Prabowo: LKPP Bakal Naik Kelas Jadi Badan Pengadaan Pemerintah

Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana peningkatan status kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Pengumuman ini disampaikan dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027.

Prabowo mengkritisi praktik pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh berbagai instansi pemerintah. Ia menyoroti pemborosan yang timbul akibat pembelian barang serupa dengan harga berbeda-beda.

"Terlalu banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah membeli barang yang sama. Tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai praktik yang tidak efisien dan tidak mencerminkan koordinasi antar lembaga negara. Prabowo menegaskan kondisi tersebut harus segera dihentikan.

"Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi. Seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara," tegas Prabowo.

Ia mengumumkan langkah konkret pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut melalui penguatan kelembagaan LKPP. Prabowo turut meminta dukungan DPR RI atas rencana transformasi kelembagaan tersebut.

"Pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah. Dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat," ujar Prabowo.

Ia merinci mekanisme konsolidasi yang akan diterapkan, mulai dari penghimpunan kebutuhan antar instansi hingga standardisasi spesifikasi barang. Prabowo menegaskan proses pengadaan akan dilakukan secara digital demi transparansi dan akuntabilitas.

"Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital sehingga semakin transparan, kompetitif dan akuntabel," papar Prabowo.

Ia menegaskan setiap penghematan yang dihasilkan dari konsolidasi tersebut akan menjadi ruang fiskal tambahan bagi kepentingan rakyat. Prabowo menyebut dana hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk perbaikan fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas.

"Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita," tambah Prabowo.

Rencana penguatan LKPP ini disampaikan Prabowo sebagai tindak lanjut dari contoh konkret penghematan pembelian layar pintar interaktif yang sebelumnya ia paparkan. Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 ini digelar dalam rangka pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI.

Penghematan Signifikan dari Konsolidasi 

Presiden Prabowo Subianto juga mengungkap penghematan signifikan dari konsolidasi pembelian layar pintar interaktif untuk sekolah, dari sebelumnya Rp150 juta menjadi Rp26 juta per unit. Pengungkapan ini disampaikan dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027.

Prabowo menjelaskan, selama ini layar pintar interaktif atau IFP dibeli secara terpisah oleh masing-masing pemerintah daerah dengan harga yang jauh lebih mahal. Ia merinci perubahan signifikan setelah proses pembelian dikonsolidasikan melalui satu kementerian.

"Sebagai contoh, tahun lalu layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit. Setelah pembeliannya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit," kata Prabowo.

Ia menegaskan penghematan tersebut merupakan angka riil yang sudah mencakup seluruh biaya distribusi hingga ke wilayah terpencil. Prabowo menyebut besaran penghematan tersebut hampir enam kali lipat dari harga semula.

"Ini penghematan hampir enam kali. Ini real. Rp150 juta kita beli dengan harga Rp26 juta termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil terluar dan tertinggal," tegas Prabowo.

Ia menjelaskan potensi penghematan serupa jika konsolidasi pengadaan diterapkan secara luas di seluruh instansi pemerintah. Prabowo merinci data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP soal capaian efisiensi yang sudah terjadi.

"Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan diperkirakan 25,43% pada 2026," ujar Prabowo.

Ia menegaskan potensi efisiensi yang jauh lebih besar apabila konsolidasi pengadaan dijalankan secara konsisten dan meluas ke seluruh instansi. Prabowo merinci proyeksi penghematan dari total belanja pengadaan pemerintah secara nasional.

"Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi penggunaan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun," papar Prabowo.

Ia menyebut angka tersebut setara dengan miliaran dolar Amerika Serikat, yang menurutnya bukan jumlah kecil bagi keuangan negara. Prabowo menegaskan potensi dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan rakyat.

"Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar. Ini bukan angka yang kecil," tambah Prabowo.

Contoh penghematan pembelian layar interaktif ini disampaikan Prabowo sebagai bukti konkret sebelum ia mengumumkan rencana konsolidasi pengadaan barang dan jasa secara nasional. Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 ini digelar dalam rangka pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI.