periskop.id - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan bahwa fokus penanganan pascabencana di wilayah Sumatera dan sekitarnya tidak boleh hanya terpaku pada perbaikan jalan atau jembatan, melainkan harus segera menyentuh pemulihan layanan dasar vital seperti pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi warga.
“Tanggal 5 Januari adalah tahun ajaran baru, jadi semester baru bagi anak-anak kita. Ini pemulihan pelayanan kesehatan juga sama pendidikan juga sangat penting,” kata Menko PMK Pratikno Rapat Koordinasi Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Basah secara daring, Jakarta, Senin (29/12).
Pratikno mengingatkan para kepala daerah bahwa waktu yang tersedia sangat sempit. Berdasarkan kalender pendidikan, kegiatan belajar mengajar akan aktif kembali dalam hitungan hari, tepatnya pada awal Januari 2026.
Kondisi di lapangan saat ini masih cukup memprihatinkan. Data Kemenko PMK mencatat masih ada lebih dari 50 unit sekolah di tiga provinsi terdampak (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat) yang infrastrukturnya belum siap digunakan.
Akibat kerusakan tersebut, ribuan siswa terancam harus memulai semester baru dengan kondisi darurat. Banyak sekolah yang terpaksa menggelar kegiatan belajar mengajar di bawah tenda-tenda sementara karena gedung kelas mereka hancur atau tertimbun lumpur.
“Kalau dari 3 provinsi ini diperkirakan masih ada 50-an lebih sekolah yang harus tetap tidak siap infrastrukturnya dan menggunakan tenda,” rincinya.
Selain sektor pendidikan, mantan Rektor UGM ini juga menyoroti urgensi pemulihan denyut nadi ekonomi masyarakat. Ia meminta pasar-pasar tradisional yang sempat lumpuh akibat banjir untuk segera dibersihkan dan diaktifkan kembali.
Menurutnya, pemulihan pasar sangat krusial agar perputaran uang di tingkat akar rumput bisa kembali berjalan. Bantuan logistik memang penting, namun kemandirian ekonomi warga adalah target jangka panjang yang harus dicapai.
Aspek kesehatan juga tak luput dari atensi. Layanan puskesmas dan rumah sakit di daerah terdampak diminta beroperasi normal secepat mungkin untuk mengantisipasi munculnya penyakit pascabanjir seperti kulit dan diare.
Pratikno meminta pemerintah daerah melakukan orkestrasi yang tepat. Perbaikan konektivitas darat dan jaringan telekomunikasi yang saat ini dikebut harus bermuara pada pulihnya fungsi-fungsi pelayanan publik tersebut.
Pemerintah pusat berkomitmen terus mendampingi proses pemulihan ini. Sinergi antara kementerian terkait, TNI, Polri, dan pemerintah daerah diharapkan bisa mempercepat normalisasi kehidupan warga yang terdampak bencana.
Tinggalkan Komentar
Komentar