Gempa NTT, Kementerian PU Periksa RS hingga Kantor Pemerintah, Air Bersih Ikut Dipulihkan

Periskop.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemeriksaan rumah sakit, kantor pemerintahan, rumah ibadah hingga fasilitas publik lain yang terdampak gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bangunan yang masih dibutuhkan selama masa tanggap darurat benar-benar aman digunakan, di tengah aktivitas gempa susulan yang hingga Rabu (19/8/2026) telah mencapai ribuan kali.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pelayanan dasar masyarakat menjadi fokus utama dalam fase penanganan saat ini.

"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT, Kementerian PU menambah personel untuk melakukan asesmen terhadap bangunan yang terdampak. Sebanyak 11 personel diberangkatkan dari Kupang menuju Labuan Bajo untuk bergabung dengan tiga petugas yang telah berada di lapangan sehingga total tim pemeriksa bangunan menjadi 14 orang.

Pemeriksaan awal menyasar Labuan Bajo, termasuk Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati Manggarai Barat, serta sejumlah fasilitas pelayanan publik lainnya. Setelah asesmen di Labuan Bajo selesai, tim dijadwalkan bergerak menuju Ruteng dan wilayah terdampak lainnya.

Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar menentukan apakah bangunan masih dapat digunakan, membutuhkan pembatasan, harus diperbaiki segera, atau memerlukan penanganan lebih lanjut.

744 Fasilitas Umum dan Infrastruktur Terdampak

Percepatan pemeriksaan dilakukan ketika data kerusakan terus bertambah seiring semakin luasnya pendataan di lapangan.

BPBD Provinsi NTT sebelumnya mencatat sedikitnya 744 fasilitas umum dan infrastruktur mengalami kerusakan akibat gempa. Jumlah itu meningkat tajam dari laporan awal sebanyak 163 unit karena proses asesmen mulai menjangkau lebih banyak daerah terdampak, termasuk Manggarai, Ngada, Nagekeo, dan Sikka.

Kerusakan rumah warga juga terus diperbarui. Data BPBD NTT hingga Selasa (18/8) pukul 09.00 WITA mencatat 19.297 rumah terdampak, terdiri atas 6.463 rumah rusak berat, 2.481 rusak sedang, dan 12.006 rusak ringan. Manggarai Timur menjadi salah satu wilayah dengan dampak terbesar, dengan 7.480 rumah tercatat mengalami kerusakan.

Besarnya kerusakan membuat asesmen kelayakan struktur menjadi penting, terutama pada fasilitas yang tetap harus melayani masyarakat selama masa darurat.

Pemeriksaan juga perlu dilakukan dengan hati-hati karena aktivitas kegempaan belum sepenuhnya mereda.

Gempa Susulan Tembus 2.768 Kali

BMKG mencatat hingga Rabu pukul 06.00 WITA telah terjadi 2.768 gempa susulan setelah gempa utama M7,7. Magnitudo terbesar mencapai 6,2 dan terkecil 1,1. Dari jumlah tersebut, 24 gempa berkekuatan di atas M5 dan 81 kejadian dirasakan masyarakat.

"Total gempa bumi susulan hingga tanggal 19 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB atau 06.00 WITA, sebanyak 2.768 kejadian. Magnitudo terbesar 6,2 dan terkecil 1,1," kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Arief Tyasmata.

BMKG menyebut pola aktivitas gempa susulan masih fluktuatif dan belum menunjukkan peluruhan yang jelas. Kondisi diperkirakan membutuhkan sekitar dua hingga tiga minggu sebelum menjadi lebih stabil.

"Dari grafik peluruhan masih fluktuatif dan belum terlihat jelas pola peluruhannya," ujarnya.

Situasi tersebut menjadi salah satu alasan pemeriksaan struktur bangunan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan keselamatan petugas maupun masyarakat.

Jaringan Air Minum Juga Diperiksa

Selain bangunan publik, Kementerian PU memprioritaskan pemulihan layanan air bersih. Dalam dua hari terakhir, pemeriksaan dilakukan pada fasilitas air minum di Nagekeo, Ende, dan Sikka, mulai dari Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan pipa, sistem distribusi hingga tampungan air yang digunakan masyarakat.

BPBPK NTT turut melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk mempercepat pendataan.

Tidak semua kerusakan menunggu asesmen selesai untuk ditangani. Pada fasilitas yang gangguannya sudah teridentifikasi dan dapat segera diperbaiki, tim langsung melakukan pemulihan.

Salah satunya berada di Kabupaten Ende, yakni perbaikan jaringan perpipaan SPAM Inpres 2024 IKK Nangaba yang terdampak gempa. Perbaikan dilakukan agar distribusi air bersih dapat kembali mendukung kebutuhan masyarakat selama fase tanggap darurat.

Kementerian PU juga mengirim 10 personel tambahan dari Kupang untuk memperkuat pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, serta Nagekeo.

Pemulihan air bersih menjadi krusial karena kebutuhan meningkat di tengah besarnya jumlah warga terdampak dan pengungsi. Pada saat yang sama, fasilitas kesehatan dan posko bantuan juga membutuhkan suplai air yang stabil agar pelayanan dapat berjalan.

Jalur Darat Sudah Bisa Dilalui

Penanganan bangunan dan air bersih berjalan setelah Kementerian PU lebih dahulu memprioritaskan pembukaan akses jalan yang tertutup longsor akibat gempa.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Rabu mengatakan berdasarkan laporan Menteri PU, seluruh jalur darat yang sebelumnya terganggu sudah dapat dilewati sejak hari kedua penanganan. Kondisi tersebut membantu mempercepat distribusi logistik menuju kabupaten terdampak.

"Laporan dari Menteri PU (Dody Hanggodo), seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua," kata Teddy.

Akses darat yang kembali terbuka menjadi penting karena pemerintah telah mengirimkan total 253 ton bantuan logistik hingga hari kelima pascabencana. Sebanyak 65 ton di antaranya kembali diterbangkan dari Halim Perdanakusuma menuju NTT pada Rabu pagi untuk kemudian diteruskan melalui jalur udara, laut, dan darat.

Dengan akses utama mulai pulih, perhatian Kementerian PU kini bergerak ke tahap berikutnya, yakni memastikan fasilitas yang digunakan masyarakat benar-benar aman dan pelayanan dasar seperti air minum tidak terganggu berkepanjangan.

Pemeriksaan rumah sakit dan bangunan publik juga akan menjadi dasar menentukan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah fase tanggap darurat berakhir. Prioritas sementara tetap diberikan pada fasilitas yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, sebelum penanganan diperluas ke bangunan lainnya.