Pramono Buka Tiga Opsi Dana LRT Jakarta: APBD, Obligasi hingga Danantara

Periskop.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyiapkan berbagai skema pembiayaan untuk memperluas jaringan LRT Jakarta, setelah rute Kelapa Gading-Manggarai resmi beroperasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut dana APBD, obligasi daerah, hingga dukungan Danantara, menjadi opsi untuk membiayai tahapan pengembangan berikutnya.

Pramono mengatakan, pemerintah daerah perlu memiliki lebih dari satu sumber pembiayaan agar pembangunan transportasi massal tidak bergantung pada satu pos anggaran.

“Jadi, saya sebagai gubernur, sebagai pemimpin Jakarta, tentunya harus punya berbagai alternatif pembiayaan untuk penyelesaian LRT di Jakarta ini,” kata Pramono dalam konferensi pers setelah peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai di Stasiun LRT Manggarai, Rabu (16/9/2026).

Tahap terdekat yang akan dikerjakan adalah perpanjangan jalur dari Manggarai menuju Dukuh Atas. Pemprov DKI sebelumnya menargetkan konstruksi dimulai pada 2027 dan rampung pada 2028 dengan kebutuhan investasi sekitar Rp2,7 triliun.

Menurut Pramono, dana untuk fase tersebut pada dasarnya telah disiapkan. Namun, pemerintah tetap membutuhkan opsi pendanaan lain untuk mengantisipasi kebutuhan pengembangan jaringan yang lebih luas. “Jadi, intinya, bisa dari obligasi, bisa dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), bisa juga dari Danantara,” ungkap Pramono.

Setelah Dukuh Atas, LRT Dibidik ke JIS dan Halim

Pengembangan LRT Jakarta tidak berhenti di Dukuh Atas. Pemprov DKI telah menyiapkan dua arah ekspansi lanjutan, yakni menuju Jakarta International Stadium (JIS) serta menuju kawasan Halim untuk terhubung dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Rencana tersebut sudah disampaikan Pramono sejak Juli. Jalur menuju JIS disebut telah memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan, sedangkan koridor menuju Halim diproyeksikan memperkuat integrasi antara LRT Jakarta dengan kereta cepat.

“Dan kalau itu sudah terkoneksi, sebenarnya, LRT Jakarta di bagian tengahnya sudah terhubung dari Utara, Timur, Selatan, kemudian sampai dengan Pusat,” tutur Pramono.

Ekspansi tersebut menjadi bagian dari strategi Pemprov DKI membentuk jaringan transportasi massal yang saling terhubung. Dukuh Atas sendiri merupakan salah satu simpul transportasi terbesar Jakarta karena mempertemukan MRT Jakarta, KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, Kereta Bandara, dan Transjakarta.

Dokumen Jakarta Investment Centre mencatat LRT Fase 1C Manggarai-Dukuh Atas dirancang sepanjang sekitar 2,4 kilometer dengan satu stasiun utama di Dukuh Atas.

Prabowo: Danantara Wajib Membantu

Permintaan dukungan Danantara mendapat respons langsung dari Presiden Prabowo Subianto saat peresmian rute Kelapa Gading-Manggarai. Prabowo menilai pembangunan transportasi Jakarta memiliki kepentingan nasional karena mobilitas Ibu Kota tidak hanya melayani penduduk ber-KTP Jakarta, tetapi juga jutaan warga dari kawasan Jabodetabek dan daerah lainnya.

"Saya kira, Danantara wajib membantu, karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa," tegas Prabowo.

Pernyataan tersebut sejalan dengan ucapan Presiden dalam acara yang sama bahwa Danantara perlu ikut membantu pengembangan lanjutan LRT Jakarta. Meski Presiden telah memberikan dukungan secara prinsip, bentuk keterlibatan Danantara belum dirinci secara publik. 

Belum diumumkan apakah dukungan nantinya berbentuk penyertaan modal, investasi langsung, pembiayaan proyek, kemitraan dengan BUMD, atau skema lainnya. Hal tersebut menjadi penting karena Danantara merupakan badan pengelola investasi yang setiap investasinya tetap membutuhkan struktur proyek, kajian kelayakan, tata kelola, dan perhitungan pengembalian investasi.

Obligasi Daerah Sudah Masuk Rencana DKI

Selain Danantara, Pemprov DKI memang sudah lebih dulu menyiapkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Dalam KUA-PPAS APBD 2027, Pemprov DKI mengusulkan penerbitan obligasi untuk membiayai sejumlah proyek pelayanan publik, termasuk LRT Fase 1C Manggarai-Dukuh Atas, pembangunan rumah sakit, sekolah, rusun, hingga infrastruktur pengendalian banjir. Tenor obligasi direncanakan maksimal tujuh tahun.

Rencana tersebut sebelumnya memunculkan diskusi dengan pemerintah pusat mengenai urgensi dan risiko utang daerah. Bank Indonesia juga mengingatkan penerbitan obligasi harus disertai kemampuan pembayaran yang jelas agar pembangunan infrastruktur tidak menciptakan tekanan fiskal bagi pemerintahan Jakarta berikutnya.

Dengan dukungan Danantara yang kini terbuka, Pemprov DKI memiliki alternatif tambahan sehingga pembiayaan pengembangan LRT tidak harus seluruhnya bergantung pada APBD maupun utang daerah.

Rute Kelapa Gading-Manggarai Telan Investasi Rp12,1 Triliun

Rute yang baru diresmikan menghubungkan Kelapa Gading hingga Manggarai sepanjang sekitar 12,2 kilometer dengan 11 titik pemberhentian. Pemprov DKI mencatat investasi koridor tersebut sekitar Rp12,1 triliun.

Koridor Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer memperluas jalur LRT yang sebelumnya hanya melayani Kelapa Gading-Velodrome. Di Manggarai, penumpang dapat berpindah ke KRL Commuter Line maupun Kereta Bandara.

Pemprov memproyeksikan koridor Kelapa Gading-Manggarai mampu melayani sekitar 60.000-80.000 penumpang per hari secara bertahap.

Prabowo sendiri menjajal rute baru bersama sejumlah pelajar dan Pramono sebelum peresmian. Dalam perjalanan dari Kelapa Gading menuju Manggarai, rombongan melewati Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulomas, Equestrian, Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Matraman, dan Proklamasi.

Dengan beroperasinya koridor tersebut, perhatian kini bergeser ke kelanjutan jalur Manggarai-Dukuh Atas serta ekspansi menuju JIS dan Halim. Tantangan berikutnya bukan hanya konstruksi, tetapi menentukan struktur pembiayaan yang mampu mempercepat pembangunan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap APBD dan tetap layak secara investasi.

Dukungan Presiden membuka pintu bagi keterlibatan Danantara, tetapi keputusan akhirnya tetap membutuhkan skema pembiayaan yang lebih rinci. Bagi Pemprov DKI, semakin banyak alternatif pendanaan akan memperbesar peluang jaringan LRT berkembang menjadi tulang punggung transportasi Jakarta yang benar-benar terintegrasi.