Periskop.id - Seribuan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG se-Kabupaten Tangerang, Banten, turun ke depan Kantor Bupati Tangerang, Tigaraksa, Senin (29/6) siang. Mereka menggelar aksi damai untuk mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Massa aksi berjumlah sekitar 1.500 orang dan mayoritas merupakan perempuan. Berdasarkan pantauan di lokasi, para peserta mengenakan pakaian putih dan kerudung coklat. Mereka membawa spanduk berisi dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar program MBG terus dilanjutkan.
Dukungan itu disampaikan karena para relawan menilai MBG telah memberi manfaat langsung bagi sejumlah kelompok penerima, mulai dari siswa, balita, lansia, hingga ibu hamil. Mereka juga menyebut program tersebut ikut menggerakkan ekonomi lokal, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok makanan.
Koordinator Aksi Damai Dukungan MBG Khotib Yani mengatakan, relawan SPPG tidak ingin program ini tertunda atau dihentikan. Menurutnya, persoalan yang muncul di tingkat pusat harus diselesaikan melalui penegakan hukum, bukan dengan menghentikan manfaat program.
"Maka dari itu, kami relawan ini ingin mendorong bahwa program ini terus dilanjutkan dan jangan sampai tertunda bahkan ditutup," ucap Khotib Yani.
Minta Payung Hukum yang Lebih Jelas
Selain menyampaikan dukungan, massa relawan juga meminta pemerintah memperkuat dasar hukum penyelenggaraan MBG. Mereka menilai regulasi yang lebih jelas dibutuhkan agar pelaksanaan program di lapangan memiliki pedoman yang kuat dan tidak menimbulkan kebingungan bagi relawan, pekerja dapur, mitra, maupun pemerintah daerah.
Khotib mengatakan, dukungan terhadap keberlanjutan MBG tidak berarti menutup mata terhadap masalah tata kelola. Ia menegaskan dugaan korupsi yang terjadi harus diusut, tetapi program yang menyasar kebutuhan gizi masyarakat tetap perlu berjalan.
"Walaupun ada kejadian di pusat soal korupsi dan lain sebagainya, itu harus kita berantas sama-sama, harus kita berantas sampai tuntas," tuturnya.
Pernyataan ini menjadi salah satu poin penting dalam aksi tersebut. Para relawan ingin membedakan antara program yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat dan persoalan hukum yang harus ditangani aparat.
Dengan kata lain, sikap yang disampaikan bukan hanya dukungan politik terhadap MBG, melainkan juga dorongan agar pemerintah memperbaiki tata kelola program.
Relawan Janji Patuhi SOP
Para peserta aksi juga menyatakan komitmen untuk mengawal pelaksanaan MBG sesuai standar yang berlaku. Mereka menekankan pentingnya prosedur operasional, keamanan pangan, kualitas menu, dan kecukupan gizi bagi penerima manfaat.
Khotib mengatakan relawan siap menjalankan ketentuan yang berlaku dan meminta pemerintah daerah ikut melakukan pengawasan. Menurutnya, pengawasan dibutuhkan agar SPPG dapat bekerja sebagai mitra pemerintah secara tertib.
"Tentunya kita akan melaksanakan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan menunya, gizinya, akan kita tingkatkan tentunya. Kami juga memohon pemerintah daerah ikut mengawasi kami, sebagai mitra agar SPPG dalam menjalankan ketentuan," kata dia.
Komitmen terhadap SOP menjadi krusial karena dapur MBG menyangkut konsumsi harian banyak penerima manfaat. Setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga penyajian makanan, perlu dikawal agar tidak menimbulkan masalah kesehatan.
Dalam konteks Kabupaten Tangerang, isu kepatuhan SOP sebelumnya juga pernah menjadi perhatian. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pernah menegur 15 SPPG karena temuan pelanggaran prosedur. Saat itu, Dinas Kesehatan meminta SPPG melakukan perbaikan agar makanan yang diterima penerima manfaat tetap aman dan layak.
