Karhutla Meluas, TNI Kerahkan 14.167 Personel di Seluruh Indonesia

Periskop.id - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan 14.167 personel untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Pengerahan dilakukan di tengah musim kemarau dan El Nino sangat kuat yang masih meningkatkan risiko kebakaran, terutama di Sumatra dan Kalimantan.

Pusat Penerangan (Puspen) TNI menyatakan, ribuan personel tersebut terlibat dalam operasi bersama pemerintah daerah, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, pemadam kebakaran hingga unsur masyarakat.

"Upaya yang dilakukan meliputi pemadaman, patroli, pemantauan, pencegahan, dan penanganan dampak karhutla sesuai dengan kondisi dan perkembangan situasi di masing-masing wilayah," kata siaran pers resmi Puspen TNI, Jumat (21/8).

Tidak hanya mengerahkan personel ke wilayah terdampak, TNI juga menyiagakan satuan di daerah agar dapat bergerak ketika muncul titik kebakaran baru maupun ketika dibutuhkan tambahan kekuatan.

"Kesiapsiagaan dilakukan melalui penyiapan personel dan materiil, pemantauan wilayah, patroli serta koordinasi dengan unsur terkait, sehingga kekuatan TNI dapat digerakkan secara cepat dan tepat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam penanganan karhutla," kata siaran pers tersebut.

Pengerahan personel dilakukan ketika pemerintah masih menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas penanganan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

BNPB mencatat hingga 9 Agustus 2026 luas lahan terbakar di enam provinsi tersebut mencapai sekitar 48.889,69 hektare. Kalimantan Barat menjadi yang terbesar dengan 28.680,47 hektare, disusul Riau 15.551,76 hektare dan Kalimantan Tengah 3.069,52 hektare.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan, wilayah tersebut mendapat perhatian khusus karena banyak memiliki lahan gambut yang rentan terbakar ketika kondisi kering.

"Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis ada enam provinsi yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau," kata Djamari dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/8).

Selain enam wilayah prioritas tersebut, kebakaran sepanjang Agustus juga terjadi di sejumlah kawasan lain, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, kawasan Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat hingga Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat.

Hotspot Turun, Risiko Belum Berakhir

Di tengah operasi gabungan tersebut, perkembangan terbaru menunjukkan jumlah titik panas atau hotspot nasional mengalami penurunan signifikan.

Data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan menunjukkan jumlah hotspot turun dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus 2026. Artinya, terjadi penurunan 1.220 titik atau sekitar 56,2% dalam satu hari.

Penurunan paling tajam terjadi di Kalimantan Barat dari 784 menjadi 82 titik, sedangkan Kalimantan Tengah turun dari 694 menjadi 22 titik. Kalimantan Selatan juga berkurang dari 85 menjadi 12 titik.

Meski demikian, Kementerian Kehutanan mengingatkan hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang dideteksi satelit dan tidak identik langsung dengan jumlah kebakaran. Turunnya titik panas juga belum berarti seluruh kebakaran telah padam.

Kewaspadaan masih dibutuhkan karena cuaca kering mendominasi sebagian besar wilayah. Berdasarkan data BMKG yang dikutip Kementerian Kehutanan per 21 Agustus, sebanyak 535 Zona Musim atau 76,5% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Curah hujan kategori rendah juga mendominasi 90,79% wilayah Indonesia, sementara 87,28% wilayah mengalami sifat hujan bawah normal. Kondisi itu berjalan bersamaan dengan El Nino berintensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang mendukung berkurangnya curah hujan.

BMKG sebelumnya memproyeksikan risiko karhutla meningkat sejak Juli dan mencapai periode paling rawan pada Agustus hingga September, khususnya di Sumatra dan Kalimantan.

Armada Udara Terus Ditambah

Selain kekuatan darat, pemerintah memperkuat pemadaman dan pemantauan melalui jalur udara.

Pada 10 Agustus, Djamari menyebut pemerintah mengerahkan puluhan helikopter serta pesawat fixed-wing untuk mendukung operasi.

"Kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing juga bisa antara 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Kekuatan udara tersebut kemudian terus bertambah dan disesuaikan dengan perkembangan kebakaran.

Pembaruan pada Jumat (21/8) menunjukkan pemerintah telah mengerahkan 52 armada udara untuk penanganan karhutla di enam provinsi prioritas. Sebanyak 30 beroperasi di Kalimantan dan 22 lainnya ditempatkan di Sumatra.

Pada hari yang sama, lima pesawat TNI AU kembali diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memperkuat operasi. Armada udara digunakan untuk patroli, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta water bombing.

Penguatan operasi udara berjalan bersamaan dengan peningkatan kekuatan di darat. Kementerian Kehutanan mencatat sedikitnya 12.880 personel gabungan terlibat dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 1.410 personel di Kalimantan Barat, 10.700 di Kalimantan Tengah dan 770 di Kalimantan Selatan.

Namun, pemerintah menegaskan pemadaman udara bukan pengganti operasi darat, terutama pada kebakaran gambut yang dapat terus menyala di bawah permukaan.

BNPB menyebut personel darat tetap dibutuhkan untuk menyisir, membasahi dan mendinginkan lokasi setelah water bombing dilakukan agar api tidak kembali muncul. Pelaksanaan OMC pun sangat bergantung pada tersedianya awan yang memenuhi syarat penyemaian.

Di Kalimantan Barat, OMC pada 13-17 Agustus telah dilakukan melalui sembilan sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian mencapai 10,92 juta meter kubik. Pemerintah membuka peluang operasi serupa kembali dilakukan pada 23-27 Agustus apabila kondisi atmosfer memungkinkan.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung dan risiko kebakaran tetap tinggi, TNI memastikan 14.167 personel serta satuan di daerah akan tetap disiagakan hingga situasi di wilayah terdampak dinilai kembali aman dan kondusif.