Ini Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2027, Rupiah Dipatok Rp17.500, ICP US$75 per Barel

Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan penyusunan Rancangan APBN 2027. Pengumuman ini disampaikan dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027.

Prabowo merinci target pengendalian inflasi beserta proyeksi suku bunga surat berharga negara bertenor panjang. Ia menyebut dua indikator tersebut sebagai bagian penting dari asumsi makro RAPBN 2027.

"Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia menambahkan proyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menjadi asumsi dasar penyusunan anggaran. Prabowo merinci kisaran nilai tukar yang digunakan sebagai patokan tahun mendatang.

"Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran Rp17.500 per satu dolar Amerika Serikat," ujar Prabowo.

Ia melengkapi asumsi makro tersebut dengan proyeksi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price. Prabowo menyebut angka perkiraan harga yang digunakan dalam perhitungan RAPBN 2027.

"Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan US$75 per barel," tegas Prabowo.

Seluruh asumsi makro ini disampaikan Prabowo sebagai basis perhitungan target pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, dan belanja negara dalam RAPBN 2027. Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 ini digelar dalam rangka pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI.

Transparansi Anggaran

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan kepercayaan rakyat kepada institusi negara hanya dapat tumbuh melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan penegakan hukum yang konsisten. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang membahas RUU APBN Tahun Anggaran 2027.

Puan menjelaskan, persatuan bangsa tidak hanya soal kesamaan pandangan, tetapi juga menuntut adanya kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Ia menegaskan kepercayaan tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya.

"Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia merinci sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi agar kepercayaan tersebut dapat tumbuh di kalangan masyarakat. Puan menyebut keadilan kebijakan, kualitas pelayanan publik, penegakan hukum, transparansi anggaran, dan amanah dalam menjalankan kekuasaan sebagai lima elemen utama.

"Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah," ujar Puan.

Ia menegaskan seluruh elemen tersebut tidak dapat dipisahkan dari kerangka besar politik anggaran negara dalam APBN 2027. Puan menyebut tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan efektif sebagai satu kesatuan yang saling terkait dengan proses penganggaran.

"Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027," tegas Puan.

Pernyataan ini disampaikan Puan sebagai bagian dari penekanan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen politik yang berkaitan erat dengan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Rapat Paripurna DPR RI ini turut menandai pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.