"Semuanya harus mereka (SPPG) melakukan perbaikan. Kalau tidak kita nanti tidak akan beri pelatihan kepada penjama makanan," tuturnya.
Kutipan itu memperlihatkan bahwa dukungan terhadap MBG harus selalu dibarengi pengawasan teknis. Program dengan skala besar tidak cukup hanya berjalan, tetapi harus dipastikan aman.
Bupati Tangerang Terima Aspirasi Relawan
Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menemui massa aksi dan menerima aspirasi yang disampaikan perwakilan relawan SPPG. Ia mengatakan sejumlah poin penting akan diteruskan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan program MBG.
Poin yang disampaikan relawan mencakup keberlanjutan program, penguatan pengawasan, serta pengakuan atas dampak positif MBG bagi penerima manfaat dan pelaku ekonomi lokal.
"Dan kami juga menerima perwakilan 10 orang tadi untuk diterima bersama dengan Dinas Kesehatan, Disdik, dan juga ada beberapa Forkopimda juga hadir. Mereka menyampaikan menyampaikan hal yang sama," ucapnya.
Maesyal menyampaikan, pemerintah daerah juga perlu memperkuat pelayanan dan tata kelola MBG. Menurutnya, jika pelaksanaan sudah optimal, risiko yang selama ini menjadi kekhawatiran dapat ditekan.
"Lebih-lebih saya bilang gini, lebih-lebih kalau kita sudah optimal, mudah-mudahan ini tidak terjadi keracunan, tidak terjadi kelambatan, tidak terjadi pengurangan menu dan gizi porsinya. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama," ungkap dia.
Pernyataan Bupati Tangerang menempatkan MBG sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga harus memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan aman, tepat waktu, dan sesuai standar gizi.
MBG di Tengah Sorotan Tata Kelola
Aksi damai relawan SPPG di Tangerang terjadi ketika program MBG tengah berada dalam sorotan. Di satu sisi, pemerintah menegaskan program ini tetap menjadi prioritas nasional. Di sisi lain, tata kelola MBG menjadi perhatian setelah muncul kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional.
Kejaksaan Agung sebelumnya mengungkap adanya penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025 sampai 2026. Sebelumnya, Kejagung menyebut ada dua modus besar yang sedang disidik dan penyidik Jampidsus telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Kondisi ini membuat tuntutan relawan di Tangerang menjadi relevan. Mereka tidak hanya meminta program tetap berlanjut, tetapi juga meminta penguatan aturan agar tata kelola lebih jelas.
Di tingkat pusat, pemerintah juga menegaskan, evaluasi dan pergantian kepemimpinan BGN tidak boleh mengganggu layanan kepada masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan, layanan MBG harus tetap berjalan selama proses evaluasi.
“Pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali, dan setiap unit kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional diharapkan tetap menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,” ujar Pras.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan program tersebut “Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional,” tegas Pras.
Dukungan Relawan Bukan Hanya di Tangerang
Aksi dukungan terhadap MBG tidak hanya muncul di Kabupaten Tangerang. Seperti dikabarkan sebelumnya, gerakan serupa juga muncul di daerah lain, termasuk NTB, Lampung, dan Kaltara.
Hal ini menunjukkan, MBG telah membentuk jaringan relawan dan pekerja dapur yang cukup luas. Mereka bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga kelompok yang merasa memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan program.
Di Tangerang, peran relawan SPPG sebelumnya juga pernah disorot oleh pemerintah. Wakil Wali Kota Tangerang Maryono menyebut relawan memiliki posisi penting dalam menjaga program tetap berjalan di lapangan.
“Relawan adalah ujung tombak di lapangan. Dengan semangat gotong royong, kami optimistis program ini dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Maryono juga menilai kekuatan relawan dapat menjadikan MBG sebagai gerakan bersama.
