Prabowo: Reformasi Fiskal Holistik Jaga Target Makro 2027

Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh target makroekonomi RAPBN 2027 akan dijaga melalui reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Penegasan ini disampaikan dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027.

Prabowo merinci sejumlah langkah reformasi yang akan ditempuh pemerintah untuk memastikan target-target tersebut tercapai. Ia menyampaikan hal ini sebagai strategi menyeluruh dalam pengelolaan fiskal ke depan.

"Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia menjelaskan langkah pertama dari reformasi tersebut, yakni optimalisasi pendapatan negara dan penutupan celah kebocoran penerimaan. Prabowo menegaskan dua aspek ini sebagai prioritas utama dari sisi penerimaan negara.

"Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi," ujar Prabowo.

Ia menambahkan tiga langkah lain yang menyangkut sisi belanja, perlindungan sosial, dan skema pembiayaan negara. Prabowo menegaskan efisiensi, ketepatan sasaran, dan inovasi sebagai prinsip yang harus terus dijalankan.

"Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran. Serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan," tegas Prabowo.

Reformasi fiskal ini disampaikan Prabowo sebagai penutup dari rangkaian pemaparan target makroekonomi RAPBN 2027, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, rasio gini, hingga indeks modal manusia. Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 ini digelar dalam rangka pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI.

Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Sosial

Ketua DPR RI Puan Maharani menjabarkan makna tema kebijakan fiskal tahun 2027 yang mengusung slogan "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat". Penjabaran ini disampaikan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI.

Puan menjelaskan, tema tersebut harus dimaknai sebagai upaya mempertemukan dua aspek yang selama ini kerap dipandang terpisah, yakni pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial. Ia menegaskan kedua aspek tersebut harus berjalan seiring.

"Tema kebijakan fiskal tahun 2027 tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia merinci, delapan bidang program prioritas nasional yang menjadi arah kebijakan pembangunan tahun depan. Puan menegaskan seluruh program tersebut harus dijalankan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.

"Program prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional," ujar Puan.

Ia menegaskan, pembangunan nasional pada dasarnya merupakan instrumen negara untuk menjaga persatuan bangsa. Puan menyebut kesetaraan akses pelayanan publik dan kesempatan ekonomi sebagai wujud konkret dari upaya tersebut.

"Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan," tegas Puan.

Ia menegaskan tidak boleh ada masyarakat yang merasa terabaikan hanya karena faktor geografis tempat tinggalnya. Puan secara spesifik menyebut sejumlah kategori wilayah yang kerap dianggap jauh dari jangkauan negara.

"Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil," papar Puan.

Penjabaran tema kebijakan fiskal ini disampaikan Puan sebagai pengantar sebelum agenda utama sidang, yakni pidato kenegaraan Presiden terkait penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027. Rapat Paripurna DPR RI ini turut menandai pembukaan tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029.