Sejumlah Menteri Kabinet Gelar Upacara HUT RI di Lokasi Gempa NTT

Periskop.id - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih memutuskan merayakan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI di lokasi terdampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT), bukan di Jakarta. Langkah ini merupakan respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan dampak gempa bermagnitudo 7,7 berjalan langsung dan terkoordinasi di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memaparkan, para pejabat pusat akan tersebar di berbagai daerah terdampak untuk mengawal penanganan sesuai tugas masing-masing. Menurutnya, kehadiran mereka saat perayaan kemerdekaan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya memastikan kebutuhan penanganan bencana segera direspons.

"Kami akan membagi tugas ke lapangan (lokasi terdampak bencana) dan kemudian kita besok akan berupacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut berupacara hari ulang tahun kemerdekaan di berbagai daerah (terdampak gempa bumi)," ujar Pratikno usai rapat koordinasi di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8).

Pembagian tugas ke lapangan, menurut Pratikno, dilakukan agar setiap pejabat bisa fokus mengawal isu krusial di wilayah masing-masing. Ia menegaskan, koordinasi antarpejabat tetap berjalan meski mereka berada di lokasi berbeda.

"Kita bagi tugas ke berbagai daerah untuk mengawal sesuai dengan tupoksi kita, mengawal isu-isu krusial di daerah tersebut. Tapi kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda," katanya.

Langkah ini sebenarnya sudah dimulai sejak malam kejadian gempa. Pratikno bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta jajaran pimpinan PLN, Pertamina, dan Telkom langsung berangkat ke wilayah terdampak begitu bencana terjadi.

Kehadiran tim pusat itu dimaksudkan untuk mengawal penanganan sejak masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Koordinasi diperkuat melalui jaringan posko terpadu agar bantuan dari berbagai daerah bisa bergerak cepat dan tepat sasaran.

Posko nasional disiagakan untuk mengonsolidasikan pengiriman logistik dari Jakarta dan sejumlah daerah lain lewat Bandara Halim Perdanakusuma, sebelum diteruskan ke lokasi bencana. Sementara itu, posko operasional juga didirikan di Labuan Bajo dan Maumere guna memperkuat koordinasi langsung dengan pemerintah daerah.

Pratikno menekankan, koordinasi menjadi kunci agar sumber daya pemerintah yang dikerahkan dalam jumlah besar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Pemerintah pusat full team hadir di sini. Kami mendengarkan paparan pimpinan daerah tentang dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat. Dan, kami masing-masing memaparkan apa yang akan dan sudah dilakukan," ujarnya.

Ia menambahkan, sinkronisasi diperlukan agar seluruh kekuatan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat bisa bekerja satu arah, mulai dari penyelamatan warga hingga tahap pemulihan.

"Sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar sumber daya besar pemerintah untuk tanggap darurat serta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini berjalan sinergis, efektif, dan tepat sasaran," kata Pratikno.

Dalam masa tanggap darurat, pemerintah memprioritaskan keselamatan warga sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Perbaikan infrastruktur vital juga terus dipercepat agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

"Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, baik jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, jaringan internet, dan lain-lain," pungkas Pratikno.