Pemerintah Harus Siapkan Skema Sekolah Darurat bagi Siswa Terdampak Gempa NTT

Periskop.id - Komisi X DPR RI mendorong pemerintah untuk memastikan proses belajar mengajar bagi para siswa terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap berlangsung.

Solusi sekolah darurat dinilai menjadi langkah krusial sembari menunggu proses pendataan, rehabilitasi, dan rekonstruksi gedung sekolah yang rusak.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa bencana alam tidak boleh menghentikan aktivitas pendidikan dalam durasi yang panjang.

Menurutnya, potensi gempa susulan yang masih terjadi mengharuskan pemerintah segera merancang metode pembelajaran yang terjamin keamanannya bagi murid maupun guru.

"Kami ingin bahwa proses belajar mengajar terus berjalan di saat gempa yang sampai dengan hari ini memang masih berlangsung gempa susulan," kata Hadrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).

Politisi Fraksi PKB itu menyampaikan bahwa pemenuhan sarana belajar darurat wajib disesuaikan dengan kondisi riil setiap fasilitas pendidikan.

Ia menyebutkan, bangunan sekolah yang masih layak pakai akan diinventarisasi terlebih dahulu oleh pihak berwenang.

Sebaliknya, kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang rusak parah atau berisiko tinggi diimbau untuk segera dipindahkan ke area sementara.

"Jumlah sekolah darurat tentu menyesuaikan. Kalau ternyata sekolah yang ada masih bisa digunakan, tentu diinventarisasi. Tetapi kami menyarankan agar belajar di sekolah darurat terlebih dahulu," katanya.

Hadrian menjelaskan, fasilitas sekolah darurat tersebut dapat memanfaatkan tenda pengungsian atau menumpang pada bangunan gedung lain yang aman dari dampak gempa.

Menurutnya, skema ini menjadi solusi terbaik agar hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi selama proses pemulihan berjalan.

“Apakah nanti disiapkan berupa tenda atau ditempatkan di sekolah yang memang tidak terpengaruh oleh gempa tersebut,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penanganan pemulihan sektor pendidikan pascabencana harus dieksekusi sejajar dengan langkah tanggap darurat di lapangan.

Menurut pandangannya, keselamatan fisik tenaga pendidik dan peserta didik wajib diprioritaskan tanpa mengabaikan kualitas pembelajaran.

Hadrian menambahkan, pemutakhiran data mengenai jumlah sekolah, murid, serta guru yang terdampak menjadi kunci utama dalam menentukan jenis bantuan yang tepat.

Ia menilai ketepatan data tersebut bakal menjadi fondasi bagi pemerintah untuk memutuskan langkah rehabilitasi maupun pembangunan ulang gedung.

Berdasarkan data awal yang diterima Komisi X DPR RI dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama pemerintah daerah, sekitar 400 sekolah tercatat mengalami kerusakan akibat gempa.

Angka tersebut dilaporkan masih terus diperbarui dan diklasifikasikan berdasarkan skala kerusakan fisik bangunan.

DPR RI melalui Komisi X memastikan bakal terus mengawal seluruh tahapan pemulihan infrastruktur pendidikan di kawasan terdampak.

Ia menegaskan, pemulihan bencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sarana prasarana, tetapi juga perlindungan hak anak untuk terus mengenyam pendidikan.