Tito Ajak 10 Negara Tetangga Selesaikan Masalah Perbatasan secara Damai

Periskop.id - Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian mendorong Indonesia dan 10 negara tetangga, memperkuat komunikasi untuk mencegah persoalan perbatasan berkembang menjadi sengketa.

Tito menekankan setiap persoalan yang muncul di kawasan perbatasan sebaiknya diselesaikan melalui dialog dan pendekatan diplomatis. 

Pesan itu disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan negara-negara tetangga dalam kegiatan Indonesian Border Partnership di Kantor BNPP, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum penguatan komunikasi dan kerja sama pengelolaan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.

"Jika ada masalah atau ada isu yang berkaitan dengan perbatasan, jangan ragu untuk menghubungi saya untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara yang damai dan bersahabat," kata Tito kepada wartawan.

Selain penyelesaian masalah melalui jalur damai, Tito mengusulkan pertemuan rutin dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membahas persoalan aktual, program pembangunan, hingga potensi polemik di kawasan perbatasan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Indonesia tercatat berbatasan dengan 10 negara, yaitu Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau. Khusus perbatasan darat, Indonesia bersinggungan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sementara batas laut Indonesia berhadapan dengan seluruh 10 negara tersebut.

Data BNPP menunjukkan panjang perbatasan darat internasional Indonesia mencapai sekitar 3.151 kilometer. Selain itu, pemerintah mencatat 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang turut memiliki posisi strategis dalam pengelolaan dan pengamanan wilayah negara.

Menurut Tito, pengelolaan perbatasan tidak hanya menyangkut penegasan garis kedaulatan. Pemerintah juga ingin kawasan tersebut berkembang melalui hubungan ekonomi, sosial, perdagangan, hingga kebudayaan dengan negara tetangga.

"Termasuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin menjadi polemik atau dispute dan bagaimana kita membuat agar hubungan antara Indonesia terutama di daerah perbatasan bisa dikembangkan sama-sama untuk kepentingan masyarakat bersama di dua negara," ujarnya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan karakter kawasan perbatasan yang menjadi ruang aktivitas masyarakat lintas negara. BNPP menyebut perjanjian bilateral dibutuhkan untuk memberi kepastian hukum, mengatur mobilitas masyarakat, mencegah konflik, sekaligus mendukung keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Kerja Sama Perbatasan Mulai Didorong ke Sektor Ekonomi

Penguatan hubungan lintas batas juga mulai terlihat dalam sejumlah kerja sama konkret dengan Malaysia. Pada 21 Agustus 2026, BNPP kembali mengaktifkan Pos Lintas Batas Temajuk-Pos Kawalan Sempadan Telok Melano di Sambas, Kalimantan Barat. Reaktivasi tersebut merupakan tindak lanjut Border Crossing Agreement Indonesia-Malaysia yang ditandatangani pada 8 Juni 2023.

"Hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026, Pos Lintas Batas Temajuk di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sah untuk menyelenggarakan pelayanan lintas antarnegara bagi masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia," kata Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman saat peresmian.

Kerja sama ekonomi juga berlanjut pada awal September. Indonesia dan Malaysia sepakat memperkuat perdagangan lintas batas di kawasan Entikong, Kalimantan Barat dan Tebedu, Sarawak dalam pertemuan tingkat menteri Joint Trade and Investment Committee pada 3 September 2026.

Tito mengatakan hubungan baik dengan negara tetangga perlu terus dijaga, termasuk melalui perdagangan dan kebudayaan. Menurutnya, para perwakilan negara yang hadir dalam pertemuan di BNPP juga menyampaikan kesediaan untuk mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan Indonesia.

Dengan komunikasi yang lebih rutin, pemerintah berharap persoalan batas wilayah maupun aktivitas masyarakat lintas negara dapat dikelola melalui dialog, tanpa mengganggu hubungan bilateral dan kepentingan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.