Purbaya: Belanja Pemerintah Pusat 2027 Naik Jadi Rp3.362,2 Triliun, Diarahkan Jadi Lebih Berkualitas

Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap anggaran belanja pemerintah pusat pada 2027 direncanakan naik menjadi Rp3.362,2 triliun. Pengungkapan ini disampaikan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027.

Purbaya menjelaskan arah kebijakan belanja pemerintah pusat yang akan difokuskan pada peningkatan kualitas belanja. Ia menegaskan kinerja pelayanan publik dan daya beli masyarakat tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan anggaran tersebut.

"Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan," kata Purbaya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia merinci tren peningkatan anggaran belanja pemerintah pusat sejak 2023 hingga rencana tahun 2027. Purbaya menyebut besaran kenaikan anggaran tersebut dibanding proyeksi realisasi tahun berjalan.

"Rasio perkembangan anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027 anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026," ujar Purbaya.

Ia menegaskan kebijakan fiskal pemerintah tetap dirancang bersifat ekspansif meski dengan skala kenaikan yang moderat. Purbaya menyampaikan hal ini sebagai sinyal dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian," tegas Purbaya.

Ia menjelaskan fokus utama dari kebijakan belanja pemerintah pusat tersebut, yakni mendukung pencapaian target Program Kerja Prioritas Nasional 2027. Rincian belanja ini disampaikan Purbaya sebagai kelanjutan dari pemaparan postur RAPBN 2027 yang lebih luas. Konferensi pers ini digelar usai penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR RI.

"Kebijakan belanja pemerintah pusat ini ditekankan pertama difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027," tambah Purbaya.

Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Sosial

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menjabarkan makna tema kebijakan fiskal tahun 2027 yang mengusung slogan "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat". Penjabaran ini disampaikan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI.

Puan menjelaskan, tema tersebut harus dimaknai sebagai upaya mempertemukan dua aspek yang selama ini kerap dipandang terpisah, yakni pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial. Ia menegaskan kedua aspek tersebut harus berjalan seiring.

"Tema kebijakan fiskal tahun 2027 tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia merinci delapan bidang program prioritas nasional yang menjadi arah kebijakan pembangunan tahun depan. Puan menegaskan seluruh program tersebut harus dijalankan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.

"Program prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional," ujar Puan.

Ia menegaskan, pembangunan nasional pada dasarnya merupakan instrumen negara untuk menjaga persatuan bangsa. Puan menyebut kesetaraan akses pelayanan publik dan kesempatan ekonomi sebagai wujud konkret dari upaya tersebut.

"Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan," tegas Puan.

Ia menegaskan, tidak boleh ada masyarakat yang merasa terabaikan hanya karena faktor geografis tempat tinggalnya. Puan secara spesifik menyebut sejumlah kategori wilayah yang kerap dianggap jauh dari jangkauan negara.

"Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil," papar Puan.

Penjabaran tema kebijakan fiskal ini disampaikan Puan sebagai pengantar sebelum agenda utama sidang, yakni pidato kenegaraan Presiden terkait penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027. Rapat Paripurna DPR RI ini turut menandai pembukaan tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029.