Airlangga Sambut Kebijakan BI Nolkan Biaya QRIS Merchant

Periskop.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menggratiskan biaya transaksi QRIS bagi merchant. Ia menilai langkah tersebut membuat pelaku usaha ritel merasa diuntungkan.

Airlangga menyebutkan, digitalisasi pembayaran menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor ritel nasional. Ia mencatat penggunaan QRIS kini sudah menjangkau puluhan juta pengguna dan merchant di berbagai daerah.

"Kita mendorong perdagangan yang lebih modern, komprehensif, struktural, dan adaptif. Dan kita lihat sistem pembayaran QRIS itu sudah digunakan oleh 65,77 juta pengguna, dan diterima oleh 44,86 juta merchant, atau dengan 96,68% adalah pelaku UMKM," kata Airlangga dalam paparannya saat membuka acara Indonesia Retail Summit and Expo di Swissotel PIK Avenue, Jakarta, Rabu (26/8).

Airlangga kemudian menyinggung kebijakan baru BI yang menihilkan biaya transaksi QRIS khusus untuk merchant. Menurutnya, kebijakan itu membuat sebagian besar pelaku usaha senang, meski implementasinya belum tentu disetujui semua peritel.

"Kemarin diluncurkan, saya nggak tahu peritel setuju atau tidak, diskon merchant itu kemarin oleh BI dinolkan. Jadi untuk QRIS no fee diambil dari merchant. Mungkin merchant semuanya senang, walaupun saya bilang beberapa hal lain termasuk QRIS, digitalisasi membutuhkan investasi terutama untuk safety dan security dari sistem, yang seterusnya sekarang dibebankan kepada konsumen, bukan kepada merchant," ujar Airlangga.

Airlangga menegaskan, digitalisasi pembayaran memang memudahkan sektor ritel, namun tetap membutuhkan investasi besar, terutama untuk keamanan sistem. Ia menambahkan, perkembangan teknologi kini menjadi bagian tak terpisahkan dari bisnis ritel, mulai dari pengelolaan stok hingga pemilihan barang.

"Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar US$125 miliar dan yang online US$61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini dua per tiga offline, satu per tiga online. Ini tentunya merupakan kemudahan dari segi teknologi. Dan kalau kita lihat ritel di berbagai negara itu tidak lepas dari penguasaan teknologi juga untuk pengelolaan stok, demand, maupun pilihan daripada merchandisenya," jelas Airlangga.

Menurut Airlangga, sektor ritel tetap memegang peran penting bagi perekonomian nasional. Konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2026 tercatat tumbuh 5,06% dan menyumbang 53,32% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Kita lihat di triwulan kedua, konsumsi masih baik di pertumbuhan 5,06% dan konsumsi ini masih merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Ini merupakan aset Indonesia karena ini 53,32% adalah kontribusi terhadap PDB," tutur Airlangga.

Airlangga juga menyoroti indeks keyakinan konsumen yang masih berada di atas 100 dan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur yang bertahan di atas 50. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi dasar optimisme pemerintah terhadap perekonomian pada semester II-2026.

"Kemudian juga indeks keyakinan konsumen masih di atas 100, dan juga kita melihat beberapa capaian ini termasuk PMI manufaktur yang di atas 50, menunjukkan optimisme kita untuk di semester II-2026 dan per semester I-2026 kemarin pertumbuhan kita adalah 5,45%. Ini pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Jadi ini kita berterima kasih kepada peritel, kita beri tepuk tangan untuk peritel Indonesia," ucap Airlangga.

Kebijakan penghapusan biaya QRIS ini sebelumnya diluncurkan BI bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia, Senin (17/8). Perluasan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% berlaku untuk transaksi hingga Rp100.000 di seluruh kategori merchant, sementara untuk usaha mikro batasnya mencapai Rp500.000. Kebijakan ini efektif mulai 1 Oktober 2026.

"Hal ini sejalan dengan pilar blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan Asta Cita pemerintah bahwa BI akan terus mendorong agar semakin mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan," ungkap Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti dalam Peluncuran Perluasan MDR QRIS 0% dan Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Ritel di Jakarta, Senin (17/8).

Destry menjelaskan, di tengah dinamika ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian serta tantangan terhadap daya beli masyarakat, dibutuhkan langkah bersama para pemangku kepentingan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menambahkan, perubahan perilaku masyarakat yang semakin digital menuntut sistem pembayaran terus berkembang secara adaptif, inklusif, aman, dan hati-hati.

"Setiap kemajuan sistem pembayaran harus bermuara pada satu tujuan, yaitu kebijakan pro-growth yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan dan daya saing perekonomian nasional," jelas Destry.