periskop.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menolak wacana pengembalian sekolah daring demi efisiensi anggaran krisis. Pemerintah memastikan pembelajaran tetap berlangsung luring guna mencegah penurunan capaian belajar siswa.
"Di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa," kata Pratikno dalam keterangan resminya, Rabu (25/3).
Menjaga kualitas pendidikan anak bangsa dinilai jauh lebih krusial pada masa krisis saat ini.
Memaksakan opsi penghematan melalui jalur jarak jauh dinilai terlalu berisiko bagi masa depan siswa.
Keputusan mempertahankan metode tatap muka ini merupakan hasil kesepakatan bersama lintas kementerian.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Agama sepakat menjalankan instruksi tersebut.
Sikap tegas pemerintah ini sekaligus merespons peringatan serius dari pihak legislatif di Senayan terkait bahaya sekolah online.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti sebelumnya menyoroti dampak buruk sistem jarak jauh bagi perkembangan anak.
"Sistem daring sulit menerapkan pelajaran pada aspek afektif seperti kepribadian, sikap, dan karakter," ungkap Esti.
Guna menghindari krisis kepribadian tersebut, Pratikno akhirnya memutar arah fokus penghematan krisis langsung ke sektor birokrasi aparatur sipil negara.
Situasi tantangan ekonomi global ini justru dijadikan momentum percepatan transformasi di lingkungan instansi pemerintahan.
"Krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita dipaksa akselerasi," ujar Pratikno.
Pemerintah juga terus bergerak cepat mengejar target swasembada pangan dan energi nasional.
"Kita sudah mengerti masalahnya, dari dulu kita ingin swasembada pangan dan energi. Tapi sekarang akan mempercepat," lanjutnya.
Pratikno segera menginstruksikan percepatan transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menekan biaya operasional harian.
Pemerintah bersiap memangkas secara masif seluruh perjalanan dinas non-esensial dan memperbanyak rapat kerja secara virtual.
Instansi negara juga akan memperkuat penerapan sistem kerja fleksibel atau flexible working arrangement (FWA) bagi seluruh pegawai.
"Pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas SDM harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien," tutup Pratikno.
Tinggalkan Komentar
Komentar