“Dengan relawan yang kuat dan gotong royong yang solid, kami yakin Program MBG dapat menjadi gerakan bersama untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan tangguh,” kata Maryono.
Kutipan itu sejalan dengan situasi di Kabupaten Tangerang. Relawan SPPG tidak hanya bekerja di dapur, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem sosial yang menopang program.
SPPG Jadi Titik Penting Pelaksanaan MBG
SPPG merupakan salah satu simpul terpenting dalam pelaksanaan MBG. Dari satuan inilah makanan bergizi disiapkan, dikemas, dan disalurkan kepada penerima manfaat.
Karena itu, kualitas SPPG akan sangat menentukan kualitas program secara keseluruhan. Jika SPPG berjalan baik, makanan bisa sampai tepat waktu, aman, dan sesuai kebutuhan gizi. Sebaliknya, jika tata kelola SPPG lemah, risiko keterlambatan, penurunan kualitas menu, atau masalah keamanan pangan bisa muncul.
BGN sebelumnya juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap relawan MBG. Lembaga tersebut menyatakan seluruh relawan yang bertugas di SPPG mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan melalui ketentuan teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah Program MBG.
“BGN tidak ingin ada relawan yang merasa diabaikan. Dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, mereka bisa bekerja dengan tenang tanpa khawatir bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan,” jelasnya.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa isu relawan bukan hanya soal dukungan sosial, tetapi juga menyangkut perlindungan kerja. Jika relawan menjadi garda terdepan program, maka kesejahteraan, keselamatan, dan kepastian peran mereka perlu dijaga.
Perlu Regulasi agar Program Tidak Bergantung Situasi Politik
Tuntutan relawan agar ada regulasi yang lebih jelas juga berkaitan dengan keberlanjutan program. MBG merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan anggaran besar, ribuan dapur, rantai pasok pangan, tenaga relawan, standar gizi, dan koordinasi lintas sektor.
Karena skalanya besar, program ini rentan menghadapi perubahan kebijakan jika tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tata kelola yang transparan.
Permintaan serupa pernah disampaikan mitra MBG di Kabupaten Bogor. Ketua Yayasan Humairah Sejahtera sekaligus mitra MBG, Alwiyah Maulidiyah atau Dial Hasan, berharap Kepala BGN yang baru dapat memperjuangkan pembentukan undang-undang untuk memperkuat program MBG.
“Kalau program ini menjadi undang-undang, maka perlindungan bagi para pekerja, mitra, dan masyarakat penerima manfaat akan semakin kuat. Itu yang kami harapkan dari pemerintah dan kepemimpinan BGN yang baru,” katanya.
Gagasan payung hukum ini menjadi penting karena menyangkut kepastian bagi banyak pihak. Relawan butuh kepastian kerja dan perlindungan. Mitra dapur butuh kepastian tata kelola dan pembayaran. Pemerintah daerah butuh dasar koordinasi. Penerima manfaat membutuhkan keberlanjutan layanan.
Dampak MBG ke Ekonomi Lokal
Salah satu alasan relawan SPPG Tangerang mendukung keberlanjutan MBG adalah dampaknya terhadap ekonomi lokal. Dalam orasi, massa menyebut program ini telah dirasakan oleh berbagai kalangan, termasuk UMKM di daerah setempat.
Dampak ekonomi MBG memang tidak hanya muncul dari sisi penerima makanan. Program ini juga menggerakkan rantai pasok bahan pangan, tenaga dapur, transportasi distribusi, penyedia kemasan, dan pelaku usaha lokal.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut MBG bukan hanya program makan, tetapi juga investasi besar untuk masa depan bangsa dan kebangkitan ekonomi desa. Dalam sambutannya di Sentul pada 3 Juni 2026, Presiden menekankan persoalan gizi anak sebagai alasan mendasar program tersebut.
