda. Namun, ia menegaskan preferensi pribadinya tidak boleh menjadi dasar penentuan kebijakan publik.

“Supaya tidak terkesan bahwa karena saya hobi bersepeda, nggak mau menggunakan jalur itu karena memang cara saya bersepeda menggunakan road bike, dan itu biasanya hari libur atau hari Sabtu pagi, jadi akan saya putuskan kemudian mengenai hal tersebut,” ujar Pramono.

Polemik jalur sepeda sebenarnya sudah masuk agenda evaluasi Pemprov sejak sebelum wacana penghapusan muncul. Dinas Perhubungan DKI pada April 2025 menyatakan akan melakukan kajian komprehensif mengenai kebutuhan jalur sepeda Jakarta pada 2026.

Hingga akhir 2024, Dishub mencatat Jakarta telah memiliki jaringan jalur sepeda sepanjang 314,196 kilometer. Infrastruktur itu dibangun dengan mempertimbangkan tipologi jalan, volume kendaraan, dan kebutuhan ruang perkotaan. Pada 2025, Pemprov juga merencanakan tambahan sekitar 3,8 kilometer jalur sepeda dalam konsep complete street.

Sebagian jalur dibuat dengan proteksi seperti planter box, taman pembatas, maupun paku marka solar cell. Namun, tidak seluruh jaringan memiliki tingkat perlindungan yang sama. Kondisi inilah yang menjadi salah satu sumber kritik karena jalur yang hanya mengandalkan marka relatif lebih mudah dimasuki kendaraan bermotor.

Jalur Sepeda Diserobot Motor Jadi Sorotan

Masalah kendaraan bermotor masuk ke jalur sepeda sebenarnya bukan berarti penggunaannya diperbolehkan.

Laman resmi Pemprov DKI menjelaskan jalur sepeda di Jakarta diatur melalui Pergub Nomor 128 Tahun 2019 tentang Penyediaan Lajur Sepeda. Pemprov juga menyebut pelanggaran terhadap marka dan rambu jalur dapat dikenai denda maksimal Rp500 ribu atau kurungan paling lama dua bulan sesuai ketentuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemprov mencatat rute jalur sepeda diterapkan pada 17 koridor jalan dengan beberapa jenis marka. Garis putih solid menandai jalur sepeda, marka hijau menjadi penanda area sepeda, sedangkan garis putus-putus digunakan pada kawasan mix traffic yang memang dapat dilintasi bersama pengguna jalan lainnya.

Karena itu, persoalan motor yang masuk jalur sepeda turut memunculkan pertanyaan apakah masalah utamanya terletak pada keberadaan fasilitas atau justru lemahnya pengawasan.

Dinas Perhubungan sebelumnya menegaskan pengawasan dan penegakan hukum di jalur sepeda dilakukan bersama kepolisian agar fasilitas tersebut steril dari kendaraan bermotor.

DPRD: Jangan Dihapus, Pengawasan yang Diperbaiki

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) termasuk pihak yang meminta jalur sepeda tidak dihilangkan.

"Saya kira harus dipertahankan," kata MTZ.

Ia mengakui penggunaan sepeda melonjak ketika pandemi Covid-19 dan kemudian mengalami penurunan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari minimnya perawatan pada sebagian fasilitas.

MTZ menilai jalur sepeda tetap dibutuhkan dalam sistem transportasi perkotaan karena sepeda tidak menghasilkan emisi sekaligus dapat menjadi moda penghubung menuju angkutan umum.

"Kalau misalnya sekarang mau dikaji, saya kira harus dipertahankan," ujar MTZ.

Ia juga menyoroti jalur sepeda yang justru berubah fungsi menjadi tempat parkir maupun ruang aktivitas pedagang kaki lima.

"Saya mendorong untuk dihidupkan lagi jalur sepeda, maka harus ada pengawasan yang baik," tandasnya.

Pendapat tersebut relevan dengan kerangka UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi itu memasukkan lajur sepeda sebagai salah satu fasilitas pendukung lalu lintas dan menempatkan tanggung jawab penyediaan fasilitas pada pemerintah sesuai status jalan yang dikelolanya.

Bike to Work: Jalur Sepeda Bukan Fasilitas Eksklusif

Komunitas Bike to Work juga mempertanyakan apabila rendahnya jumlah pesepeda dijadikan alasan utama menghilangkan jalur.

Ketua Umum Bike to Work Indonesia Hendro Subroto menilai fungsi jalur bukan sekadar memberi ruang khusus bagi komunitas sepeda, tetapi menjadi bagian dari desain keselamatan transportasi kota.

"Jalur sepeda bukan fasilitas eksklusif untuk pesepeda. Jalur sepeda adalah bagian dari sistem transportasi dan infrastruktur keselamatan jalan," kata Hendro.

Kalangan pesepeda juga meminta Pemprov melihat penyebab jalur tertentu sepi. Mantan Ketua Advokasi B2W Fahmi Saimima menilai kondisi jalur yang terputus, tidak terlindungi, diserobot kendaraan bermotor, hingga kualitas permukaan yang buruk dapat membuat warga enggan bersepeda untuk aktivitas harian.

"Kalau jalurnya sepi, evaluasi mengapa orang belum merasa aman menggunakannya. Kalau terputus, sambungkan. Kalau diserobot kendaraan, tertibkan," kata Fahmi.

Persoalan tersebut membuat opsi kebijakan tidak sesederhana memilih antara menghapus atau mempertahankan seluruh jaringan. Pemprov dapat mengevaluasi setiap koridor berdasarkan jumlah pengguna, konektivitas dengan MRT, LRT, KRL dan Transjakarta, tingkat pelanggaran kendaraan bermotor, keselamatan, hingga kebutuhan ruang jalan.

Pemprov sendiri masih menempatkan bersepeda sebagai bagian dari mobilitas alternatif. Pada laman resminya yang diperbarui September 2025, Pemprov menyebut berjalan kaki, menggunakan transportasi publik, dan bersepeda sebagai cara untuk membantu mengurangi polusi sekaligus kemacetan.

Pesepeda juga masih dilibatkan dalam kebijakan mobilitas Jakarta. Pada World Bicycle Day 2026, misalnya, B2W mendorong sepeda digunakan sebagai moda first mile dan last mile yang terhubung dengan transportasi umum. Pemkot Jakarta Pusat pada kesempatan yang sama menyebut gerakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemprov mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi.

Dengan jaringan yang sudah mencapai lebih dari 314 kilometer, keputusan Pramono nantinya tidak hanya menyangkut ruang bagi komunitas pesepeda. Evaluasi jalur sepeda juga berkaitan dengan arah kebijakan transportasi Jakarta, yakni apakah ruang jalan akan semakin diprioritaskan untuk kendaraan bermotor atau tetap menyediakan porsi bagi moda tanpa emisi.

Untuk saat ini, Pramono belum menetapkan keputusan final. Ia memilih mempertimbangkan masukan kedua kubu sebelum menentukan jalur mana yang perlu dipertahankan, diperbaiki, dikelola ulang, atau mungkin diubah.