Periskop.id - Sekitar 55.000 pekerja di industri keramik nasional terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat krisis pasokan gas industri yang kian memburuk. Biaya produksi melonjak tajam setelah realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) jauh di bawah kebutuhan.

Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto memaparkan, realisasi AGIT selama Januari hingga Mei 2026 hanya menyentuh sekitar 47,5% dari alokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Akibatnya, pelaku industri terpaksa beralih ke LNG regasifikasi yang harganya jauh lebih mahal.

"Daya saing industri akan terus tergerus dan utilisasi kapasitas produksi akan menurun," ujar Edy dalam keterangannya, Rabu (24/6).

Ketimpangan harga menjadi inti persoalan. Gas bumi tertentu (HGBT) dipatok US$7 per MMBTU, namun karena pasokan AGIT tidak mencukupi, industri keramik kini menanggung biaya gas rata-rata US$15-16 per MMBTU. Harga LNG regasifikasi bahkan disebut telah mencapai sekitar US$20,5 per MMBTU.

Kondisi ini diperkirakan makin berat ke depannya. PGN menginformasikan realisasi AGIT pada Juni 2026 berpotensi turun hingga di bawah 30%. Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan menambahkan, data yang diterima pihaknya menunjukkan realisasi AGIT saat ini bahkan sudah menyentuh angka sekitar 27,5% saja.

Yustinus menegaskan, ketidakpastian pasokan telah mengganggu perencanaan dan aktivitas produksi di berbagai sektor industri. Ia juga menyoroti bahwa penggunaan gas di luar skema AGIT akan dikenai tarif sekitar US$20 per MMBTU mulai Juni 2026.

"Satu-satunya cara adalah realisasi pasokan gas bumi minimal 80% dari volume yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025," katanya.

ASAKI sendiri memperkirakan industri masih bisa beroperasi secara kompetitif jika harga gas rata-rata berada di kisaran US$7-9 per MMBTU. Target itu bisa dicapai bila realisasi AGIT minimal mencapai 80%, dengan sisanya dipenuhi lewat LNG.

Isu ini mendapat respons langsung dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Di hadapan peserta Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), ia secara spontan menghubungi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri lewat sambungan telepon yang diperdengarkan kepada seluruh peserta acara.

Ketua Harian Partai Gerindra itu meminta Pertamina segera mencari solusi atas ancaman PHK yang disampaikan kalangan buruh. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele.

"Pak Simon, dalam berapa hari ini sudah ada ancaman PHK. Kita mesti cari jalan keluar, dan PHK yang dalam waktu dekat ini harus kita mitigasi. Pabrik-pabrik ini sekitar 55 ribu katanya yang terancam PHK, dan tentunya itu sangat memprihatinkan," ujar Dasco.

Edy menekankan persoalan ini bukan semata soal harga energi, melainkan menyangkut keberlangsungan industri yang menyerap tenaga kerja besar dan menampung investasi bernilai triliunan rupiah. Ia menuntut kepastian, bukan keistimewaan.

"Kami tidak meminta keistimewaan. Yang dibutuhkan adalah kepastian ketersediaan pasokan gas dengan harga kompetitif agar industri dapat tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional," pungkas Edy.