Pengungsi Gempa NTT Jadi Prioritas, Pemprov Siapkan Makanan hingga Tenda

Periskop.id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang mengungsi setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Flores, Sabtu (15/8). Selain pencarian dan evakuasi korban yang masih terjebak, pemerintah memastikan ketersediaan makanan, minuman, tenda hingga selimut bagi warga yang rumahnya rusak atau belum aman untuk ditempati.

Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan penanganan pengungsi harus berjalan bersamaan dengan operasi pencarian dan penyelamatan. Pernyataan itu disampaikan saat dirinya meninjau langsung dampak gempa di Maumere, Kabupaten Sikka.

“Sekarang ini adalah bagaimana tim SAR itu mereka bisa membantu penanganan korban yang masih terjebak di bangunan. Kemudian memastikan bahwa makan minum dari seluruh korban yang hari ini mereka mengungsi karena memang rumahnya tidak bisa dipakai, itu harus bisa makan minum dengan baik," katanya.

Pemerintah juga menyiapkan kebutuhan tempat tinggal sementara, terutama tenda dan selimut. Melki meminta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana tidak menunggu terlalu lama jika kebutuhan mendesak sebenarnya bisa diperoleh langsung dari sumber daya yang tersedia di daerah.

Pemilik toko maupun pelaku usaha setempat juga diminta ikut membantu menyediakan kebutuhan mendesak, khususnya makanan bagi korban.

"Nanti hitung-hitungan akan kami atur berapa pengeluaran yang diberikan oleh para pemilik toko," tambah dia.

Dukungan logistik juga mulai datang dari berbagai pihak. Pertamina, misalnya, menyiapkan makanan siap santap, beras, minyak goreng, susu, air mineral dan roti, serta tenda darurat, terpal, selimut, hygiene kit dan obat-obatan untuk membantu kebutuhan sekitar 1.000 pengungsi di Posko Bencana Reo.

TNI Bantu Evakuasi hingga Pos Pengungsian

Penanganan pengungsi melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Basarnas serta berbagai instansi terkait. Kodam IX/Udayana telah mengerahkan personel dari sejumlah satuan di Flores untuk membantu evakuasi warga, mendukung pos pengungsian dan memberikan pertolongan kesehatan.

“Prioritas utama kami adalah keselamatan warga, membantu proses evakuasi menuju tempat yang aman, memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta mendukung pemerintah daerah dalam penanganan pascabencana,” kata Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution.

Personel antara lain dikerahkan dari Kodim 1603/Sikka, Kodim 1612/Manggarai, Kodim 1602/Ende dan Yonif Teritorial Pembangunan 834/WM. Mereka membantu mengarahkan masyarakat menuju lokasi aman sekaligus mendukung kebutuhan di pos-pos pengungsian.

Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi semakin penting karena aktivitas kegempaan masih berlangsung. BMKG memutakhirkan parameter gempa utama menjadi magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 kilometer, berpusat di laut sekitar 30 kilometer timur laut Nagekeo. Gempa dipicu aktivitas sesar naik atau Flores Back-Arc Thrust.

Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami sebelum BMKG mengakhirinya pada pukul 07.30 WIB. Tsunami sempat terdeteksi di sejumlah wilayah, termasuk Maurole, Ende setinggi 0,94 meter, Labuan Bajo 0,36 meter dan Pelabuhan Kewapante, Sikka 0,38 meter.

“BMKG tidak lagi mencatat adanya kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di sepanjang pesisir terdampak,” kata Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riama.

Status Bencana Provinsi Mulai Diproses

Di tengah penanganan darurat, Pemerintah Provinsi NTT mulai memproses penetapan status bencana tingkat provinsi. Sementara terkait kemungkinan gempa Flores ditetapkan sebagai bencana nasional, Melki mengatakan keputusan tersebut berada di pemerintah pusat.

“Sekali lagi kami tentu akan membahas itu dengan pemerintah pusat. Karena penentuan bencana nasional itu ada di pemerintah pusat. Tapi sekali lagi data ini akan kami gambarkan apa adanya, nanti biarkan status itu biarkan pemerintah pusat yang memutuskan," tambahnya.

Pemprov NTT, kata Melki, akan menyampaikan kondisi lapangan secara menyeluruh sebagai bahan koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Kalau usulkan pasti kami bisa usulkan. Tapi sekali lagi kewenangan kami untuk ini menjadi bencana provinsi sudah kami proses, jadi ini sekarang diproses untuk menjadi bencana provinsi," ujarnya.

Dalam kerangka penanggulangan bencana Indonesia, status keadaan darurat dapat ditetapkan pemerintah maupun pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu berdasarkan rekomendasi lembaga yang menangani bencana. Penetapan status tersebut menjadi salah satu dasar untuk mengaktifkan berbagai kemudahan akses selama masa tanggap darurat.

Jalan, Listrik dan Telekomunikasi Mulai Dipulihkan

Selain pengungsi dan evakuasi korban, pemerintah mulai mempercepat pemulihan layanan dasar. Sejumlah akses jalan di Flores terdampak longsor, sementara jaringan listrik dan telekomunikasi di beberapa wilayah juga mengalami gangguan.

Pemulihan kelistrikan dilakukan secara bertahap dengan fasilitas vital seperti rumah sakit dan posko penanganan bencana menjadi prioritas. PLN menyatakan proses perbaikan jaringan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keselamatan petugas dan masyarakat.

“PLN juga memprioritaskan pemulihan pasokan listrik bagi fasilitas-fasilitas vital, termasuk rumah sakit dan posko penanganan bencana, guna mendukung kebutuhan masyarakat dalam kondisi pascagempa,” ujar pihak PLN.

Pembersihan longsoran pada sejumlah ruas jalan juga mulai dilakukan melalui koordinasi Kementerian PU, Dinas PUPR Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten di Flores. Pembukaan akses menjadi penting agar proses evakuasi, distribusi logistik dan mobilitas petugas menuju daerah terdampak tidak terhambat.

Melki memastikan seluruh sumber daya pemerintah bersama Forkopimda akan terus dikerahkan selama masa tanggap darurat. Fokus utama tetap pada pencarian korban, pelayanan terhadap masyarakat di pengungsian, pemenuhan kebutuhan dasar serta pemulihan infrastruktur agar layanan kepada warga dapat kembali berjalan.