periskop.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan tidak melarang relawan mandiri untuk membantu penanganan korban bencana di Sumatra. Pemerintah justru mendorong partisipasi masyarakat, selama relawan bersedia berkoordinasi agar penugasan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tingginya antusiasme relawan menjadi kekuatan penting dalam penanganan bencana. Namun tanpa pengaturan yang baik, relawan berpotensi menumpuk di satu wilayah, sementara daerah lain yang lebih terisolasi justru kekurangan tenaga kesehatan.
“Kita tidak melarang relawan mandiri. Tapi alangkah baiknya kalau bisa daftar, supaya kita tahu kebutuhan di mana,” kata Budi saat jumpa pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (7/1).
Budi mencontohkan, pada awal penanganan bencana, sejumlah wilayah menjadi pusat perhatian relawan sehingga mengalami kelebihan tenaga. Sementara itu, daerah seperti Gayo Lues, Bener Meriah, dan Takengon justru membutuhkan bantuan lebih besar karena akses yang sulit dan kondisi yang terisolasi.
“Waktu itu Tamiang sangat populer, relawannya sudah sampai seribu. Padahal di daerah lain justru sangat membutuhkan,” ujarnya.
Untuk mengatur distribusi relawan, Kemenkes mengaktifkan Health Emergency Operations Center (HEOC), sistem koordinasi penanganan krisis kesehatan yang telah diterapkan sejak pandemi COVID-19. Melalui mekanisme ini, relawan didata, dijadwalkan masa tugasnya, serta ditempatkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Budi menyebutkan, hingga saat ini sekitar 4.000 relawan kesehatan telah terdaftar dan dikoordinasikan secara resmi oleh Kemenkes. Selain itu, terdapat sekitar seribu relawan lainnya yang datang secara mandiri tanpa melalui proses pendaftaran.
“Ada juga yang langsung datang. Kita tidak melarang. Tapi kalau terdata, kita bisa atur tanggal masuk, tanggal keluar, supaya kontinuitas pelayanan tetap terjaga,” jelasnya.
Relawan yang terlibat berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari rumah sakit, fakultas kedokteran, organisasi profesi, hingga lembaga kemanusiaan nasional dan internasional seperti Médecins Sans Frontières (MSF).
Kemenkes juga memberikan penjelasan terkait viralnya kedatangan relawan kesehatan berbaju biru yang sempat dikira berasal dari Malaysia saat penanganan bencana di Sumatra. Ditegaskan bahwa relawan tersebut merupakan tenaga kesehatan Indonesia yang dikirim melalui jalur alternatif karena keterbatasan penerbangan langsung dari Jakarta.
Budi mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada pekan keempat penanganan bencana, ketika kebutuhan tenaga kesehatan di lapangan masih tinggi sementara akses transportasi udara dari Jakarta ke wilayah terdampak sangat terbatas.
“Sempat viral karena dibilang relawan dari Malaysia, pakai baju biru. Padahal bukan. Itu relawan Kemenkes yang kita kirim lewat Malaysia,” kata Budi.
Menurut Budi, keputusan menggunakan jalur Kuala Lumpur diambil karena penerbangan langsung dari Jakarta menuju Medan dan Aceh saat itu penuh dan harga tiket melonjak tajam. Kondisi tersebut menyulitkan mobilisasi relawan dalam jumlah besar dan waktu cepat.
“Pesawat Jakarta–Medan penuh, harganya juga mahal. Teman-teman wartawan juga pasti pernah merasakan. Akhirnya kita belokkan dulu relawan berangkat ke Kuala Lumpur,” ujarnya.
Dari Kuala Lumpur, relawan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Medan atau langsung ke Aceh. Skema ini dinilai lebih fleksibel karena ketersediaan penerbangan lebih banyak dan biaya yang relatif lebih terjangkau.
Kemenkes menegaskan, seluruh relawan yang dikirim melalui jalur tersebut merupakan tenaga kesehatan Indonesia dan berada di bawah koordinasi resmi pemerintah.
Tinggalkan Komentar
Komentar