Kemenhub Proses 35 Izin Pesawat Asing untuk Perkuat Operasi Udara Karhutla

Periskop.id - Pemerintah memperbesar dukungan udara untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memproses 35 izin khusus penggunaan pesawat udara registrasi asing agar armada dapat dikerahkan lebih cepat untuk mendukung pemadaman, patroli, dan penanganan dampak bencana.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan keterlibatan pesawat registrasi asing menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap operasi karhutla, terutama ketika kebutuhan armada udara meningkat di Kalimantan.

"Termasuk melalui fasilitasi penggunaan pesawat udara registrasi asing untuk mendukung kegiatan pemadaman dan penanganan dampak bencana," kata Lukman di Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Kemenhub tidak menentukan sendiri lokasi pengoperasian setiap pesawat. Penempatan armada disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana melalui koordinasi bersama BNPB, BPBD, pemerintah daerah, serta instansi atau pihak yang menggunakan pesawat tersebut.

"Pemberian izin khusus ini merupakan bagian dari dukungan terhadap kebutuhan operasional penanganan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia," ucapnya.

Pesawat Bisa Direposisi dalam Kondisi Darurat

Salah satu fleksibilitas yang diberikan pemerintah adalah kemudahan reposisi armada. Pesawat registrasi asing yang telah memperoleh izin khusus dapat dipindahkan menuju daerah lain apabila kondisi karhutla berubah dan membutuhkan tambahan kekuatan udara.

Operator hanya perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Ditjen Perhubungan Udara dalam waktu 1 x 24 jam. Ketentuan tersebut mengacu pada Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP. 9 Tahun 2021 mengenai Otorisasi Pengoperasian Pesawat Udara Asing.

"Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan fleksibilitas operasional sehingga sumber daya udara dapat segera dikerahkan ke wilayah yang membutuhkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan yang berlaku," jelas Lukman.

Meski proses perizinan dipercepat, Kemenhub menegaskan standar keselamatan tetap berlaku. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara melakukan pengawasan serta sertifikasi terhadap aspek kelaikudaraan, termasuk ketika pesawat membutuhkan modifikasi untuk mendukung operasi pemadaman.

Setelah persyaratan teknis dan sertifikasi terpenuhi, tanggung jawab operasional berada pada operator sesuai otorisasi dalam Air Operator Certificate (AOC) masing-masing.

BNPB Siagakan 30 Helikopter di Kalimantan

Tambahan akses terhadap armada asing muncul ketika pemerintah sedang meningkatkan operasi udara secara besar-besaran di Kalimantan.

BNPB pada Minggu (23/8) menyatakan 30 helikopter telah disiagakan di wilayah Kalimantan untuk mendukung water bombing dan patroli udara. Jumlah tersebut masih dapat ditambah sesuai kondisi lapangan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan kebakaran di Kalimantan memiliki tantangan khusus karena banyak berlangsung di kawasan gambut. Api yang terlihat padam di permukaan belum tentu berarti bara di lapisan bawah telah mati.

“Kondisi karhutla di Kalimantan memiliki karakteristik yang berbeda karena banyak terjadi di lahan gambut. Permukaan lahan yang terlihat sudah padam belum tentu bara di bawahnya benar-benar mati. Karena itu, hujan dengan intensitas yang cukup menjadi salah satu faktor penting untuk membantu membasahi kembali lahan gambut dan memadamkan bara yang masih tersimpan,” ujar Suharyanto.

BNPB juga kembali mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) setelah kondisi awan dinilai memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.

“OMC menjadi salah satu prioritas kita. Hari ini sudah bisa kembali dilaksanakan secara intensif berdasarkan kondisi awan yang tersedia. Kita berharap hujan dapat segera turun di wilayah-wilayah yang membutuhkan sehingga membantu proses pemadaman di lapangan,” ucapnya. 

Sebelumnya, pemerintah mencatat 52 pesawat dan helikopter telah dikerahkan ke enam provinsi prioritas karhutla pada 21 Agustus. Sebanyak 30 armada ditempatkan di Kalimantan dan 22 armada di Sumatra untuk patroli, OMC hingga water bombing. TNI AU juga menambah lima pesawat dari Lanud Abdulrachman Saleh untuk mendukung operasi di Kalimantan.

Water Bombing Butuh Pengaturan Ruang Udara

Besarnya operasi udara membuat pengaturan lalu lintas penerbangan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.

Kemenhub berkoordinasi dengan AirNav Indonesia untuk memastikan ruang udara operasi tersedia sekaligus memberikan informasi terbaru kepada penerbangan sipil melalui Notice to Airmen atau NOTAM.

"Per 20 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mencatat terdapat tiga NOTAM aktif yang berkaitan dengan aktivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan," kata Lukman.

Ketiga NOTAM tersebut meliputi:

NOTAM A3042/26 untuk reservasi ruang udara kegiatan water bombing.

NOTAM B0860/26 untuk water bombing dan patroli udara di Kalimantan Barat.

NOTAM B0815/26 mengenai tidak tersedianya Taxiway Alpha di Bandara Banjarmasin akibat aktivitas pesawat water bombing.

Selain itu, NOTAM C0977/26 diterbitkan terkait penutupan sementara Bandara Nabire karena asap akibat kebakaran hutan. Kondisi tersebut menunjukkan karhutla tidak hanya memerlukan operasi pemadaman, tetapi juga mulai memengaruhi keselamatan dan kelancaran transportasi udara.

Operasi udara di Kalimantan Selatan pada Jumat (21/8), misalnya, menggunakan tiga helikopter water bombing. BNPB mencatat Super Puma PK-DAN melakukan 245 kali penjatuhan dengan sekitar 980.000 liter air, MI8-AMT RA-22834 sebanyak 57 kali dengan sekitar 228.000 liter, serta Sikorsky Black Hawk N711BF sebanyak 82 kali dengan sekitar 328.000 liter air.

Kemarau Masih Tingkatkan Risiko Kebakaran

Penguatan armada dilakukan ketika kondisi atmosfer masih mendukung terjadinya kebakaran.

BMKG mencatat sebanyak 535 Zona Musim atau 76,5% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau pada Dasarian I Agustus 2026. Curah hujan rendah mendominasi 90,79% wilayah, sementara 87,28% wilayah mengalami sifat hujan di bawah normal. El Niño juga telah berkembang hingga kategori sangat kuat.

Pantauan satelit Himawari-9 pada 19 Agustus bahkan mendeteksi sebaran asap di sebagian wilayah Sumatra dan Kalimantan. BMKG memperkirakan curah hujan rendah masih mendominasi sebagian besar Indonesia pada Dasarian III Agustus, termasuk sebagian besar Kalimantan.

Kondisi tersebut membuat operasi udara tetap dibutuhkan, khususnya untuk menjangkau titik api yang sulit dicapai melalui darat. Namun, pemerintah juga tetap memperkuat personel darat karena water bombing tidak selalu dapat memadamkan bara yang tersimpan di bawah gambut.

Karena itu, fasilitasi 35 izin pesawat registrasi asing tidak berdiri sebagai kebijakan terpisah. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan operasi nasional yang menggabungkan pemadaman darat, water bombing, patroli udara, modifikasi cuaca, serta pengaturan ruang udara.

Kemenhub memastikan pemantauan terhadap penerbangan di wilayah terdampak akan terus dilakukan. Di tengah kondisi karhutla yang dapat berubah cepat, fleksibilitas perpindahan armada menjadi penting agar pesawat dapat segera diarahkan ke daerah dengan titik api dan kebutuhan pemadaman paling mendesak tanpa mengabaikan standar keselamatan penerbangan.