“Makan bergizi gratis ini konsepnya adalah sangat sederhana, bahwa kenyataan kita menemukan bahwa sebagian dari anak-anak kita tiap pagi berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Bahkan di rumahnya jarang makan yang bergizi,” ucap Presiden.
Konteks ini menjelaskan mengapa MBG mendapat dukungan dari sebagian kelompok relawan dan pelaku lapangan. Bagi mereka, program ini tidak hanya menyasar gizi penerima manfaat, tetapi juga membuka aktivitas ekonomi baru di tingkat lokal.
Namun, dampak ekonomi itu tetap perlu dipastikan berjalan sehat. Rantai pasok harus transparan, bahan pangan harus aman, harga harus wajar, dan pengadaan harus bebas konflik kepentingan.
Pengawasan Jadi Kunci
Aksi relawan SPPG di Tangerang memberi pesan ganda. Pertama, ada dukungan kuat agar MBG tetap dilanjutkan. Kedua, ada tuntutan agar pelaksanaannya tidak dibiarkan berjalan tanpa pengawasan.
Permintaan pengawasan muncul karena relawan sadar program ini membawa risiko jika tidak dikelola dengan benar. Makanan yang disiapkan dalam jumlah besar membutuhkan standar ketat. Keterlambatan distribusi bisa memengaruhi kualitas. Ketidaksesuaian menu bisa mengurangi manfaat gizi. Masalah kebersihan bisa berdampak pada kesehatan penerima.
Karena itu, pemerintah daerah perlu berperan aktif. Dinas Kesehatan dapat mengawasi standar pangan dan kebersihan. Dinas Pendidikan dapat memantau distribusi ke sekolah. Pemerintah kecamatan dan desa bisa membantu komunikasi lapangan. Aparat penegak hukum dapat mengawal agar tidak ada penyimpangan.
Di Tangerang, Bupati Maesyal sudah menyebut pentingnya mencegah keracunan, keterlambatan, dan pengurangan menu atau porsi gizi. Poin-poin ini harus menjadi ukuran evaluasi program di lapangan.
Aksi Berjalan dengan Pengamanan Gabungan
Aksi damai di depan Kantor Bupati Tangerang turut dijaga ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan tertib dan tetap menghormati hak masyarakat untuk berpendapat di muka umum.
Dalam aksi tersebut, relawan menyampaikan orasi, menyanyikan yel-yel, dan membawa spanduk dukungan. Perwakilan massa kemudian diterima oleh Bupati Tangerang bersama unsur terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Forkopimda.
Format ini membuat aksi berjalan sebagai kanal komunikasi antara relawan pelaksana program dan pemerintah daerah. Aspirasi yang disampaikan kemudian akan diteruskan ke BGN.
Menjaga Program, Memperbaiki Tata Kelola
Aksi 1.500 relawan SPPG di Tangerang menunjukkan bahwa MBG telah melahirkan kelompok pendukung di tingkat daerah. Mereka merasa program ini menyentuh kebutuhan masyarakat dan membuka manfaat ekonomi.
Namun, dukungan itu datang bersama pesan penting: MBG tidak cukup hanya dilanjutkan. Program ini harus diperkuat melalui regulasi, SOP, pengawasan, dan penegakan hukum.
Khotib Yani menegaskan korupsi harus diberantas sampai tuntas. Bupati Tangerang menekankan pentingnya mencegah keracunan, keterlambatan, dan penurunan kualitas menu. Sementara pemerintah pusat menyatakan program tetap berjalan sembari pembenahan dilakukan.
Dengan demikian, perdebatan tentang MBG seharusnya tidak berhenti pada pilihan dilanjutkan atau dihentikan. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana memastikan program ini benar-benar aman, tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat bagi penerima.
Dari Tangerang, pesan relawan cukup jelas. Mereka ingin MBG tetap hidup, tetapi dengan tata kelola yang lebih kuat.
Tinggalkan Komentar
Komentar