periskop.id - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menginstruksikan seluruh pemerintah provinsi untuk mengambil peran lebih aktif sebagai "orkestrator" penanganan bencana, mengingat masih banyaknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabupaten/kota yang memiliki kapasitas sangat terbatas.
“Pengalaman kami juga kita menghadapi beberapa daerah di mana kelembagaan BPBD itu sangat lemah, personilnya terbatas, tidak dianggap sebagai posisi yang bergengsi, kemudian anggarannya juga sangat terbatas,” kata Menko PMK Pratikno dalam Rapat Koordinasi Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Basah secara daring, Jakarta, Senin (29/12).
Pratikno mengungkapkan realitas di lapangan bahwa tidak semua daerah memiliki ketangguhan yang sama. Banyak pemerintah kabupaten atau kota yang kewalahan saat bencana melanda karena minimnya dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.
Oleh karena itu, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menjadi sangat vital. Provinsi diminta tidak hanya memantau, tetapi harus siap terjun langsung memberikan dukungan lapis kedua atau back up penuh saat eskalasi bencana meningkat di wilayahnya.
Mantan Menteri Sekretaris Negara ini meminta jajaran provinsi segera melakukan tinjauan ulang (review) terhadap kesiapan daerah-daerah tingkat dua di wilayahnya. Identifikasi mana kabupaten yang "kuat" dan mana yang "lemah" harus dilakukan sejak dini sebelum bencana terjadi.
“Mohon kepada Bapak-Ibu di level provinsi untuk juga me-review, mem-back up seandainya terjadi bencana di daerah-daerah yang kapasitasnya sangat terbatas. Jadi kami di pusat BNPB tentu saja siap, tapi Bapak-Ibu yang di daerah yang paling tahu,” tegasnya.
Instruksi ini meliputi pengaktifan kembali komunikasi antara gubernur dengan para bupati dan wali kota. Apel kesiapsiagaan gabungan dinilai perlu dilakukan untuk mengecek kesiapan alat, logistik, dan pasukan di seluruh level pemerintahan.
Pratikno menyebut tugas tahun ini tergolong "super ekstra". Pemerintah tidak hanya harus menangani daerah yang sudah terdampak parah seperti di Sumatera, tetapi juga harus bersiaga menghadapi potensi cuaca ekstrem di wilayah lain saat momen libur Natal dan Tahun Baru.
Selain penguatan internal, budaya gotong royong antar-daerah juga didorong. Provinsi yang memiliki kapasitas fiskal lebih kuat diharapkan bisa membantu tetangganya yang sedang kesusahan akibat bencana.
Dengan orkestrasi yang rapi dari tingkat provinsi, diharapkan respons penanganan bencana tidak lagi berjalan parsial atau terlambat hanya karena kendala birokrasi dan keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten.
Tinggalkan Komentar
Komentar