Periskop.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk segera memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik. Langkah ini dinilai penting guna meluruskan polemik terkait dugaan penggunaan fasilitas kedinasan saat membawa istri dan anaknya ke Amerika Serikat.
“Ya, silakan untuk klarifikasi bisa disampaikan secara terbuka, menyampaikan fakta yang sebenarnya seperti apa,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK, Selasa (21/7).
Budi menegaskan, transparansi dari pejabat publik sangat dibutuhkan agar spekulasi yang berkembang di masyarakat tidak semakin liar.
“Sehingga masyarakat juga tidak simpang siur terhadap informasi yang beredar di ruang publik,” tegas Budi.
Imbauan tersebut muncul setelah Dody Hanggodo menjadi sorotan publik lantaran diduga memanfaatkan atribut dinas untuk agenda pribadi bersama keluarga menonton final Piala Dunia di AS. KPK menilai penggunaan fasilitas negara di luar peruntukan resmi berpotensi kuat memicu benturan kepentingan (conflict of interest).
Pihak lembaga antirasuah menekankan, setiap aset negara yang melekat pada penyelenggara negara murni diperuntukkan bagi tugas kedinasan, bukan kepentingan pribadi.
“Terkait potensi benturan kepentingan atau COI (Conflict of Interest). Hal ini memang sering terjadi di pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Jika penyelenggara negara menggunakan atribut dinas untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, artinya itu sudah tidak sesuai peruntukan. Sehingga kalau digunakan untuk kepentingan pribadi, ada dugaan penyimpangan,” tegas Budi.
Diketahui, dokumen rencana perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo ke New York, Amerika Serikat, mendadak bocor di media sosial sejak awal Juli 2026. Publik menyoroti surat bertanggal 29 Juni 2026 tersebut karena turut mencantumkan nama istri serta anak Dody. Dalam dokumen itu, Dody dijadwalkan menghadiri agenda rapat PBB pada 13–19 Juli di Amerika Serikat.
Unggahan dokumen ini memicu reaksi keras publik yang mempertanyakan keabsahan pendanaan rombongan keluarga tersebut. Publik mempersoalkan apakah biaya perjalanan keluarga sang menteri menggunakan dana pribadi atau dibebankan pada APBN. Keraguan tersebut memunculkan spekulasi luas terkait akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Isu pimpinan kementerian ini semakin mengemuka setelah warganet mengaitkan agenda dinas tersebut dengan momen perhelatan Piala Dunia di Amerika Serikat. Narasi “aji mumpung” pun ramai disematkan pada perjalanan sekeluarga tersebut oleh publik. Kondisi ini kemudian memantik respons resmi dari KPK terkait dugaan benturan kepentingan.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar